Sembilan tahun yang lalu sembilan partai dilebur menjadi dua partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, sehingga bersama Golongan Karya menjadi tiga partai yang kini dibolehkan hidup. Sembilan tahun adalah umur yang relatif panjang, kalau kita bandingkan dengan usia negeri ini yang baru 36 tahun merdeka. Tapi sejak fusi ini dilaksanakan, sejauh ingatan kita, sangat kurang—untuk tidak dikatakan tidak ada—studi khusus tentang peranan ketiga partai ini dalam percaturan politik Indonesia, sehingga ada kesan seolah-olah Golkar, PPP dan PDI kurang atau tidak menarik untuk dijadikan bahan studi.
Sikap ini bisa dipahami. Dalam banyak kelompok, hidup sinisme terhadap partai-partai. Sinisme ini bersumber pada beberapa hal, seperti, partai-partai tidak berhubungan lagi dengan rakyat. Malah partai-partai tidak ada hubungan dengan kepentingan anggotanya, kalau partai itu punya “anggota”. Di pihak lain, dalam kalangan cendekiawan hidup pula anggapan bahwa, para aktivis partai adalah mereka yang berbakat medioker. Bangsa ini boleh jadi mampu melahirkan negarawan tetapi janganlah mencari benih-benih negarawan di dalam partai. Sikap semacam ini mendapat kan gema dalam kehidupan intelektual, yaitu keengganan orang melahirkan karya-karya tulis tentang partai selama ini.
Kita ajukan pertanyaan, apakah nilai partai sudah turun ke titik nadir, sehingga untuk dipelajari pun tak lagi bermanfaat? Apakah tidak ada yang diperbuatnya selama sembilan tahun yang pantas untuk dipelajari?
Kalaupun tidak ada yang berharga diperbuatnya, dalam tempo sembilan tahun tidak kurang daya dan dana yang dihabiskan oleh kegiatan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan partai politik. Dua jenis kegiatan yang dapat kita pastikan adalah: Pertama, semua orang suka atau tidak suka—akan mengatakan tidak ada demokrasi kalau tidak ada partai. Demokrasi dalam bentuk paling nyata berjalan melalui pemilihan umum. Pada gilirannya tidak ada pemilihan umum kalau tidak ada partai, dan tidak ada pemilihan umum yang berjalan tanpa dana. Pemilihan umum 1971 dipergunakan biaya 17 milyar rupiah. Pemilihan umum 1977 memakan biaya 57,7 milyar rupiah, dan pemilihan umum 1982 akan menghabiskan biaya 132 milyar rupiah. Kedua, setelah pemilihan umum berlangsung, partai-partai masih pula menjalankan kegiatannya dalam dewan perwakilan. Pada gilirannya kegiatan tersebut tidak sedikit menghabiskan biaya. Kita coba menghitung uang rakyat atau uang yang atas nama rakyat dihabiskan.
Dalam badan legislatif, hasil pemilihan umum 1977 ada 232 orang wakil Golkar, 99 dari PPP dan 29 dari PDI. Seluruhnya 360 orang. Kita tidak memasukkan “wakil-wakil rakyat” yang ditunjuk dan diangkat Presiden.
Bila seorang wakil partai dalam parlemen digaji sebesar Rp 500 ribu sebulan, maka angka itu harus dikalikan dengan 360 orang kali 12 bulan kali 9 tahun. Hasilnya Rp 19.440 juta. Dana ini dapat membangun lebih 14.900 rumah murah tipe T.36 Perum-Perumnas, yang biaya pembangunan setiap buahnya sekitar Rp 1,3 juta. Ini sama artinya dengan memberi tempat bagi lebih dari 124.500 jiwa. Menurut perhitungan, tiap rumah Perum-Perumnas dipersiapkan untuk 5 jiwa.
Tapi perhitungan belum berakhir. Biaya politik tidak kurang tingginya. Menjelang, selama, dan setelah pemilihan umum selalu saja ada adu kekuatan, terutama di daerah. Kerusakan materi, mental, bahkan jatuhnya kurban jiwa karena kefanatikan orang terhadap partai pilihannya, dan adanya kehendak memaksakan orang lain ikut memilih partai tertentu merupakan cerita yang senantiasa berulang setiap kali pemilihan umum dilaksanakan. Semua aparat seakan-akan dikerahkan untuk mengamankan pemilihan umum jauh-jauh hari sebelumnya.
Apa yang dikerjakan partai dengan biaya sebesar itu? Ada yang secara terang-terangan mengatakan: jangan mengajukan pertanyaan ini kepada partai. Partai hanyalah boneka para pemegang kekuasaan. Kalau itu benar, kita ajukan pertanyaan lain lagi. Apakah hakekat partai-partai semacam itu? Di mana letak kemampuan, kemungkinan dan batas-batasnya? Prisma mencoba mencari jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan itu.