HASIL-HASIL yang dicapai pembangunan kesehatan di Indonesia sejak Pelita I sangat menggembirakan dan cukup bermakna. Sebagai alat ukur keberhasilan tersebut dapat kita gunakan Angka Kematian Bayi (AKB), di mana Indonesia telah dapat menurunkannya secara dramatis bahkan merupakan salah satu yang terbaik di dunia berdasarkan penurunannya. Apakah sektor kesehatan dapat bertepuk dada untuk itu?
Secara teoritis dan dibuktikan oleh penelitian, ada lima faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Faktor-faktor tersebut adalah genetika, pelayanan kesehatan, perilaku dan lingkungan termasuk ipoleksosbud. Faktor yang memiliki pengaruh terbesar justru perilaku dan perkembangan sosial ekonomi.
Sistem Kesehatan Nasional dan Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) menyatakan bahwa upaya kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Batasan sehat yang optimal menurut definisi WHO adalah keadaan sehat jasmani, rohani dan sosial, sehingga seseorang dapat menikmati hidupnya secara produktif. Sehat jasmani berarti seseorang tersebut tidak menderita sesuatu penyakit dan semua faal tubuhnya dapat berfungsi secara normal. Sehat rohani berarti orang tersebut tidak menderita neurosis atau psikosis. Sehat sosial berarti orang tersebut dapat menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Penurunan AKB yang berkaitan pula dengan perpanjangan angka harapan hidup bukanlah satu-satunya tujuan utama daripada upaya kesehatan. Dalam konteks ini, sektor kesehatan jelas merupakan salah satu komponen utama kesejahteraan umum yang menjadi tujuan utama pembangunan termasuk pembangunan ekonomi.
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pencegahan kematian dan bertambah panjangnya harapan hidup akan menimbulkan masalah-masalah lain. Karena, sangat ironi seandainya anak yang dapat diselamatkan dari kematian akan menderita kurang gizi, pendidikan yang minimum, hidup dalam lingkungan yang buruk, miskin dan dipelihara oleh orangtua yang tidak sehat. Kita dapat membayangkan pertumbuhan anak tersebut, dari segi kualitas dan produktivitasnya nanti. Demikian pula perpanjangan harapan hidup, makin meningkatnya jumlah golongan umur di atas 65 tahun yang akan banyak menimbulkan dampak sosial, beban ketergantungan, produktivitas, di samping dampak pada program pelayanan kesehatan. Dengan demikian jelas bahwa sektor kesehatan tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan komponen kesejahteraan umum lainnya, seperti sektor pendidikan, ketenaga-kerjaan dan pembangunan ekonomi secara makro.
Suatu pernyataan global telah dicanangkan pada tahun 1978: “Kesehatan untuk Semua pada tahun 2000”. Sejalan dengan itu, Indonesia saat ini tengah terkonsentrasi pada proses “tinggal landas”, dan untuk itu berbagai prakondisi harus dipersiapkan, termasuk kesehatan. Keduanya mempunyai kesamaan yaitu mempersiapkan manusia, yang sehat optimal dan produktif untuk dapat berperan dalam percepatan pembangunan ekonomi di masa mendatang, khususnya dalam Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap ke II. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu prakondisi atau transisi perubahan dari pola pikir tradisional ke pola pikir moderen, dari sektor pertanian ke sektor industri, penggunaan teknologi tinggi dan peningkatan keterampilan manajemen, dengan pusat-pusat perekonomian di daerah perkotaan.
Berangkat dari konsep “Kesehatan untuk Semua”, disponsori oleh WHO dan badan dunia lainnya, telah dilaksanakan berbagai lokakarya dan evaluasi. Melalui forum tersebut, para pakar sudah banyak yang pesimis akan pencapaian tujuan pada tahun 2000 mendatang. Karena diakui bahwa pernyataan tersebut lebih banyak sebagai pernyataan politis. Bahkan kini timbul pendapat bahwa “Kesehatan untuk Semua” sudah mulai salah arah. Di satu pihak perbaikan kesehatan memang telah dinikmati oleh sebagian penduduk, tapi dipihak lain sebagian penduduk malahan makin bertambah buruk. Pendapat tersebut tentulah bukan hanya suara pesimis belaka, akan tetapi berdasarkan analisa perkembangan saat ini dan berbagai masalah yang dihadapi secara global, sesuai dengan dinamika suatu proses.
Masalah-masalah berikut ini baik secara global maupun khusus Indonesia, patut untuk dipertimbangkan.
Pertama, terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang sering kurang diperhitungkan. Indonesia pada tahun 2000 akan memiliki penduduk 216 juta orang (BPS). Kalau kita lihat ke belakang, ketika konsep Sistem Kesehatan Nasional dibuat dan dikembangkan pada awal 1980-an, pada tahun 2000 akan terjadi pertambahan penduduk lebih dari 60 juta orang atau sama dengan penduduk Thailand sekarang atau 4 kali jumlah penduduk Malaysia. Kedua, akan terjadi perubahan kelompok golongan umur dengan adanya perbaikan angka kematian bayi dan perpanjangan harapan hidup. Penduduk akan bergeser ke arah golongan muda dan tua, dengan berbagai masalah kesehatan yang berbeda pula. Ketiga, permasalahan akan bertambah pula dengan adanya urbanisasi, di mana penduduk perkotaan akan mencapai 36,46% (Prof. Dr. M. Arsyad Anwar) dengan berbagai dampak sosial, ekonomi dan kesehatan.
