Suatu hari di bulan September tahun 1955. Tiga bulan menjelang pemilihan umum. Catatan-catatan dari hari-hari menjelang pemilihan umum Indonesia pertama itu mengatakan hari-hari itu sungguh panas. Musim semi kebebasan dinikmati sehabis-habisnya dalam bentuk pertarungan antar kelompok. Di tengah panasnya kampanye, di Universitas Indonesia terjadi perdebatan yang tidak kalah panasnya. Tampil dua pemain utama. Seorang sarjana hukum, politikus kawakan, Wilopo. Dia mengecam liberalisme yang menyebabkan penghisapan manusia oleh manusia lainnya. Dia mengecam liberalisme yang menghapus kebebasan mereka yang lemah ekonomi. Malah dia melihat lebih jauh ke belakang, pengembangan ekonomi yang telah dibina Belanda sejak 1870 hanyalah menghasilkan nestapa dan ketidakadilan. Dan hanya satu setan di belakangnya: sistem ekonomi liberal.
Untuk menghapus sistem seperti itu telah lahir sebuah pasal dalam undang-undang dasar sementara waktu itu yang mengatakan bahwa: ekonomi akan diatur sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.
Lantas tampil seorang muda usia. Di bulan September tersebut umurnya tepat 32 tahun dan baru saja menyelesaikan studi ekonomi di Universitas California, Berkeley.” Argumen pembicara terdahulu tidak jelas. Yang didengar hanyalah tentang yang tidak perlu diikuti, namun pembicara tidak merumuskan sistem ekonomi yang harus dituju”. Dan dia mencoba mencari sebuah rumus. Sistem kita, katanya, adalah sistem ekonomi yang didasarkan atas usaha bersama untuk peningkatan penghasilan per-kapita dan distribusi pendapatan yang adil berdasarkan usaha bersama di mana negara memainkan peranan yang aktif dalam pembangunan ekonomi”.
Dia tidak mau ke luar dari bingkai undang-undang dasar sementara waktu itu. Namun dia kritis menyorotinya. Di dalamnya dia melihat banyak paradoks antara keyakinan dan kenyataan. Katanya: “Dalam Kenyataan kita ragu apakah suatu ekonomi yang terdiri dari koperasi bisa direalisasikan. Kelihatannya bilamana kita berani berterus terang kepada diri kita sendiri, kita harus mengakui bahwa keadaan hanyalah menampilkan suatu impasse, karena kita tidak mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan secara jelas untuk menjadi pegangan”. Tapi satu hal jelas: perlunya campurtangan negara dan keenganan memberikan peranan terlalu banyak kepada perusahaan swasta.
Sejarah mengantarkan pemuda tersebut sampai pada suatu titik di mana struktur politik bertemu dengan cita-citanya. Yang muda di tahun 1955 sekali lagi menjadi pemain utama di tahun 1965 ketika di tempat yang sama berlangsung seminar untuk mencari jejak langkah menuju ekonomi baru. Dan ketika dia diangkat menjadi Ketua Bappenas di tahun 1967 menjadilah lengkaplah sebuah kisah tentang sang protagon: Professor Doktor Widjojo Nitisastro!
Dia mencoba konsekwen dengan cita-citanya dua belas tahun yang lalu. Dan dia juga mencoba taat pada asas-asasnya 24 tahun berselang ketika menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekuin. Urutan lama di tahun 1955 masih dipertahankan: meningkatkan penghasilan per-kapita lantas baru menyusul distribusi pendapatan. Cita-cita yang lama terkandung, sebelum timbulnya ekonomi terpimpin Bung Karno, dilaksanakan: negara memainkan peranan aktif dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Karena itu Bruce Glassburner membantah tuduhan Ransome, pencipta gelar Berkeley Mafia, bagi Widjojo dan kawan-kawan, bahwa para teknokrat mengarah kepada ekonomi kapitalisme. Glassburner melihat konsistennya Widjojo : “Apa yang mereka tulis adalah nada-nada anti klasik dan penuh kecenderungan sosialis. Dan itu bukan retorik politik karena dia muncul semakin jelas dalam praktek. Perusahaan-perusahaan negara mendominir sektor-sektor moderen”. Tapi ada satu jebakan di sini. Keterlibatan langsung negara tidaklah dengan sendirinya mengesyahkan citra sebuah sistem sosialis. Dia bisa mengarah kepada kapitalisme negara. Dan Bruce Glassburner pun agaknya tidak terhindarkan dari jebakan halus ini.
Di awal Pelita III syah agaknya mengajukan sebuah pertanyaan: Apakah memang perencanaan ekonominya berasaskan Pancasila? Karena dalam kata-kata Widjojo sendiri: terjemahan Pancasila yang tidak tepat ke dalam tindakan ekonomi yang kongkrit adalah sumber kekacauan ekonomi.