Masalah ketenagakerjaan bukan hanya kurangnya kesempatan kerja. Lebih jauh dari itu, terutama di negara berkembang, masalah ketenagakerjaan menyangkut pula antara lain: a. adanya imbalan yang diperoleh tenagakerja tidak layak, b. penggunaan tenagakerja di bawah kapasitas, baik keahliannya ataupun jam kerjanya, dan c. makin banyaknya pengangguran terpelajar. Ketiga masalah ini berpangkal pada adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenagakerja, baik kuantitatif ataupun kualitatif.
Dari segi kuantitatif, penawaran tenagakerja adalah sejumlah orang yang ingin bekerja, baik yang telah bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan.1 Dalam sensus 1971, batasan ini dikenal dengan angkatan kerja (tenaga kerja) yaitu penduduk berumur 10 tahun ke atas yang dalam referensi waktu sedang bekerja atau mencari pekerjaan.2 Sedangkan permintaan tenagakerja adalah sejumlah pekerjaan yang ditawarkan oleh kegiatan ekonomi pada waktu tertentu.3 Jumlah tersebut akan bervariasi sesuai dengan kecenderungan aktivitas ekonomi. Permintaan tenagakerja naik bila ada perluasan aktivitas ekonomi dan turun bila terjadi resesi.
Di Jawa Barat, pertumbuhan penduduk selama periode 1961-1971 mencapai angka 2,08 persen tiap tahun dan pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan 2,04 sampai 2,36 persen tiap tahun.4 Pertumbuhan sebesar ini tidak dapat diimbangi oleh pertumbuhan permintaan tenagakerja, walaupun pembangunan terus meningkat.
Ketidakseimbangan dari segi kualitatif timbul dalam bentuk ketidakcocokan antara kualitas angkatan kerja yang ditawarkan dengan permintaannya. Umur, tingkat pendidikan dan keahlian angkatan kerja seringkali tidak bertemu dengan kesempatan kerja yang ada.
Keadaan di atas menjadi salah satu penyebab terjadinya mobilitas angkatan kerja. Mobilitas di sini tidak hanya diartikan sebagai perpindahan tempat atau geografis (geographical mobility) tetapi juga berarti perpindahan jenis pekerjaan. Tenagakerja dapat berpindah dari desa ke desa lainnya, ke kota, atau dari kota ke kota. Tetapi mereka dapat pula pindah dari sektor pertanian ke sektor industri atau ke sektor lainnya; demikian pula sebaliknya. Dalam tulisan ini akan dilihat kedua macam mobilitas tersebut untuk Jawa Barat.
Data yang dipergunakan dalam tulisan ini bersumber dari hasil sensus 1961 dan 1971. Data ini memang bukan data baru, namun demikian diharapkan masih bermanfaat untuk menjelaskan persoalan.
Karakteristik Angkatan Kerja
Menurut sensus 1971, penduduk Jawa Barat berjumlah 21.620.950 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak hampir 14,5 juta jiwa merupakan penduduk usia kerja, yaitu penduduk berusia 10 tahun ke atas. Sebanyak 87 persen daripadanya bermukim di pedesaan. Angkatan kerja di desa sekitar 6 juta jiwa dan di kota sekitar 700 ribu jiwa. Dengan demikian angka partisipasi angkatan kerja untuk desa 47,5 persen dan kota 38,7 persen.5 Selanjutnya, dua karakteristik yang menarik untuk diperhatikan kontrasnya antara desa dan kota diperlihatkan berikut ini.
1 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Manual V, Metode Proyeksi Populasi Aktif Secara Ekonomi, (New York: 1971).
2 BPS, Sensus Penduduk 1971, Sensus Penduduk Jawa Barat, Buku Serie E, (Jakarta: 1973).
3 Perserikatan Bangsa-Bangsa, op.cit. 4 Sudaryanto Tahlim, Pergeseran Angkatan Kerja dari Sektor Pertanian ke Sektor Lain di Propinsi Jawa Barat, (Paper tidak dipublikasikan, SPS-IPB, 1979).
4 Sudaryanto Tahlim, Pergeseran Angkatan Kerja dari Sektor Pertanian ke Sektor Lain di Propinsi Jawa Barat, (Paper tidak dipublikasikan, SPS-IPB, 1979).
5 Angka partisipasi angkatan kerja yaitu persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas. Angka di atas diperoleh langsung dari data Buku Serie E, tanpa dilakukan perapian data, karenanya hasilnya under estimate.