Kongsi Cina di Kalimantan Barat, 1770-1854*
Kualitas dan kecocokan para imigran Cina di Kalimantan Barat dalam melakukan aktivitas pertambangan dan produktivitas yang lebih tinggi dibanding para buruh tambang Dayak menjadi alasan bagi penguasa lokal untuk mengupah semakin banyak buruh Cina dan memberikan semakin banyak lahan permukiman untuk menetap. Tulisan ini mencoba menganalisa asal-usul persoalan tersebut serta korelasinya dengan serangkaian konflik dan perlawanan imigran dan kongsi Cina dalam kurun 1770-1854.
Peranan dan dominasi ekonomi Cina Perantauan (Huakiau) seringkali dituduh sebagai akar penyebab berbagai ketegangan sosial-politik di negara-negara Asia Tenggara. Kehadiran dan perilaku kelompok etnik Cina dianggap sebagai sumber masalah serius tercermin dalam berbagai karya.1 Sinophobia tampaknya dirangsang oleh prasangka etnis-rasial yang meluas dan dipertajam oleh pemisahan struktural serta tendensi eksklusivistis. Cina perantauan, kelompok minoritas secara demografis, memenangkan kompetisi ekonomi atas bumiputera dan menggeser kelompok mayoritas (demografis dan politis) ke posisi “minoritas” dan pinggiran. Realita ini menciptakan kondisi kondusif bagi sentimen dan permusuhan terhadap komunitas Cina.
Bagi Indonesia, peranan serta perilaku Cina perantauan seringkali menjadi salah satu sumber masalah.2 Permasalahan minoritas Cina timbul karena sekalipun secara persentase penduduk Cina di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Cina di
negara-negara Asia Tenggara lainnya, secara absolut jumlah Cina di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar sehingga frekuensi dan intensitas masalah yang terkait dengan etnik ini tidak dapat diabaikan. Maka cukup menarik untuk ditelusuri korelasi, kausalitas, serta proses interaksi Cina-pribumi berkecenderungan ke arah kecurigaan, ketegangan, konflik, bahkan antagonisme yang memuncak dan meledak pada saat-saat tertentu.
Berbagai rumusan dan pendapat menunjukkan betapa masih perlu penelitian mengenai Cina di Indonesia. Meneliti imigran, kolonisasi, kongsi, dan perlawanan Cina di Kalimantan Barat akan memperkaya pemahaman tentang Cina di Indonesia. Tulisan ini mencoba menganalisis serangkaian konflik yang dimotori, didukung, bahkan melibatkan kongsi dan imigran Cina di Kalimantan Barat dalam kurun 1770-1854.3 Bahwa pusat konflik adalah distrik-distrik Cina, dan hampir setiap konflik yang terjadi selalu melibatkan Cina mendasari hipotesis bahwa etnik serta kelompok Cina dapat dilihat sebagai determinan konflik.4
Sejak abad ke-18, distrik-distrik Cina di Kalimantan Barat merupakan kawasan paling berkembang secara ekonomi dan politik. Distrik-distrik menjadi lokalitas permukiman Cina sejak Panembahan Mampawah pada tahun 1740-an mengizinkan buruh-buruh tambang Cina dari Brunei mendulang emas dan menetap di Sungai Duri. Hal demikian diikuti oleh Sultan Sambas yang pada tahun 1760-an mempekerjakan dan memberi konsesi kepada buruh tambang untuk mendulang emas di Larah. Segera setelah itu pertambangan dan permukiman Cina menyebar ke kawasan-kawasan sekitarnya.5
Pada masa Verenigde Oost-Indishche Compagnie (VOC), secara politis dan administratif Kalimantan Barat merupakan wilayah teritorial kerajaan-kerajaan Sambas, Landak, Mampawah, Sukadana, dan Pontianak. Setelah VOC dibubarkan, kawasan itu menjadi sebuah residentie dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda. Perubahan pembagian administratif serta penempatan pejabat dan pasukan Belanda selalu dilakukan menurut perhitungan kebutuhan serta kepentingan mendukung penguasa setempat.
* Tulisan ini merupakan ringkasan disertasi penulis dengan judul serupa.
1 Hal demikian tercermin dalam karya, Victor Purcell, The Chinese in Southeast Asia (London: Oxford University Press, 1951); A. Simoniya, Overseas Chinese in Southeast Asia: A Russian Study (New York, 1961); G.W. Skinner, Overseas Chinese in Southeast Asia, (American Academy of Political and Social Sciences Annals, 1959); John Wong, Politik Perdagangan Cina di Asia Tenggara, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987); L.H.W. van Sandick, Chineezen buiten China. Hunne Beteekenis voor de Ontwikkeling van Zuid-Oost-Azie, Speciaal van Nederlandsch-Indie (‘s Gravenhage: M. van der Beek’s Hofboekhandel, 1909).
2 Lihat misalnya, A.J. Muaja, The Chinese Problem in Indonesia (Jakarta: New Nusantara Publishing Coy, n.d); W.D. Sukisman, Masalah Cina di Indonesia (Jakarta: Yayasan Penelitian Masalah Asia, 1975); Mely G. Tan, Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa (Jakarta: Gramedia, 1981); J.A.C. Mackie, The Chinese in Indonesia: Five Essays (Honolulu: University Press of Hawai, 1976); C.A. Coppel, Indonesia Chinese in Crisis (Oxford: Oxford University Prees 1983); M.R. Fernando dan David Bulbeck, Chinese Economic Activity in Netherlands India: Selected Translations from the Dutch (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1922).
3 Dalam kurun waktu ini berlangsung konflik dan perlawanan Cina dalam berbagai bentuk yang diawali pertikaian Cina-Dayak pada 1770 kemudian diakhiri perlawanan Kongsi Thai-kong 1850- 1854. Pada 1854 seluruh kongsi, kecuali Lan-fong, dibubarkan. Imigran Cina ditempatkan di bawah pengawasan dan otoritas Nederlandsch Indisch Gouvernement (NIG).
4 Lihat, Purcell, op. cit., hal. 489.
5 Kota dan permukiman utama yang menjadi pusat konflik adalah Montrado, Sepang, Seminis, Lumar, Singkawang, Pamangkat, Selakau, Sungai Raya, Sungai Duri, dan Buduk di wilayah Sambas; Mandor dan kota Mampawah di wilayah Mampawah; Landak di wilayah Landak, serta Pontianak di wilayah Pontianak; Lihat peta dalam D.J.M. Tate, The Making of Modern Southeast Asia, Vol.I (London: Oxford University Press, 1971), hal. 258; Cf. Jan Ave, Victor King, and Joke de Wit, West Kalimantan: A Bibliography (Dordrecht: Foris Publications, 1983), hal. ix-x; S.H. Schaank, Geschiedenis de Kongsi’s van Montrado, dalam TBG, Deel XXXV (Batavia: Albrect & Rusche, 1893), hal. 612.