Tulisan ini menelaah hambatan struktural reformasi kepolisian di Southern Cone Amerika Latin— Argentina, Brasil, dan Cile—pascatransisi demokrasi. Meski telah mengalami demokratisasi formal, kepolisian di ketiga negara masih menyimpan residu otoritarianisme yang tampak dalam kekerasan sistemik dan impunitas. Transisi demokrasi memang berlangsung, sebagaimana digambarkan dalam Gelombang Ketiga, namun tidak pernah tuntas sehingga meninggalkan jejak otoriter dalam kekuasaan baru.Dengan pendekatan Path Dependence, penulis menilai warisan institusional rezim militer membentuk pola perilaku kepolisian yang sulit diubah karena struktur yang mengakar. Analisis ini diperkuat teori Iron Fist Policy (Mano Dura), yang menunjukkan bagaimana tuntutan publik atas keamanan justru mendorong represi negara di atas perlindungan HAM. Selain itu, konsep Democratic Policework dipakai untuk menilai sejauh mana pergeseran dari paradigma keamanan nasional menuju keamanan warga benar-benar terwujud. Temuan menunjukkan bahwa di Brasil fragmentasi komando dan militerisasi polisi tetap tinggi; di Cile, sentralisasi Carabineros menghambat akuntabilitas sipil; sementara di Argentina, desentralisasi memunculkan “kantong-kantong” otoritarianisme lokal. Kesimpulannya, kegagalan reformasi kepolisian bukan sekadar persoalan teknis anggaran, melainkan kompleksitas politik, dengan kepolisian kerap menjadi alat rezim atau elite untuk menjaga ketertiban dengan mengorbankan supremasi hukum.
Kata Kunci: Amerika Latin, demokrasi, kekerasan, Mano Dura, path dependence, reformasi kepolisian