Konferensi PBB tentang pemukiman yang diadakan pada tanggal 31 Mei-11 Juni 1976 di Vancouver merupakan suatu kesempatan yang baik untuk memfokuskan perhatian, kemampuan dan tekad politik dunia internasional atas suatu permasalahan yang luas lagi urgen sekali. Masalah pemukiman ini dihadapi bersama-sama oleh negara-negara industri maupun Dunia Ketiga, biarpun dalam bentuk yang berbeda-beda. Karangan ini bermaksud menyoroti secara umum dan sepintas kilas beberapa aspek masalah pemukiman yang menyangkut nilai-nilai budaya dan yang perlu kita perhatikan, khususnya di Indonesia.
Sebenarnya, seperti juga tergambar dalam laporan nasional kepada sidang Habitat,¹ sekarangpun Indonesia sudah terlibat dan melakukan usaha-usaha dalam bidang pemukiman itu. Program-program perbaikan kampung, program perumahan nasional, proyek pengadaan air minum, Puskesmas, Inpres SD dan sebagainya, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, yang sudah mulai dijalankan dalam rangka Repelita II, merupakan penanganan berbagai segi bidang pemukiman, biarpun masih secara sektoral. Di samping itu, pelaksanaan program transmigrasi kita, usaha-usaha resettlement bagi orang-orang yang digusur atau dipindahkan karena pembuatan jalan, waduk atau proyek-proyek pembangunan lainnya juga berkaitan dengan masalah pemukiman. Demikian juga usaha untuk membiasakan “suku-suku terasing” di berbagai daerah supaya menetap di suatu pemukiman, dan meninggalkan cara-cara pertanian berpindah-pindah yang tradisionil. Di dalam semua usaha ini kita berhadapan dengan masalah-masalah tanah, perumahan, air, sekolah, klinik, transportasi serta kaitan-kaitan ekologis, maupun hubungan-hubungan dengan kota, yang semuanya turut menentukan bentuk dan kadar pemukiman itu.
