Agroforestry Sebagai Jawaban
Kemajuan Indonesia dalam pembangunan ekonomi tergolong mengesankan. Prestasi ini antara lain digerakkan oleh transformasi struktur ekonomi yang bergerak cepat.
Fenomena lain adalah peran dominan Pulau Jawa yang diperkirakan akan menghadapi berbagai tekanan di masa depan. Untuk menjawab ancaman ini, Iwan Nugroho menyajikan sebuah solusi dengan mengembangkan “model” agroforestry secara terpadu dengan mengikutsertakan dukungan kebijaksanaan ekonomi di tingkat makro sebagai prasyarat penting bagi perbaikan pembangunan secara keseluruhan.
Gambaran kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia dalam pembangunannya tergolong mengesankan. Pada 1996, pendapatan nasional per kapita telah melebihi US$ 1.000 pada tingkat pertumbuhan ekonomi 8,07 persen. Prestasi ini antara lain digerakkan oleh transformasi struktur ekonomi yang ditandai oleh peningkatan peran sektor industri di satu sisi, dan di sisi lain berkurangnya peran sektor pertanian. Terakhir pangsa masing-masing sektor tersebut mencapai 25 dan 15 persen.1 Transformasi ini masih akan berlangsung terus menuju tingkat yang lebih efisien dalam alokasi sumber daya pembangunan.
Seperti di negara-negara sedang berkembang (NSB) lain, transformasi tersebut ternyata berjalan tidak mulus. Di Indonesia share sektor pertanian memang menurun hingga 15 persen, namun ia masih dibebani sekitar 44 persen angkatan kerja nasional. Perbandingan share perekonomian dan angkatan kerja untuk sektor pertanian di NSB lain seperti Sri Lanka (24,48), Malaysia (14,27), Thailand (10,60), Bangladesh (30,65), China (21,72), Pakistan (28,53), dan Filipina (22,45). Makin tinggi angka dan jauh perbedaannya berarti makin berat beban yang ditanggung oleh sektor pertanian. Bandingkan dengan negara-negara maju seperti Inggris (2,2), Perancis (2,5), Kanada (4,3), dan Amerika Serikat (3,3). Bahkan Amerika Serikat dengan share hanya 3 persen mampu memberi makan orang seluruh dunia.
Transformasi yang tidak mulus tersebut, bagi Indonesia akhirnya memberi dampak tidak menguntungkan baik kepada faktor ekonomi maupun nonekonomi, dan merupakan sumber dari berbagai permasalahan pembangunan secara umum. Sekalipun peran (economic share) sektor industri naik hingga 25 persen, namun ia hanya mampu menampung 13 persen angkatan kerja (labor force). Keadaan ini mengakibatkan tidak hanya lambatnya kenaikan produktivitas rata-rata pekerja sektor pertanian tetapi juga akan berdampak kepada degradasi sistem produksi pertanian dan lingkungannya, melemahnya kelembagaan dan fungsi yang diembannya, dan percepatan kemiskinan pekerja itu sendiri. Angka-angka tersebut juga memberi kesimpulan tentang adanya kesenjangan dan berbagai persoalan di belakangnya (termasuk kemiskinan), mencakup antarsektor (lapangan usaha), antara kota dan desa, atau antarwilayah. Kesenjangan lebih dikedepankan dibandingkan dengan kemiskinan mempunyai arti: pertama ia merupakan produk dari berbagai distorsi kebijaksanaan pembangunan; kedua, kesenjangan punya nuansa lebih dalam menyangkut sosial dan politik sehingga dampaknya pun sangat meluas; ketiga konsekuensinya, upaya mengatasi kesenjangan hendaknya lebih dipentingkan dibandingkan dengan kemiskinan.
Fenomena lain di dalam transformasi yang memberi makna penting dalam kemajuan pembangunan adalah peranan yang ditampilkan oleh Pulau Jawa. Dengan hanya seluas 132.186 km2, atau 6,9 persen dari luas daratan Indonesia (1.919.317 km2), Pulau Jawa menunjukkan dominasi dalam indikator pembangunan lainnya dibandingkan dengan nasional, antara lain jumlah penduduk (57,9 persen), jumlah tenaga kerja (59,3 persen), Produk Domestik Bruto atau PDB (59,5 persen), dan investasi (72 persen jumlah proyek dan 65 persen nilai proyek). Memandang faktor lainnya tetap (ceteris paribus), maka tampak bahwa produktivitas daratan Pulau Jawa mendekati dua puluh kali lipat dibandingkan dengan daratan luar Jawa.3 Gambaran tersebut memperlihatkan betapa intensif deru pembangunan di Pulau Jawa, di mana ada kecenderungan penduduknya akan semakin banyak tinggal di kota seiring dengan perkembangan sektor industri dan jasa di dalamnya. Berdasarkan data 1995, penduduk kota di Jawa telah mencapai 48,2 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar 4,35 persen. Sementara jumlah penduduk desa Pulau Jawa 66,8 juta dengan pertumbuhan negatif 0,9 persen. Jadi sangat beralasan kalau ada pendapat yang mengemukakan bahwa pulau Jawa di masa mendatang akan menjadi mega urban atau “pulau kota,” dengan ciri antara lain tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi (1.146 jiwa per kilometer persegi pada 2020)4 dan peranan sektor pertaniannya semakin berkurang.
Keadaan seperti itu memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Pulau Jawa diperkirakan akan menghadapi ancaman atau tekanan meliputi aspek sumber daya alam (SDA), sosial kelembagaan, dan perekonomian. Ancaman dari aspek SDA terutama adalah menurunnya daya dukung lingkungan sebagai akibat kelebihan tekanan populasi dan dampak buruk dari sektor industri. Hal ini akan teramati antara lain dengan konversi lahan pertanian ke nonpertanian, menurunnya suplai air, kualitas udara yang makin memburuk, dan pencemaran air. Ancaman dari aspek sosial kelembagaan adalah interaksi dari jumlah penduduk yang sangat besar, sebagian besar masih mengandalkan sektor pertanian, kebanyakan masih berada dalam keadaan miskin, dan makin menipisnya rasa kohesivitas atau kegotongroyongan dalam masyarakat (social capital) sebagai unsur penting yang ikut memandu terjaminnya keberlanjutan alokasi sumber daya. Bila indigenous institution dan law enforcement dari regulasi terabaikan, ancaman ini akan makin mengakselerasikan kerusakan di pulau Jawa.
1 Lihat BPS, Indikator Ekonomi 1997, BPS Pusat Jakarta, 1997.
2 Lihat, World Bank, World Development Report (Baltimore-London: World Bank-The Johns Hopkins Univ. Press, 1996).
3 Dihitung dengan membandingkan rasio PDB:luas daratan Jawa terhadap Luar Jawa.
4 Dengan asumsi pertumbuhannya 1,1 persen, maka pada 2020 penduduknya akan berjumlah 151,5 juta, bandingkan dengan keadaan pada 1995 dengan jumlah penduduk 115 juta jiwa dan kepadatannya 870 jiwa per kilometer persegi.