Prisma

Kriteria Investasi Pembiayaan Pendidikan di Negara-negara Berkembang*

Tulisan ini menyajikan metode pembiayaan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi yang disumbangkan oleh orangtua, murid, perusahaan, pemerintah, dan donor internasional di negara-negara berkembang. Pembahasan mencakup definisi dan aplikasi mekanisme pemindahan pembiayaan dan strategi investasi. Keadaan tidak efisien yang diungkapkan kriteria tersebut dalam wujud kurangnya investasi dalam pendidikan dasar dan menengah di berbagai negara memang bukan hal yang baru. Tetapi tema-tema baru terus dicari dengan tetap berpatokan pada efisiensi investasi sumber daya manusia.

Artikel ini akan menjelaskan isyarat-isyarat pasar, dan khususnya, kriteria investasi nilai balik ekonomi yang dihitung dari kenaikan penghasilan karena pendidikan atas kehidupan individu berguna untuk menentukan “tingkat” efisiensi dan “jenis” investasi yang dibuat dalam pendidikan negeri. Hal demikian serupa dengan isyarat pasar yang digunakan sektor swasta, tapi dalam keputusan investasi publik sering tidak dipakai. Salah satu akibatnya adalah kurangnya investasi dalam pendidikan dasar (atau dalam pendidikan menengah pertama di Indonesia) di banyak negara berkembang, walaupun jenis investasi semacam ini memberi sumbangan sangat berarti bagi pertumbuhan. Pendidikan tinggi di negara-negara berkembang juga memberi sumbangan terhadap pertumbuhan setelah mengalami keterlambatan.1 Tetapi kadang-kadang sumbangan tersebut terlalu luas, dan seringkali tidak efisien dan relatif mahal.

Metode pembiayaan yang dipergunakan seringkali mengandung insentif yang memungkinkan atau mendorong ke arah inefisiensi. Kegagalan memberi ganjaran terhadap kehadiran dan prestasi menjadikan, misalnya, tingginya tingkat putus sekolah pendidikan dasar, tingginya tingkat mengulang, rendahnya prestasi murid, dan jangka waktu tugas yang pendek disebabkan jam sekolah yang singkat serta terlalu banyaknya hari libur. Dimana ada subsidi yang besar terhadap pendidikan tinggi maka mengakibatkan biaya sekolah sangat rendah untuk semua, termasuk mereka yang mampu memberikan lebih. Akibatnya kelebihan “permintaan sosial” untuk pendidikan tinggi (seperti di Pakistan), perpanjangan program gelar, dan memperburuk kualitas.

Metode-metode pembiayaan dapat juga digugat jika dikaitkan dengan keadilan. Juga terdapat variasi yang sangat beragam pada pengeluaran per murid (atau di bawah bantuan pusat seperti di Indonesia, variasi beragam dalam jumlah murid per guru), seperti pula antara perkotaan dengan pedesaan, dan antara lokasi yang perkembangannya lamban dengan yang perkembangannya pesat. Seringkali tiadanya netralitas kemakmuran tampak menyolok seperti antara murid di wilayah-wilayah yang berpendapatan tinggi dengan murid di wilayah berpendapatan rendah. Keadaan tersebut di Brasil dan Afrika Selatan sangat jelas, juga pada bangsa-bangsa di Sub-Sahara Afrika, Pakistan, dan Nepal. Hal yang demikian tidak kondusif bagi perkembangan ekonomi kota-kota propinsi dan daerah pedesaan, serta melanggengkan terus menerus ketidakadilan bagi generasi berikutnya.

Bagian pertama tulisan ini akan menjelaskan beberapa aspek pokok dari tingkat dan metode pembiayaan pengembangan sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Pembahasan mencakup pula perbandingan dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain di Pasifik yang terpesat pertumbuhannya. Bagian pertama mengambil dokumentasi sejumlah makalah latar belakang yang berhubungan dengan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi di Amerika Latin,2 Amerika Serikat,3 Afrika,4 Pakistan,5 Nepal,6 Indonesia,7 dan negara-negara OECD.8

Bagian berikutnya akan mengembangkan kriteria efisiensi dan kriteria keadilan serta menerapkannya pada tingkat dan metode yang dipakai dalam pembiayaan pengembangan sumber daya manusia dengan contoh negara-negara tersebut. Setelah menjelaskan beberapa pilihan kebijakan pokok, bagian berikutnya meringkas kesimpulan-kesimpulan metode yang tersedia untuk mengembangkan keputusan-keputusan pembiayaan dalam upaya mengurangi inefisiensi dan ketidakadilan.

Metode Pembiayaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pembiayaan investasi dalam pendidikan (dan kesehatan), dibagi oleh orangtua, anak-anak mereka, pemerintah, perusahaan, donor internasional, dan pemberian alumnus.

