Di tengah komodifikasi segala hal dalam zaman yang berubah ini, yang menghasilkan budaya konsumsi massa, pascamoderenisme sebagai garda depan baru menawarkan pluralisme budaya dan demokratisasi politik. Jawaban ini belum tuntas. Pasca moderenisme masih harus memecahkan kontradiksi nyata yang diwarisi dari era moderen: penyeragaman lawan kamajemukan, elitisme lawan populisme, monopolisasi media melawan demokratisasi budaya.
ISTILAH ‘pascamoderenisme’ yang bermakna ganda dan angkuh telah longgar digunakan untuk menyebut suatu gaya, gerakan, kurun budaya masa sekarang. Di samping ketidakjelasannya, istilah ini menunjukkan suatu rasa yang meluas tentang merosotnya wewenang dan daya tarik moderenisme serta munculnya kepekaan dan epistemologi baru, yang dalam seluruh jangkauan khasanah kesenian dan intelektual, memutuskan hubungan dan/atau berlawanan dengan paradigma moderenis.1
Bagi sejumlah orang, pascamoderenisme merupakan tanggapan terhadap matinya moderenisme berikut garda depannya sebagai kekuatan sosial progresif, seperti yang diwujudkan oleh pelembagaan seni moderen di berbagai museum, galeri, universitas dan kantong budaya resmi lainnya di Barat. Dalam pandangan ini, pascamoderenisme mencakup pembelotan dari berbagai kaidah dan pranata moderenisme, yang sekarang dipandang sebagai kemapanan. Pasca-moderenisme juga merupakan pembubaran lebih lanjut berbagai praktek budaya menjadi keragaman gaya, genre serta gerakan baru. Bagi yang lainnya, pascamoderenisme memperlihatkan keletihan atau rusaknya budaya moderen (atau mungkin budaya pada umumnya) seperti terbukti oleh runtuhnya berbagai kategori konvensional tentang arti dan makna serta bubarnya berbagai landasan kokoh pengetahuan.
Dengan mendefinisikan dirinya menentang moderenisme, pascamoderenisme memperoleh makna yang samar. Masih tetap belum jelas apakah perkembangan ini merupakan pemutusan hubungan yang menentukan dengan moderenisme ataukah hanya kelanjutan, perpanjangan, atau akhir darinya. Lagian, “pascamoderenisme” merujuk pada pelbagai gaya serta gerakan di dalam wilayah kesenian dan intelektual tertentu dan juga mengacu pada serangkaian lebih besar berbagai kondisi atau hubungan-hubungan kebudayaan.2 Lebih dari itu (dalam wacana teoretis), makna pascamoderenisme dalam seni jarang mendapatkan artikulasi.3
Dalam berbagai pembahasan mutakhir, barangkali pendekatan yang paling menjanjikan ialah berbagai usaha untuk mendefinisikan kembali moderenisme, khususnya berbagai kontradiksi dan kompleksitas gerakan ini. Dalam hal ini, konsep garda depan memperoleh signifikansi istimewa, menyangkut soal yang mendasar: apakah para seniman pascamoderenisme semata-mata memimpin penutupan suatu zaman, suatu ‘intermezzo’ (selaan),4 suatu budaya yang mandeg atau sedang sekarat; ataukah mereka merupakan garda depan baru yang berusaha menghidupkan kembali kaitan antara seni dengan kehidupan seraya menggulingkan berbagai pola kelembagaan yang dominan? Tanda-tanda perlawanan dan kooptasi, kelahiran kembali dan degenerasi, dengan mudah bisa ditemui dalam berbagai teori dan praktek pascamoderenisme. Tetapi sementara dalam kaitan dengan gagasan tentang ‘kemajuan,’ konsep pascamoderenisme tersebut bermaknaganda, dan tentunya dengan kategori politik ‘kiri’ dan ‘kanan,’ tidak mengandung hubungan yang sederhana,5 sehingga tampak jelas kesinambungan yang gamblang dengan garda depan lama.
* Diterjemahkan oleh Nug Katjasungkana dan diberi catatan kaki tambahan oleh Enin Supriyanto dari “Postmodernism: Populism, Mass Culture, and Avant-Garde,” Theory, Culture & Society, London, Newbury Park dan New Delhi: SAGE Publisher, Vol. 8 (1991), hal. 111-135. Penulis berterimakasih kepada orang-orang yang menyumbang pada makalah ini melalui berbagai komentar tertulis dan diskusi: John Cruz, Chuck Elkins, Terry Kandal, Ron Lembo, Ken Tucker, dan para penyunting serta ‘wasit’ Theory, Culture & Society.
1 Untuk berbagai pernyataan pokok, lihat Matei Calinescu, Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism (Durnham, NC: Duke University Press, 1987); Ferenc Feher, “The Postmodern Intermezzo,” Theory, Culture & Society, Vol. 3, No. 2 (1986), hal. 37-46; Hal Foster (penyunting), The Anti Aesthetic, Essays on Postmodern Culture (Port Townsend: Bay Press, 1983); Hal Foster, Recoding, Art, Spectacle, and Cultural Politics (Port Townsend: Bay Press, 1985); Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism (New York: Routledge, 1988); Andreas Huyssen, After the Great Divide, Modernism, Mass Culture, Postmodernism (Bloomington/Indianapolis, IN: Indiana University, 1986); Fredric Jameson, “Postmodernism and Consumer Society,” dalam Hal Foster (ed.), The Anti-Aesthetic, Essays on Postmodern Culture (Port Townsend: Bay Press, 1983), hal. 111-125; Fredric Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Capitalism,” New Left Review, No. 146 (1984), hal. 53-92; Arthur Kroker dan David Cook, The Postmodern Scene: Excremental Culture and Hyper-Aesthetics (New York: St Martin’s Press, 1986); Jean-Francois Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1984); Charles Newman, The Postmodern Aura, The Act of Fiction in an Age of Inflation (Evanston, IL: Northwestern University, 1985); Brian Wallis (ed.), Art After Modernism: Rethinking Representation (New York: The New Museum of Contemporary Art, 1984); “Special Issue on Modernism,” New German Critique, No. 22 (1981); Issue on “Modernity and Postmodernity,” New German Critique, No. 33 (1984); dan Issue on “The Fate of Modernity,” Theory, Culture & Society, Vol. 2, No. 3 (1985).
2 Mike Featherstone, “In Pursuit of the Postmodern: An Introduction,” Theory, Culture & Society, Vol 5, No. 2-3 (1988), hal. 195-215 atau “Moderen dan Pascamoderen: Tafsiran dan Tetapan,” dalam Prisma nomor ini.
3 Fred Pfeil, “Postmodernism and Our Discontent,” Socialist Review, No. 87-88 (1986), hal. 125-34.
4 Feher, “The Postmodern Intermezzo.”
5 Lihat Hal Foster, “(Post) Modern Polemics,” New German Critique, No. 33 (1984), hal. 67-78 dan Fredric Jameson, “The Politics of Theory: Ideological Positions in the Postmodern Debate,” New German Critique, No. 33 (1984), hal. 53-65 untuk pembahasan tentang politik pascamoderenisme.