Beberapa Ketimpangan Antarkelompok Masyarakat**
Ketimpangan antarkelompok pendapatan terutama bersumber pada terbukanya ekonomi desa terhadap ekonomi pasar. Penyebab ketimpangan spasial dan ketimpangan kawasan Timur Indonesia terhadap kawasan Barat Indonesia dan pulau Jawa merupakan konsekuensi logis dari keterisolasian dan pilihan strategi pembangunan yang lebih berpihak pada efisiensi atau pertumbuhan daripada pemerataan. Strategi ini membenarkan fenomena “production and expenditure squeeze” pada sektor perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Kawasan Timur Indonesia.
Selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I Indonesia telah menampilkan keberhasilan pembangunan nasional yang cukup berarti. Keberhasilan itu bukan saja ditampilkan melalui proses “sustained economic growth” dan pengentasan kemiskinan tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup. Walaupun demikian, keberhasilan menanggulangi ketimpangan sesuai amanat GBHN lewat “trilogi pembangunan” belum cukup memuaskan. Ketimpangan antar berbagai kelompok pendapatan dan antardaerah: kota dan desa, Jawa dan Luar Jawa, KTI (Kawasan Timur Indonesia) dan KBI (Kawasan Barat Indonesia), masih merupakan permasalahan.
Secara menyeluruh ketimpangan antarkelompok pendapatan, termasuk antarkota dan desa terutama bersumber pada terbukanya ekonomi desa terhadap ekonomi pasar. Hanya mereka yang terutama memiliki akses terhadap modal, kredit, informasi dan penguasa yang terutama dapat memanfaatkan kesempatan ekonomi yang terbuka, baik terbukanya ekonomi desa maupun berbagai ragam proyek pembangunan pedesaan.
Khusus mengenai penyebab ketimpangan spasial dan keterbelakangan KTI terhadap Pulau Jawa dan KBI, ketimpangan ini merupakan konsekuensi logis dari keterisolasian dan pilihan strategi pembangunan yang lebih berpihak kepada “efisiensi” (pertumbuhan) ketimbang “equity” (pemerataan). Strategi ini membenarkan fenomena production and expenditure squeeze pada sektor perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan; sektor-sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian KTI pada khususnya dan luar Jawa pada umumnya.
Kalau KTI mau dibangun serasi dengan kawasan lainnya, sesuai amanat GBHN maka kebijakan production squeeze perlu digeser dan diganti dengan kebijakan pewilayahan pembangunan dengan dukungan pendekatan “big-push.” Menerapkan kebijakan “little push” atau “gradualism” dalam kerangka berpikir dualisme ekonomi hanya akan terus membuat KTI menjadi makin terbelakang. Diperlukan pendekatan “big-push” untuk memungkinkan KTI memenuhi prakondisi lepas landas. Pendekatan “big-push” memerlukan dukungan kekuatan dan kemauan politik di mana pembangunan sektoral harus menjadi bagian integral dari pembangunan regional dan bukan sekedar pembangunan regional dilaksanakan dalam rangka kepentingan nasional saja. Tanpa pendekatan ini, KTI tidak akan pernah mengejar keterbelakangannya terhadap Pulau Jawa dan KBI.
Sejak awal pemerintahan Orde Baru di akhir 1960an, Indonesia telah menampilkan hasil pembangunan secara meyakinkan. Pendapatan perkapita meningkat dari sekitar $80 pada akhir 1960an, naik menjadi $125 pada 1973, terus menjadi $550 pada 1980an dan sekitar $650 pada awal 1990an.1 Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup meyakinkan itu, kemiskinan pun berhasil ditekan secara sangat meyakinkan. Jumlah penduduk miskin dilaporkan menurun cukup drastis yaitu dari sekitar 54,2 juta atau 40% dari jumlah penduduk pada 1976 menjadi sekitar 27,2 juta atau 15% dari jumlah penduduk pada 1990. Inflasi ditekan dari sekitar 600% menjadi kurang dari 10% pada periode yang sama.
Di balik itu, keberhasilan menanggulangi ketimpangan masih merupakan subjek perdebatan. Pandangan pertama beranggapan bahwa sesuai hasil analisa mikro, keberhasilan pertumbuhan ekonomi nasional selama 5 Pelita sebelumnya, tidak diikuti oleh perbaikan dalam ketimpangan pendapatan. Malahan pada beberapa kasus, ketimpangan itu makin parah.2 Pandangan kedua menganggap, bahwa berdasarkan pengamatan terhadap “koefisien gini” pendapatan aggregat paling kurang konstan kalau tidak telah menurun selama kurun waktu 25 tahun silam, maka keberhasilan pembangunan nasional juga diikuti oleh keberhasilan dalam memperbaiki ketimpangan.
Tulisan ini akan menggambarkan profil disparitas tersebut, penyebabnya serta saran penanggulangannya.
* Disarikan dari Makalah yang dibawakan pada “Seminar Desentralisasi dan Pembangunan Masyarakat” International NGO Forum On Indonesian Development, Cimacan Cisarua, Jawa Barat, 6-8 September 1993.
1 World Bank, Indonesia: Sustaining Development, Washington, World Bank, 1993.
2 Lihat Mayling Oey dan P. Gardner, Lepas Landas Ekonomi dan Kesenjangan Regional, PRISMA, 1990, 3(19): 3-15; J.C. Parera, Penyebaran Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Dati II Minahasa, Pemda Tingkat I Sulawesi Utara, Manado, 1991; L.W. Sondakh, Produsen Kelapa dalam Proses Transformasi Struktural Ekonomi Nasional, Makalah yang dibawakan pada Konprensi Kelapa Nasional II, 20-22 July 1993, Yogyakarta, 1993.