Hak Atas Tanah Perkebunan
Konflik tanah perkebunan bersumber dari bermacam-macam alasan. Namun kesimpulan umum senantiasa menyebutkan bahwa rakyat menggarap tanah perkebunan tanpa dasar hukum yang jelas. Perbedaan penerapan konsep hak milik atas tanah, baik hukum adat maupun hukum Barat, juga memicu munculnya konflik atas pemilikan tanah, walaupun mungkin sekelompok penduduk telah cukup lama mendiami lahan itu. Banyak cara penyelesaian konflik tanah perkebunan, misalnya melalui musyawarah, yang berujung pada keputusan yang memuaskan semua pihak.
Konflik tanah perkebunan yang melibatkan rakyat, pengusaha swasta dan negara yang muncul di permukaan tampaknya merupakan suatu masalah yang seragam atau sama. Kajian terhadap persoalan itu umumnya berujung pada kesimpulan, bahwa rakyat menggarap tanah perkebunan tanpa dasar hak menurut hukum. Padahal konflik itu sangat beragam, terutama bila dilihat asal mula kejadian, munculnya sengketa, sampai bagaimana cara penyelesaian yang ditempuh.
Salah satu kajian terhadap masalah konflik tanah perkebunan dapat dianalisis dari berbagai peraturan perundang-undangan yang pernah dikeluarkan, yang pada umumnya memuat konsideran mengapa suatu peraturan hukum perlu dikeluarkan, mengapa perlu ada penggantian hukum, yang sekaligus mencerminkan politik hukum pada saat itu. Perubahan peraturan dari waktu ke waktu mengakibatkan berubahnya hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pihak yang terlibat dalam konflik.
Karena itu kekhususan yang melekat pada setiap konflik harus tetap diperhatikan dalam memberikan putusan atau tindakan yang adil, baik kekhususan itu bersumber pada sejarah terjadinya pemakaian tanah oleh rakyat maupun konsep hak milik yang melatarbelakangi setiap kejadian yang dapat bersumber pada hukum adat dan hukum Barat.