Orangtua

Dari sudut pandang ekonomi, investasi terbesar sejauh ini dibuat oleh orangtua dalam bentuk pendapatan anak atau nilai dari bantuan anak di ladang yang hilang pada saat sang anak bersekolah. Selama periode ini orang tua melakukan penghematan dengan membatasi konsumsi (untuk menanggung pondokan dan biaya makan anak-anaknya). Biaya pendapatan yang hilang ini seluruhnya ditanggung oleh orangtua pada tingkat dasar dan menengah, dan kadang-kadang ada tambahan ongkos untuk buku, seragam, dan pelengkap gaji guru (biaya BP3). Jadi orang tua membiayai dengan persentase lebih besar dari keseluruhan biaya investasi yang dikeluarkan dari pendapatan mereka dibandingkan dengan umumnya disadari, dan subsidi negeri bagi biaya-biaya institusional harus dipandang sebagai sebuah insentif terhadap tabungan dan investasi keluarga. Biaya pendapatan yang hilang ini merupakan faktor utama tingkat putus sekolah yang tinggi setelah sampai kelas lima pada banyak negara berkembang, terutama di daerah pedesaan. Hal ini merupakan penjelasan utama tingginya tingkat buta huruf dalam angkatan kerja.


* Tulisan ini merupakan ringkasan terjemahan dari artikel “Investment Criterion for Financing Education for Economic Development,” dalam Barry Poulson, Charles Becker, dan Allen Rappaport (eds.), International Economic Integration: Lessons from the 1980s and Prospects for the 1990s (North American Economics and Finance Association, University of Northern Iowa, Cedar Falls, Vol. I, Februari 1991), hal. 487-504.

1 Lihat, Walter W. McMahon, “The Relation of Education to Productivity Growth in the Developing Countries of Africa,” dalam Economics of Education Review, Vol. 6, No. 2, 1987, hal. 183-194.

2 Walter W. McMahon, “Potential Resource Recovery in Higher Education in the Developing Countries and the Parents’ Expected Contribution,” Economics of Education Review, Vol. 7, No. 1, 1988, hal. 135-52; Walter W. McMahon, “The Inefficiencies and Inequities Associated with Decline: Some New Options for Improving Education in Latin America,” kertas kerja dipersiapkan untuk Bank Dunia, BEBR, University of Illinois, Urbana, 1989.

3 Walter W. McMahon, “Why Families Invest in Education,” dalam Seymour Sudman (ed.), The Collection and Analysis of Economic and Consumer Behaviour Data (University of Illinois Press, 1984), hal. 75-91; Walter W. McMahon, “Relative Returns to Human and Physical Capital in the US and Efficient Investment Strategies,” dalam Economics of Education Review, Vol. 10, No. 4, 1991, hal. 283-296; Walter W. McMahon, “Improving Higher Education Through Increased Efficiency,” dalam David Finifter (ed.), Quality, Diversity and Budgetary Efficiency in Higher Education (Macmillan Publishing Co., 1991); Walter W. McMahon, “The Economics of School Expansion: Why Families and Governments Invest in Education,” dalam Bruce Fuller and R. Rubinson (eds.), The State, Economic Change, and School Expansion (New York: Praeger Publishers, June 1992); Walter W. McMahon, “The Contribution of Higher Education to R&D and Productivity Growth,” dalam W.E. Becker dan Darrel Lewis (eds.), Higher Education and Economic Development (Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers, 1992).

4 McMahon, 1987, loc. cit.; Walter W. McMahon, “Framework for Collecting and Analyzing Data on the Provision of Public Education in Africa: An Efficiency-Based MIS,” BEBR Faculty Working Paper No. 1492 for the World Bank, 1988.

5 Walter W. McMahon, “The Returns to Primary Education in Pakistan,” Faculty Working Paper 84-1544, Bureau of Economic and Business Research (BEBR), University of Illinois, Maret 1989.

6 Walter W. McMahon, (with Jay Salkin) “Economic and Financial Analysis of Human Resource Development in Nepal,” Chapter 2, dalam Nepal Education and Human Resources Sector Review Assessment, IEES, Florida State University, Tallahassee, 1988, hal. 1-176.

7 Walter W. McMahon, Benoit Millot, Gweneth Eng, Economic and Financial Analysis of Human Resource Development in Indonesia, Bab 2 (409 halaman) dalam Volume 1, Education and Human Resources Sector Review Improving the Efficiency of Educational Systems, Florida State University, Tallahassee, 204 Dodd Hall, 1986.

8 Walter W. McMahon, “The Relation of Education and R&D to Productivity Growth,” dalam Economics of Education Review, Vol. 3, No. 4, December 1984, hal. 299-314.

Anda dapat membaca versi lengkap Artikel edisi ini di LP3ES-Prisma Digital format cetak maupun e-magazine.

Untuk melakukan pemesanan dapat melalui link berikut: LP3ES-Prisma Digital

Bagikan