Komunitas LSM Indonesia telah berperan memperkuat masyarakat sipil melalui berbagai strategi mereka untuk merangsang pembentukan kelompok-kelompok otonom. Namun terdapat keragaman sikap antara kelompok dalam pendekatan terhadap struktur negara, yang menyulitkan pembentukan jaringan kerja dan koalisi yang dapat berfungsi sebagai front bersama. Terdapat pula semacam resistensi terhadap dominasi BINGOS di Jakarta.
WILLIAM Liddle pernah menyatakan bahwa upaya pencarian kebijakan pembangunan yang lebih egaliter di Dunia Ketiga seperti Indonesia sedang menemui jalan buntu. Sementara kaum Marxis menunda prospek perubahan seraya menantikan sejumlah transformasi sosial di masa datang, kaum reformis-liberal mengharapkan terjadinya partisipasi langsung masyarakat rentan melalui serikat-serikat pekerja dan petani ataupun partai-partai politik. Tidak satupun dari kedua evolusi politik tersebut akan terwujud berhadapan dengan konsentrasi ‘piramidal’ dari otoritas dan patronase yang ditopang melalui akses-akses istimewa terhadap sumber keuangan negara dan bantuan asing. Sebagai alternatif, Liddle menawarkan serangkaian studi kasus untuk mendukung keyakinannya bahwa “… adalah mungkin untuk mendapatkan sejumlah variabel yang, sementara merupakan bagian dari sistem, dapat diterapkan atau dibelokkan dari kecenderungan dasarnya untuk mengkonsentrasikan kekuasaan dan kekayaan”.1 Lebih jauh lagi, ia berargumentasi bahwa kelompok-kelompok yang terorganisasi akan memiliki potensi untuk mempengaruhi pemerintah ke arah yang menguntungkan tuntutan-tuntutan masyarakat yang kian bertumbuh. Dalam konteks ini, ia mengacu pada ‘tradisi ideologi populis’ yang …”oleh kaum Marxis dan kaum political economist yang deterministik cenderung dilecehkan . . . sebagai sekadar ekspresi-ekspresi permukaan dari kekuatan-kekuatan struktural yang lebih dalam.”2
* Ini adalah versi yang telah direvisi dari makalah yang disajikan pada konferensi “The State and Civil Society in Contemporary Indonesia” yang diselenggarakan oleh Centre of Southeast Asian Studies, Monash University di Melbourne, 25-27 November 1988.
1 R. William Liddle, “Politik Pertumbuhan Bersama: Beberapa Kasus Indonesia”, Politik Komparatif, Januari 1987, hal. 127-146.
2 Ibid., hal. 129-130