Prisma

Masalah Koordinasi Pengembangan Industri Kecil: Kasus Model Proyek Tegalwangi

Pengantar

Sampai beberapa waktu yang lalu, “pengembangan industri kecil” lebih sering diucapkan dari pada dilaksanakan dengan berhasil – dan keduanya dengan alasan yang kuat. Sebagai negara sedang berkembang dengan struktur perekonomian tradisionil, industri kecil memiliki arti penting bagi pembangunan dan modernisasi yang kini sedang dilancarkan. Sejumlah 97,34%1 dari seluruh industri yang ada (existing industry) berasal dari sektor industri kecil dan kerajinan rakyat. Industri kecil juga menyerap banyak tenaga kerja yang dalam masa terakhir ini membanjiri pasaran kerja2 antara lain karena ciri khasnya yang bersifat padat karya. Sekitar 10 juta penduduk Indonesia tergantung kehidupannya dari sektor ini. Industri kecil membantu menggerakkan roda perekonomian di desa, mengembangkan perdagangan dan membangun pengembangan daerah penghasil bahan mentah, merangsang ekspor dan mengundang wisatawan serta membantu mengisi neraca perdagangan. Sekalipun demikian, selama kurun waktu yang lama, industri kecil tidak banyak mengalami perkembangan – kalaupun tidak kita katakan mengalami kemunduran. Dalam zaman perekonomian yang terbuka dewasa ini, dengan berbagai implikasinya, sektor ini perlu dihidupkan kembali, digerakkan dan dikembangkan di tengah-tengah lembaga-lembaga ekonomi modern yang luar biasa pesat perkembangannya. Industri kecil memperlihatkan kecenderungan merosot, terutama pula karena dua faktor. Faktor intern yang laten – kekurangan modal, terbatasnya pasaran, lemahnya manajemen, statisnya cara berproduksi – ditambah dengan faktor ekstern berupa suasana persaingan yang tajam dan sebagainya, menimbulkan tanda tanya besar mengenai masa depan industri kecil di Indonesia. Di masa belakangan timbul niat yang sungguh-sungguh dan usaha yang serius di pihak Pemerintah untuk membina dan mengembangkan kerajinan rakyat ini, antara lain dalam bentuk kongkrit berupa fasilitas kredit untuk memperbesar modal3, dan lain-lain. Industri kecil kini digarap dalam program pembangunan dan dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek.4


1 Biro Pusat Statistik, Sensus Industri 1964.

2 Menurut perkiraan, sekitar 1.800.000 tenaga kerja menuntut lapangan kerja di Indonesia setiap tahun.

3 Mengenai permasalahan dan usaha pembinaan pengusaha kecil pribumi ini, lihat Sritua Arief dan Michael Stachura, “Persoalan Pembinaan Pengusaha Kecil Pribumi di Indonesia” dalam Prisma No. 2, April 1974, hal. 44 – 51.

4 Mengenai pengertian “program” dan “proyek” ini lihat Bintoro Tjokroamidjojo, “Administrasi Program dan Proyek Pembangunan” dalam Prisma nomor ini.

Anda dapat membaca versi lengkap Artikel edisi ini di LP3ES-Prisma Digital format cetak maupun e-magazine.

Untuk melakukan pemesanan dapat melalui link berikut: LP3ES-Prisma Digital

Bagikan