Pendekatan Teoretik Politik Indonesia 1945–1984*
Bila diamati dengan cermat setiap faktor ekonomi dan kebudayaan selalu mempunyai korelasi dengan fenomena politik. Sebagai fenomena non-politik, ekonomi dan budaya seringkali diasumsikan sebagai determinan yang berperan membentuk perilaku politik. Sebaliknya sikap dan perilaku politik dapat juga dianggap sebagai determinan yang menentukan perkembangan di bidang ekonomi dan budaya. Penulis melalui tulisan ini secara khusus menyoroti keterkaitan kedua fenomena tersebut dengan mengambil periode kemerdekaan Indonesia dan setelah 1966.
Sejak Indonesia berdiri tahun 1945 berbagai masalah bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, masih merupakan persoalan yang memerlukan penyelesaian. Persoalan yang dihadapi Indonesia umumnya dihadapi pula oleh negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang. Kompleksitas masalah semakin meningkat sebagai konsekuensi:1
(1) Serba keterbelakangan dan keterbatasan terutama dalam hal permodalan, keterampilan (skill), manajemen, dan kewira-swastaan.
(2) Corak dan struktur masyarakat yang majemuk dan atau multi-etnik dengan konsekuensi heterogenitasnya yang seringkali menjadi permasalahan tersendiri karena menciptakan situasi konflik.
(3) Ketimpangan-ketimpangan tingkat sosial-ekonomi antar-golongan/kelompok dan antardaerah.
(4) Ketidakmerataan penguasaan sumber-sumber ataupun resources dalam arti luas yang mengarah pada alokasi kekuasaan (power) secara tidak merata.2
(5) Reaksi yang berbeda terhadap pembangunan pada khususnya dan modernisasi pada umumnya.
Permasalahan dalam bidang sosial-politik-ekonomi yang dihadapi Indonesia sesungguhnya merupakan akumulasi serta saling terkait berbagai faktor dan sektor. Dipahami bahwa proklamasi serta kemerdekaan tidak dengan sendirinya membawa perwujudan semua cita-cita yang memotivasi nasionalisme. Justeru sebaliknya, proklamasi dapat dianggap sebagai titik permulaan proses penyelesaian berbagai kegiatan serta permasalahan yang terkait dengan upaya integrasi bangsa di bidang sosial-politik dan pembangunan di bidang ekonomi.
Proses pembangunan dan integrasi itu bukanlah sasaran yang mudah dan sederhana untuk diwujudkan. Penyebabnya terutama adalah fakta bahwa negara dan bangsa yang didirikan itu memiliki: (1) wilayah yang sangat luas, (2) potensi dan sumber-sumber ekonomi yang terpendam dan belum diolah secara efisien dan optimal, (3) kemajemukan secara sosial, (4) heterogenitas secara etnis dan kultural, serta (5) diversitas secara politis. Serba majemuk dan heterogenitas ini pasti memerlukan suatu konsep nasionalisme yang adaptif dan mampu menampung berbagai aspirasi serta kepentingan demi pencapaian konsensus berskala dan berlingkup nasional. Jikalau pada masa pra-proklamasi berbagai perbedaan persepsi dan kepentingan praktis dapat dikesampingkan, pada masa pasca-proklamasi sangat wajar bahwa berbagai kelompok sosial-politik, baik yang komunal maupun yang asosiasional akan berupaya mengartikulasikan kepentingan kelompoknya secara optimal. Jadi, sementara obsesi kemerdekaan cenderung mendorong semangat solidaritas (in-group) yang sangat kuat, setelah kemerdekaan tercapai dengan sadar atau tidak setiap orang cenderung memiliki bentuk-bentuk solidaritas yang diharapkannya lebih cocok dengan aspirasi dan kepentingannya. Kecenderungan seperti ini menghasilkan bentuk-bentuk solidaritas yang lebih terbatas dan khusus keanggotaannya serta berpotensi ke arah pengentalan kesadaran in-group out-group yang kuat dan dapat menciptakan situasi konflik.3
Makalah ini terutama dan secara khusus bermaksud menyoroti dimensi dan kausalitas situasikonflik serta konflik yang dialami Indonesia pada periode setelah kemerdekaan umumnya dan setelah 1966 khususnya. Keterbatasan penelitian hanya memungkinkan analisis secara garis besar. Namun, diharapkan akan dapat dipahami korelasi fenomena politik dengan fenomena non-politik lainnya. Fenomena non-politik dalam hal ini adalah faktor-faktor ekonomi dan kebudayaan. Keduanya seringkali diasumsikan sebagai determinan yang berperan membentuk perilaku politik. Sebaliknya sikap dan perilaku politik dapat juga dianggap sebagai determinan yang menentukan perkembangan di bidang ekonomi dan budaya. Ini berarti bahwa sesungguhnya analisis ini cenderung melihat permasalahan dari berbagai sisi dan dimensi sekaligus.
* Makalah ini pernah dibawakan dalam Musyawarah Kerja Nasional Sejarah XII, yang diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, Medan, 12–15 Juli 1994.
1 Mengenai modernisasi dan pembangunan lihat antara lain Hans-Dieter Evers (ed.), Modernization in South-East Asia (Kualalumpur: Oxford UP, 1975); dan J.W. Schoorl, Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang, terjemahan R.G. Soekadijo (Jakarta, 1980)
2 Mengenai kelangkaan sumber-sumber lihat Jonathan H. Turner, The Structure of Sociological Theory (Illinois: The Dorsey Press, 1978), hal. 121–122.
3 Cf. Lewis A. Coser, The Functions of Social Conflict (London: The Free Press of Glencoe, 1964), terutama Bab IV dan V.