Dalam dua tahun terakhir ini negara-negara berkembang semakin kuat menuntut ditegakkannya Tata Ekonomi Internasional Baru. Dalam bulan April 1974, Sidang Khusus Keenam Majelis Umum PBB telah mengesahkan suatu Deklarasi dan suatu Program Aksi untuk membentuk Tata Ekonomi Internasional Baru itu. Sidang Khusus ke vii pada bulan September 1975 ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan dialog tentang itu.
Esensi dari tuntutan tersebut terletak dalam kesadaran negara-negara berkembang bahwa mereka dapat berunding dengan hasil yang memuaskan pada tingkat internasional dengan menggunakan instrumen tawar menawar kolektif. Sementara gerakan buruh di negara-negara berkembang masih sedang mencari bentuk yang lebih kongkrit dan khusus, tujuan mereka sudah jelas: persamaan kesempatan dan partisipasi yang lebih besar, setaraf dengan perundingan-perundingan di tingkat internasional. Tuntutan akan tata ekonomi internasional baru—seperti juga tuntutan akan liberalisasi politik dalam dasawarsa 40-an—sudah seharusnya dipandang sebagai suatu proses historis lebih dari sekedar usulan-usulan khusus yang insidentil sifatnya. Hal yang penting bagi suatu dialog yang teratur antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin adalah adanya kesepakatan bersama bahwa perundingan-perundingan yang serius antara mereka pada prinsipnya memang perlu dan dapat diterima; bahwa pada tingkat pertama diperlukan pembatasan ruang lingkup perundingan hanya pada bidang-bidang yang memang dapat diselenggarakan; bahwa suatu prinsip perundingan yang dapat dijadikan dasar bagi diskusi-diskusi semacam itu perlu dikembangkan; dan bahwa forum untuk perundingan-perundingan itu perlu ditetapkan untuk memungkinkan dicapainya suatu persetujuan yang akan berlaku pada suatu kurun waktu tertentu melalui forum tersebut. Sebagai anasir utama dari perundingan-perundingan itu, di samping masalah perdagangan, sistem moneter dan penataan kembali lembaga-lembaga internasional, perlu pula dirundingkan penyusunan kerangka baru untuk pemindahan sumber-sumber internasional dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin yang didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan yang telah diakui secara internasional daripada sekedar kemurahan hati negara-negara kaya.
Sebagaimana halnya evolusi tatanan nasional yang maju, demikian pula ketentuan-ketentuan tentang persamaan kesempatan bagi negara-negara miskin seharusnya dianggap tidak sekedar sebagai anugerah kemurahan hati, tetapi sebagai bagian dari permainan baru di mana negara-negara berkembang diberi kesempatan untuk ikut memasang taruhan yang cukup berarti dalam suatu susunan sosial yang stabil. Dalam semangat yang demikianlah kita dapat menjajagi beberapa prinsip perundingan tertentu untuk kelangsungan evolusi penyusunan kerangka yang lebih cerah bagi pemindahan sumber-sumber internasional.
* Tulisan ini diterjemahkan Redaksi dari Majalah Finance and Development, Vol. XII, No. 2, September 1975, yang merupakan sumbangan fikiran pribadi penulis untuk Studi Kelompok Ahli dari Tinbergen (penulis salah seorang anggotanya) mengenai “Peninjauan Kembali terhadap Tata Ekonomi Internasional”. Penulis menyatakan terima kasih atas kesan-kesan dan komentar yang berharga sekali dari James Grant, Robert Triffin dan Jan Tinbergen ketika penulis sedang mempersiapkan tulisan ini.