Semenjak tahun 1942, hukum Indonesia telah mengalami transformasi. Itu bukan melulu berarti banyak diumumkannya pemakaian perundang-undangan baru atau bahwa Mahkamah Agung telah seringkali melepaskan diri dari yurisprudensi kolonial. Kenyataannya, banyak peraturan kolonial tetap berlaku dan kalaupun ada bagian-bagian yang telah dihapuskan atau dikatakan hanya berlaku sebagai pedoman, peraturan hukum lama itu masih saja menjadi pegangan banyak ahli hukum. Akan tetapi suatu arti dan tujuan baru telah dituangkan ke dalam sistem hukum. Perbedaan yang jelas adalah bahwa jiwa hukum telah berobah, sekalipun hurufnya seringkali terus diikuti secara pro forma.
Yang menjadi jiwa baru hukum nasional — yaitu apakah nilai-nilai yang relevan, pengakuan bersama terhadap peranan hukum, proses, struktur dan pergaulan dalam negara baru — adalah sukar dikatakan. Masalahnya (bagi Indonesia dan bagi penulis), dipersulit oleh adanya tradisi agama yang berlainan, yang memberikan tempat bagi pandangan hukum dan keadilan yang kadang-kadang berbeda; pandangan Islam mengenai keadilan, yang didasarkan pada idea hukum Tuhan yang cukup jelas, sangatlah berbeda dengan pandangan yang lebih kabur dari kaum tani abangan di Jawa. Ada pula perbedaan kultur dan sosial yang secara hukum relevan antara berbagai tradisi adat. Dan ada perbedaan kelas yang timbul karena perbedaan pendidikan, dimana di kalangan beberapa kelompok — pengacara profesionil adalah salah satu contoh — nilai-nilai dari luar membentuk suatu substrata ideologi.
* Judul asli tulisan ini adalah “Judicial Institution and Legal Culture in Indonesia” dalam Culture and Politics in Indonesia (Claire Holt, Ed), Ithaca: Cornel University Press, N.Y., 1972, hal. 246–318, terutama mengenai “Substance: The Place of Law and Legal Change”, hal. 296–316. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, dilakukan oleh redaksi.