Penduluan
Salah satu unsur yang dapat menjamin kelangsungan hasil maupun proses pembangunan adalah adanya kesadaran berpartisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan pembangunan itu sendiri. Di dalam kehidupan demokrasi ekonomi dewasa ini kita mengenal tiga bentuk pelaksana kegiatan usaha dalam masyarakat, yaitu pemerintah, swasta dan koperasi. Tiga bentuk usaha tersebut mempunyai hak hidup dan kewajiban kepada masyarakat yang tidak berbeda satu dengan yang lain dan jelas partisipasinya dalam gerak dan arah pembangunan mutlak diperlukan.
Tanpa mengurangi arti serta sumbangan sektor kegiatan usaha pemerintah maupun arti serta peranan yang dimintakan dari sektor koperasi, dalam tulisan ini pengkajian akan dititikberatkan pada peranan sektor swasta, atau dengan istilah yang dewasa ini lebih sering terdengar: partisipasi wiraswasta nasional dalam pembangunan. Dalam sektor wiraswasta nasional ini pun kita batasi ruanglingkupnya pada apa yang biasanya tercakup dalam sebutan golongan ekonomi lemah, khususnya pribumi, yang potensi partisipasinya dalam derap pembangunan dewasa ini perlu digali dan digalakkan agar tercermin pemerataan kesempatan berusaha yang lebih wajar.
Pembinaan dan pengembangan wiraswasta nasional seperti tersebut di atas merupakan suatu masalah yang luas dan pelik. Apalagi kalau kita berbicara mengenai pembinaan kewiraswastaan pengusaha golongan ekonomi lemah pribumi, yang justru merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat namun secara struktural menduduki tempat yang terendah dalam strata-sosial ekonomi Indonesia. Peliknya pembinaan dan pengembangan wiraswasta nasional itu bukan saja karena menyangkut persoalan ekonomi semata-mata namun hal tersebut tidak terlepas daripada masalah-masalah sosial politik yang kadang-kadang justru merupakan faktor yang lebih menonjol. Apalagi tidak bisa dihindari bahwa usaha pembinaan dan pengembangan ini membawa pertanyaan mengenai golongan pribumi dan non-pribumi. Meskipun fakta tersebut ada di dalam masyarakat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaha-usaha pembinaan dan pengembangan wiraswasta nasional, akan tetapi pada masa yang lampau hal ini tidak mudah untuk dibicarakan secara terbuka bahkan sementara pihak menganggapnya tabu. Oleh karena itu di dalam masalah pembinaan dan pengembangan wiraswasta nasional perlu kiranya kita mendudukkan persoalannya secara wajar dengan membuang jauh-jauh prasangka buruk dari semua pihak serta menyingkirkan sikap rasialis.1
1 “Menutup-nutupi masalah ini atau membiarkannya menjadi bahan pembicaraan tersembunyi, hanya akan menumbuhkan ketegangan yang mungkin dapat menjadi unsur penghambat pembangunan dan solidaritas sosial. . . . Kita harus melihat masalah ini dalam duduk persoalan yang wajar; dengan membuang jauh-jauh prasangka buruk dari semua pihak, dengan menyingkirkan sikap rasialis.” Sambutan Presiden pada pembukaan Seminar Strategi Pembinaan Pengusaha Swasta Nasional, 29 Mei 1975, di Jakarta.