Kerusuhan sosial, tindak kekerasan, amuk massa dan penjarahan harta benda merebak di beberapa kota di wilayah Indonesia sepanjang tahun 1998. Fenomena sosial ini merupakan kelanjutan, perluasan bahkan peningkatan masalah serupa dari tahun-tahun sebelumnya.
Selama 9 (sembilan) bulan ini masyarakat, bangsa dan negara Indonesia masih tetap mengalami kenaikan suhu potensi ketegangan yang tinggi akibat krisis ekonomi, politik dan sosial yang sudah muncul sejak 1996-97. Krisis politik mencapai titik puncak tatkala pemerintah Orde Baru pada akhirnya tumbang pada 21 Mei 1998. Sebagai penerusnya pemerintah Orde Reformasi pun terus menghadapi ancaman instabilitas sosial, politik, ekonomi dan pertahanan keamanan di masa mendatang. Kekhawatiran sebagian terbesar masyarakat Indonesia terhadap kemungkinan berulangnya kembali kerusuhan massal cukup beralasan, apalagi potensi-potensi konflik antarkelompok masyarakat saat ini, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik, masih cukup terbuka di berbagai daerah wilayah Nusantara.
Secara teoritis kerusuhan sosial terjadi di satu sisi karena spontanitas kemarahan massa yang meledak tidak terkendali tanpa rencana tujuan tertentu, dan di sisi lain ada rekayasa dalang kerusuhan yang memiliki rencana dan tujuan khusus. Kejengkelan sekelompok orang memuncak dan menjebol benteng kesadaran diri terekspresi dalam bentuk perusakan harta benda milik orang lain sebagai luapan penyaluran emosi. Mereka menikmati “kepuasan” sesaat dan kemudian kecewa bahkan menyesal setelah melihat dampak yang ditimbulkannya.