Apa sebab sebagian penduduk miskin, sering direduksi sebagai masalah kemalasan belaka. Mengapa mereka terpaksa harus miskin, sering tidak dianggap relevan untuk mengaitkannya dengan masalah struktural. Apa solusi yang paling kondusif dengan situasi dan kondisi kemiskinan tersebut, juga masih bisa dipertanyakan reliabilitasnya. Bahkan sebenarnya masih sangat sulit mendeskripsikan secara riil bagaimana sebenarnya status warga masyarakat yang sudah tidak miskin lagi karena hasil dari suatu program pembangunan.
Meminjam pemikiran Soedjatmoko,1 kita perlu sekali bersedia mengubah secara radikal perspektif yang harus dipegang dalam meneliti dan mempelajari kesejahteraan rakyat. Maksudnya, kita jangan sampai terpukau pada persoalan usang seperti dualisme sosial dan ekonomi yang diwariskan oleh sistem kolonial yang diduga sebagai salah satu penyebab kemiskinan sebagian penduduk. Tantangan-tantangan baru (karena pengaruh globalisasi) juga membutuhkan jawaban-jawaban baru.
Namun demikian, tampaknya kita tidak bisa sepenuhnya terbebas untuk tidak membicarakan sebuah topik “usang” manakala yang diperbincangkan adalah masalah kemiskinan. Apa dan bagaimana profil kemiskinan penduduk sebenarnya bukan lagi masalah baru. Sudah beberapa dasawarsa perihal itu diperbincangkan dan ditelusuri masalahnya. Tetapi, justru di situ pula masalahnya. Sampai saat ini masalah kemiskinan penduduk, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan, ternyata semakin rumit akibat pengaruh negatif modernisasi (baca: pembangunan),2, meskipun berbagai program anti-kemiskinan telah diperkenalkan oleh pemerintah, berbagai lembaga swadaya masyarakat telah juga ikut turun tangan menanganinya.
Menurut Carvalho dan White,3, secara konseptual ada 2 strategi — yang disarankan oleh Bank Dunia — untuk mengurangi kemiskinan penduduk, yaitu: (1) menyangkut peningkatan wilayah pertumbuhan (ekonomi) yang memungkinkan dapat digunakannya secara efisien aset tenaga kerja yang melimpah pada kelompok masyarakat paling miskin; dan (2) menyangkut pengadaan akses pelayanan sosial dasar bagi kelompok miskin. Dalam hubungan itu kriteria untuk suatu intervensi seyogyanya mengacu pada pemahaman tentang: (1) adanya suatu mekanisme khusus untuk mengidentifikasi dan menemukan kelompok miskin; dan (2) membangunkan partisipasi aktif kelompok miskin yang mestinya terlibat dalam proyek penanggulangan kemiskinan.
Perspektif mana yang paling canggih dan dianggap pantas guna menganalisis dan merumuskan peluang mengatasi masalah kemiskinan penduduk pedesaan, sampai kini rupanya masih cukup simpang siur. Perspektif yang dipergunakan oleh para perumus kebijakan (baca: pemerintah) terkadang justru seperti mengabaikan hakekat dari kemiskinan itu sebagai refleksi ketidakberdayaan (powerless). Apa sebab sebagian penduduk miskin, sering direduksi sebagai masalah kemalasan belaka. Mengapa mereka (terpaksa harus) miskin, sering tidak dianggap relevan untuk mengaitkannya dengan masalah struktural. Apa solusi yang paling kondusif dengan situasi dan kondisi kemiskinan tersebut, juga masih bisa dipertanyakan reliabilitasnya. Bahkan sebenarnya masih sangat sulit mendeskripsikan secara riil bagaimana sebenarnya status warga masyarakat yang sudah tidak miskin lagi karena hasil dari suatu program pembangunan.4
Dalam tataran konsep, pernah berkembang berbagai aliran pemikiran (paradigma) untuk mengidentifikasikan sebab musabab kemiskinan penduduk. Di kalangan ilmuwan sosial terdapat 3 kelompok besar pemikiran yang pernah berkembang untuk mengidentifikasikan kemiskinan itu, yakni kelompok konservatif, kelompok liberal, dan kelompok radikal. Kelompok konservatif memandang kemiskinan masyarakat tidak bermula dari struktur sosial, tetapi berasal dari karakteristik khas orang-orang miskin itu sendiri. Menurut pemahaman aliran pemikiran ini, ada semacam “budaya kemiskinan” sehingga suatu kelompok masyarakat tertentu tetap melarat. Kelompok liberal sebaliknya memandang manusia itu sebagai makhluk yang baik, namun sayangnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Menurut asumsi kelompok liberal, bila kondisi sosial ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka “budaya kemiskinan” segera pula ditinggalkan. Sementara kaum radikal justru tidak peduli dengan soal budaya kemiskinan. Kelompok radikal melihat munculnya kemiskinan masyarakat adalah karena struktur sosial, ekonomi dan politik memang melestarikan kondisi kemiskinan pada sebagian penduduk. Orang menjadi miskin karena dieksploitasi oleh kelompok dominan elit penguasa atau kelas kapitalis.
Namun demikian, tiga perspektif yang hanya melihat satu konteks sebab musabab kemiskinan saja jelas memiliki kelemahan. Menurut Chambers,5, ada lima “ketidakberuntungan” (disadvantages) pada kelompok rumah tangga miskin, yakni: (1) keterbatasan pemilikan aset (poor); (2) kondisi fisik yang lemah (physically weak); (3) keterolasian (isolation); kerentanan (vulnerable); dan (5) ketidakberdayaan (powerless).
1 Tanggapan Soedjatmoko, atas pembahasan sarasehan “Memeta Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”, TMII, Jakarta: 16 Agustus 1988; lihat D.H. Penny, Kemiskinan: Peranan Sistem Pasar (Jakarta: UI Press, 1990), hal. 211-215.
2 Lihat Didik J. Rachbini dkk (Penyunting), Negara dan Kemiskinan di Daerah (Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1995).
3 Soniya Carvalho dan Howard White, “Indicator for Monitoring Poverty Reduction“, World Bank Discussion Papers No. 254, 1994.
4 Mukhtar Sarman, “Apa Artinya Tidak Miskin Lagi?”, Kompas, 17 Oktober 1996, hal. 4.
5 Lihat, Robert Chambers, Rural Development: Putting the Last First. (London: Longman Scientific & Technical, 1983).