Kota-kota satelit baru di Jawa, yang semula pengembangannya ditujukan untuk mengurangi penumpukan kegiatan sosial-ekonomi di kota-kota besar yang dikelingilinginya, tampaknya kini berfungsi lebih sebagai sekadar wilayah “tempat tinggal”. Kota-kota baru ini tetap tidak memiliki kegiatan ekonomi dasar perkotaan sebagai sumber lapangan kerja warganya maupun fasilitas-fasilitas perkotaan yang dibutuhkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut.
Pendahuluan
PADA tahun 1976 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan survai terhadap 156 negara – terdiri dari 117 negara yang dikategorikan sedang berkembang dan 39 negara yang telah berkembang – mengenai pandangan negara-negara tersebut terhadap persebaran penduduk di negaranya masing-masing.1 Menarik untuk disimak bahwa survai tersebut menunjukkan bahwa 62% pemerintah negara yang sedang berkembang menyatakan tidak puas dengan ketimpangan dalam persebaran penduduk di negaranya, sementara untuk negara yang sudah berkembang angka ini hanya 17% saja.2 Bila dilihat lebih jauh lagi 31% negara-negara yang telah berkembang menyatakan benar-benar puas dengan keadaan pola persebaran penduduknya, sedangkan angka untuk negara yang sedang berkembang hanya mencapai 5% saja. Dengan kata lain secara umum ketimpangan persebaran penduduk lebih merupakan masalah di negara-negara yang sedang berkembang ketimbang di negara yang sudah berkembang. Secara lebih khusus dapat dikatakan bahwa persebaran penduduk di negara-negara yang sedang berkembang dicirikan oleh masalah-masalah yang terkait dengan pertambahan penduduk yang sangat cepat pada kawas-kawasan metropolitan, terutama ibukoa.
1 J. Demko dan R. Fuchs, “Redistribusi Populasi: Masalah dan Kebijakan”, Populi, 7 (4), hal. 27-35.
2 Unitet Nation, Kebijakan Kependudukan dan Distribusi dalam Perencanaan Pembangunan, New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1981.