Keempat, dengan angka kesakitan dan kematian, ada 2 hal yang harus kita antisipasi dari sekarang. Di samping masih banyaknya penyakit infeksi yang menyerang anak-anak, mulai terjadi pergeseran kepada penyakit kronis dan kecelakaan akibat modernisasi, perpanjangan harapan hidup, dan mobilitas penduduk yang makin meningkat. Kelima, permasalahan kesehatan lainnya yang muncul adalah menyangkut limbah industri, pencemaran lingkungan, dan berbagai dampak percepatan pembangunan ekonomi dan pembangunan bidang lainnya.
Keenam, yang perlu mendapat tanggapan serius pada pembangunan kesehatan yakni adanya transformasi sosial ekonomi, seperti apa yang ditulis oleh Prof. Dr. M. Arsyad Anwar:
“Dengan tingginya tahapan pembangunan yang dicapai Indonesia dan memperhatikan perubahan-perubahan dalam tatanan ekonomi Internasional yang meliputi, antara lain, perubahan dalam sistem moneter dan sistem perdagangan Internasional, serta perkembangan dan perubahan teknologi yang makin cepat, maka diharapkan kontribusi sumber daya manusia terhadap pembangunan ekonomi Indonesia akan menjadi lebih penting dibandingkan dengan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia selama Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap Kedua menjadi makin penting. Dalam hubungan ini berbagai upaya perbaikan dalam bidang pendidikan, latihan dan bidang kesehatan, serta peningkatan pelaksanaan program Keluarga Berencana perlu mendapat perhatian yang lebih serius.”
Tentu kita semua mengharapkan produktivitas dan kualitas manusia Indonesia terus meningkat. Tidak seperti sekarang ini. Tenaga kerja ke luar negeri hanya setingkat kuli dan pembantu, sedangkan di dalam negeri lainnya sekedar menjadi pegawai kecil dan satpam karena kurang kemampuan. Demikian pula dengan olahragawan yang tidak ditunjang dengan fisik yang prima.
Sementara itu, kalau kita pelajari kecenderungan pembiayaan kesehatan secara Nasional selama dua dekade terakhir ini, jelas belum memperlihatkan adanya perbaikan. Dilihat dari proporsi anggaran pembiayaan yang bersumber dari pemerintah masih mendatar. Demikian pula yang bersumber dari masyarakat/swasta. Meskipun angka absolut meningkat akan tetapi dengan menggunakan harga konstan 1983 dan 1984 tampak cenderung menurun kendati jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Masalah pembiayaan kesehatan perlu dikemukakan karena situasi perekonomian dunia tahun 1980-an, khususnya akibat kesulitan banyak negara untuk membayar hutang luar negeri, telah menimbulkan dampak yaitu menurunnya pembiayaan untuk sektor kesejahteraan sosial, termasuk kesehatan. Situasi ini menyebabkan terhentinya penurunan angka kematian bayi, bahkan ada yang meningkat di banyak negara Amerika Latin dan Afrika (Giovanni Andre Cornia, Unicef). Selain itu demand, penggunaan teknologi canggih dan obat-obatan meningkat terus, terutama pada masyarakat di daerah perkotaan dan mereka yang memiliki tingkat pendapatan menengah dan tinggi. Dengan demikian dapat diduga pembiayaan sektor kesehatan yang cenderung menurun sebagian telah terserap pula untuk penggunaan teknologi canggih dan obat-obatan. Di pihak lain, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah ternyata belum mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan, baik berupa Rumah Sakit maupun Puskesmas. Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan moderen di Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Srilangka bahkan RRC, masih sangat rendah. Sehingga kita dapat menduga adanya ketimpangan dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan. Pemerataan terhadap pelayanan kesehatan perlu dikaji lebih mendalam, apakah masyarakat yang berpenghasilan rendah sudah memperoleh haknya untuk mendapat subsidi dari pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta.
Sebagai bahan pemikiran, mari kita coba telaah hasil suatu penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 1987. AKB di DIY tahun 1985 adalah 29 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini terbaik untuk seluruh Indonesia. Menurut “B-Pichart Classification” (D’Souza, 1984) keadaan ini sudah masuk dalam klasifikasi hard rock, di mana penyebab kematian di samping oleh penyakit menular, yang terbesar justru oleh kelainan kongenital. DIY sudah melewati klasifikasi intermediate rock (sebagian besar propinsi lain di Indonesia masuk dalam klasifikasi ini), di mana diperlukan suatu perubahan sosial ekonomi untuk menurunkan AKB-nya. Kalau kita telusuri lebih jauh ke belakang, perubahan-perubahan keadaan sosial ekonomi yang menunjang perbaikan derajat kesehatan di DIY sudah terjadi sejak tahun 1930-an. Dan kalau kita lihat pula potret DIY tahun 1985, kondisi fasilitas, penyebaran tenaga, pemanfaatan dan pemerataan sudah lebih baik dari negara ASEAN lainnya. Keadaan ini bukanlah suatu mukjizat, tetapi adalah kenyataan. Antara teori dan praktek sudah terbukti. Tampaknya sektor kesehatan di DIY saat ini sudah melewati tahap “Kesehatan untuk Semua” dan sudah di dalam proses “tinggal landas”.
Data di atas menunjukkan bahwa keadaan di DIY tahun 1930 sama dengan keadaan propinsi lainnya di Indonesia tahun 1965. Ini berarti DIY telah mendahului 35 tahun. Kalau sekarang kita tidak melakukan pemikiran baru dan perubahan strategi, mungkin keadaan DIY tahun 1985 saja sulit kita capai pada tahun 2000 nanti. Karena, untuk pencapaian kondisi tersebut kita harus bekerja dua kali lipat dari sekarang ini.