Prisma

Negara, Masyarakat Sipil dan Gerakan Keagamaan dalam Politik Indonesia*

Ketika negara moderen sekuler muncul dan berkembang dalam era paska-kolonial, dan khususnya masa Orde Baru, sangat dirasakan kekuatan non-negara mengalami kemerosotan dalam peran dan fungsinya. Namun demikian, menurut Muhammad A.S. Hikam, gerakan keagamaan (Islam), walaupun masuk dalam arus kemerosot-an tersebut, harus tetap dipertimbangkan sebagai faktor yang dominan dalam dinamika politik di Indonesia.

TULISAN ini berupaya menelaah perkembangan gerakan-gerakan keagamaan (Islam) di dalam kurun 20 tahun terakhir di Indonesia, yang sebegitu jauh telah mengungkapkan diri sebagai salah satu dari kondisi sosial dan politik masyarakat sipil di bawah Orde Baru. Dapat disepakati bahwa meskipun terjadi kemerosotan yang drastis dari pengaruh politiknya, agama Islam masih tetap dipertimbangkan sebagai faktor dominan untuk memahami proses politik di Indonesia di masa mendatang. Islam bukan hanya masih mampu menjadi salah satu sumber arus ideologi politik yang pada gilirannya akan mempengaruhi “budaya” politik dan tindakan di dalam masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi, Islam juga mampu menjadi modalitas melalui mana tuntutan-tuntutan sosial-politik diartikulasikan dan juga dilaksanakan. Dengan mengutip Geertz, agama sesungguhnya dapat memainkan peranan sebagai faktor integratif dan disintegratif dalam masyarakat Indonesia.

Sementara itu, pendirian satu negara (sekuler) yang moderen dalam era pasca-kolonial dan peningkatan kekuasaan negara di bawah Orde Baru, melalui akumulasi ekonomi dan juga hegemoni ideologi secara signifikan telah melemahkan proses-proses sosial dan politik dalam masyarakat sipil, dan dengan demikian juga menghambat partisipasi politik di dalamnya, khususnya di tingkat akar-rumput. Kondisi seperti ini memiliki kemungkinan terjadinya situasi konflik yang laten di antara dan dalam negara dan masyarakat sipil. Konflik yang belakangan bahkan makin diperuncing oleh konflik status dan juga konflik kelas dalam masyarakat akibat ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial.


* Artikel ini semula disampaikan sebagai makalah untuk seminar SEASSI (Southeast Asian Studies Summer Institute) dengan judul “Religion and Social Resistance in Indonesia’s Politics (1968-Present)”, di Honolulu, Hawaii, AS, 30 Juli 1989.

Anda dapat membaca versi lengkap Artikel edisi ini di LP3ES-Prisma Digital format cetak maupun e-magazine.

Untuk melakukan pemesanan dapat melalui link berikut: LP3ES-Prisma Digital

Bagikan