Dinamika dan Tantangan Manajemen Pembangunan
Salah satu masalah pokok dalam manajemen pembangunan negara berkembang yang sering luput dalam perencanaan pembangunan adalah kebijaksanaan mengenai saling hubungan dinamik yang terjadi antara aparatur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Berbagai tantangan turut menentukan peran dan saling hubungan antarketiganya dalam dinamika ekonomi politik pembangunan di masa depan. Peningkatan partisipasi, daya saing, dan kemitraan dengan demikian layak dicermati sebagai konsep manajemen pembangunan dalam hubungannya dengan paradigma dan tantangan-tantangan pembangunan abad XXI.
Bila para ahli membicarakan masalah perencanaan pembangunan, umumnya pembahasan akan berkisar pada alternatif penentuan sasaran dan berbagai bentuk kebijaksanaan serta langkah pencapaiannya. Langkah-langkah yang ditempuh adalah melalui realokasi sumber-sumber yang tersedia dengan menggunakan sistem anggaran atau mempengaruhi mekanisme pasar agar transformasi berlangsung efisien dan berkembang secara pasti ke arah keadaan dan wujud yang dicita-citakan. Dalam rangka itu masalah manajemen pembangunan, yang mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan, umumnya berfokus pada pengembangan dan penyempurnaan sistem yang mendukung keseluruhan fungsi, seperti sistem pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pelaporan, pengendalian, pertanggungjawaban, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.
Di antara sekian permasalahan penting manajemen pembangunan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan negara-negara berkembang adalah peran dan saling hubungan yang dinamik antaraparatur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Peran
dan saling hubungan ini merupakan masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Di dalamnya terdapat hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing yang harus diindahkan dalam menghadapi perkembangan dan tantangan pembangunan. Di dalamnya juga terdapat nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak manusia yang asasi menjadi perekat dan dasar bangunan sosial suatu bangsa dan negara.
Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai sosial dan kemanusiaan tidak dapat dipisahkan bahkan didasari nilai-nilai ketuhanan yang secara integratif harus selalu dijadikan pegangan dalam penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Pengamalan nilai-nilai tersebut merupakan amanat perjuangan Indonesia Merdeka yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, serta ikrar Orde Baru untuk melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Wujud (bentuk, cara, dan kinerja) saling hubungan tersebut dipengaruhi oleh berbagai masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi. Kondisi dan kualitas aparatur dengan berbagai sistem intervensinya, kondisi dan kualitas organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha serta kualitas sumber daya manusia di dalam juga turut mempengaruhi.