Dalam usaha Koran Masuk Desa (KMD) terkandung berbagai masalah, mulai dari daya beli masyarakat, tingkat pendidikan dan daya tangkap orang desa, masalah distribusi, bahan yang akan dihidangkan dalam suratkabar dan teknik penyajian yang dipilih para pengasuhnya. Raka Wiratma dari Bali Post menguraikan pengalamannya setelah sebelas bulan terlibat dalam proyek KMD ini. Dia melihat beberapa rintangan yang masih menghadang, antara lain dari segi kultural, kemiskinan dan biaya pengelolaan penerbitan. Peranan pimpinan informal di desa serta kerjasama yang diberikan pejabat daerah pun menjadi faktor penentu.
Tanggapan yang sering kita dengar tentang proyek Koran Masuk Desa (KMD) adalah, agar koran lebih banyak disebarluaskan ke desa-desa. Sebaliknya, dikehendaki pula agar desa lebih banyak masuk koran. Menyampaikan harapan seperti itu merupakan awal yang cukup baik, sebagai tanda simpati. Hal ini bisa disampaikan pada setiap kesempatan, baik oleh kalangan pejabat pemerintah ataupun masyarakat. Tetapi bagaimana memenuhi keinginan semacam itu, inilah yang tidak mudah. Lebih-lebih bagi penerbit yang melaksanakan mission itu.
Karena itu di dalam mengisi penerbitan Koran Masuk Desa banyak hal harus dipertimbangkan, dipikirkan dan dipersiapkan lebih dulu agar memenuhi rupa-rupa selera rakyat desa. Untuk mengetahui keinginan rakyat desa, khususnya dalam hal suratkabar, tampaknya sangat sederhana. Tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian, mengingat daya pikir dan daya tangkap mereka masih lebih rendah dari masyarakat kota. Demikian pula daya belinya jauh di bawah daya beli masyarakat kota. Koran belum merupakan keperluan utama bagi mereka.
Nasi dengan laukpauk yang sederhana, kopi hitam dan sebungkus kue kering, di desa masih bisa dibeli dengan uang Rp 50, uang Rp 50 di desa masih punya nilai tinggi. Anak sekolah yang diberi uang Rp 50 oleh orangtuanya sudah merupakan bekal yang cukup besar. Dengan uang itu di sekolah ia bisa membeli makanan kecil, ketupat campur dan segelas es. Tetapi di kota uang sebanyak itu tidak punya arti apa-apa, hanya cukup untuk ongkos naik bus kota.
Di Bali proyek Koran Masuk Desa sampai awal bulan Maret 1980 sudah berjalan 11 bulan. Prakarsa ini dilakukan oleh PWI Cabang Bali bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung, Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Bali, Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Badung dan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat Kesiman. Pelaksanaannya diserahkan kepada dua penerbitan setempat, yakni harian Bali Post dan harian Nusa Tenggara.
Sesudah sebelas bulan berjalan, apakah proyek ini sudah mampu memenuhi keinginan-keinginan pembacanya di desa? Para penerbit dan pengasuh koran edisi pedesaan ini sangat berkepentingan untuk tahu, apakah hasil karyanya bisa diterima di desa. Ataukah sebaliknya dicampakkan dan fungsinya tidak lebih dari pembungkus kacang?
Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Badung bersama Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Badung tanggal 7 Januari 1980 mengadakan angket pendapat umum tehadap Koran Masuk Desa di wilayah Kecamatan Abiansemal yang dijadikan daerah pilot proyek. Secara intensif angket dipusatkan di tiga desa, yakni desa Darmasaba, desa Sedang dan desa Blahkiuh. Dari 200 lembar blanko formulir pertanyaan yang dikirim ke desa-desa itu diterima kembali sebanyak 171 lembar. Suatu jumlah yang lumayan besarnya, yang berarti sebanyak 85,5%. Dengan perincian dari desa Darmasaba diterima 21 lembar jawaban, desa Sedang 48 lembar dan desa Blahkiuh 102 jawaban. Jenis kelamin responden terdiri dari: 131 orang pria dan 40 orang wanita. Sedangkan penggolongan menurut umur, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan bisa dilihat pada Tabel 1, 2 dan 3.