Mendekati akhir abad XX ini, pemerintah-pemerintah di dunia tampak memiliki keinsyafan baru akan pentingnya azas demokrasi bagi proses pembangunan. Negara-negara yang mengikuti model “sosialis” maupun “kapitalis” kini merevisi strategi pembangunan mereka agar memberi peluang bagi proses-proses demokratis. Hal ini membuktikan bahwa dalam pembangunan, azas demokrasi patut disejajarkan kedudukannya dengan azas ekonomi dan teknologi.
ADA dua permasalahan pembangunan utama yang pada saat ini dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang. Kedua masalah itu adalah kemiskinan yang diderita oleh sebagian besar rakyat negara-negara itu, dan beban hutang luar negeri yang harus mereka tanggung. Untuk mengatasi masalah ini biasanya para perencana pembangunan di negara-negara tersebut menyusun suatu model pembangunan yang disusun atas dua asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa kemiskinan dan hutang luar negeri itu dapat diatasi dengan cara capital transfer dari negara-negara maju ke negara-negara sedang berkembang, baik melalui penanaman modal asing maupun melalui dana-dana pembangunan yang dipinjam dari luar negeri. Asumsi kedua adalah bahwa kedua masalah itu dapat dipecahkan apabila pemerintah menjadi pengelola tunggal dana-dana pembangunan itu. Hal ini sangat diperlukan agar dana-dana tersebut dapat diinvestasikan secara optimal guna memecahkan kedua masalah itu.