Studi Dunia Ketiga. Bacaan Terpilih Filipina dan Dunia Ketiga. Diliman: Sekolah Tinggi Seni dan Sains Universitas Filipina, 1979, 98 halaman.
Berakhirnya Perang Dunia II telah ditandai dengan munculnya negara-negara baru di Amerika Latin, Afrika dan Asia yang memperoleh kemerdekaannya setelah sekian lama dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Bersamaan dengan itu, genta pembangunan pun bergema ke seluruh pelosok negeri. Modernisasi menjadi tema utama dari hampir setiap pembicaraan para penguasa di negara-negara tersebut.
Tetapi kemudian ternyata bahwa mudah dan tidak ada jalan singkat untuk memajukan pembangunan ekonomi yang terkebelakang sebagai akibat penjajahan yang begitu lama. Semakin disadari oleh negara-negara Dunia Ketiga tersebut bahwa kemerdekaan politik saja tidak akan banyak artinya tanpa diiringi kemerdekaan dalam bidang ekonomi.
Ketidakstabilan yang berpangkal pada bidang politik telah menghambat kemajuan dalam bidang ekonomi, tetapi juga sebaliknya ketergantungan dalam ekonomi telah menimbulkan ekses-ekses politik di dalam negeri. Dua hal ini-ketidakstabilan politik dan ketergantungan ekonomi-tampaknya masih tetap merupakan faktor-faktor yang dominan dan terus mewarnai perkembangan negara-negara Dunia Ketiga hingga kini, walaupun para pemimpinnya terus-menerus berkhotbah tentang pembangunan atau modernisasi yang telah dimitoskan itu.
Keterbelakangan dalam bidang ekonomi (walaupun kaya dalam sumber-sumber alam) dan penguasaan yang rendah terhadap teknologi, menyebabkan tiada pilihan lain kecuali mengundang modal asing. Namun serentak dengan itu undangan ini telah membawa serentetan implikasi-implikasi politik yang berkepanjangan di dalam negeri. Timbulnya gap antara minoritas elite yang berkuasa dan semakin kaya dengan mayoritas rakyat yang terus-menerus bergelut dalam lingkaran kemiskinan,1 kesempatan-kesempatan berusaha dalam bidang ekonomi yang hanya berlaku bagi kelompok-kelompok tertentu, hak-hak atau partisipasi politik yang dibatasi, semuanya semakin mengundang sikap perlawanan dari berbagai kelompok dalam masyarakat.
Menghadapi situasi yang demikian ini, para penguasa di negara-negara Dunia Ketiga ternyata tidak bergeser untuk mengubah orientasi kebijaksanaan pembangunan yang ditempuhnya, malah sebaliknya makin membuka pintu yang lebar bagi modal-modal asing, dan bersamaan dengan itu untuk menjinakkan perlawanan-perlawanan yang timbul dijalankan pengendalian politik yang ketat di dalam negeri. Kecenderungan ke arah pola “tangan besi” sebagai cermin pemerintahan yang otoriter tampak semakin menjadi-jadi.2
Apabila pola kebijaksanaan yang demikian ini tetap dipertahankan, apakah dia akan mampu membawa hasil tertentu bagi pembangunan negara-negara Dunia Ketiga? Atau apakah justeru dia malah menimbulkan perlawanan-perlawanan politik yang semakin kuat dari rakyat yang tetap miskin dan tertindas, bahkan menyulut timbulnya api suatu revolusi?
1 Masalah gap antara minoritas elite dengan mayoritas rakyat sebagai “hasil” pembangunan yang ditunjang oleh modal asing, nampaknya telah menjadi hal yang klasik. Untuk observasi terakhir tentang Asia (yang juga membahas situasi di Indonesia), lihat: Parvez Hasan, “Growth and Equity in East Asia”, dalam Finance and Development, Vol. 15, No. 2, Juni 1978, hal. 28-32.
2 Untuk uraian yang lebih dalam tentang hal-hal ini, lihat antara lain: Seymour M. Lipset dan Aldo Solari (eds.), Elites in Latin America, (New York: Oxford University Press, 1967); lihat juga Michael Brecher, The New States of Asia: a Political Analysis (London: Oxford University Press, 1964).