Penanggulangan Petani Miskin dan Kemiskinan
Intensifikasi pemanfaatan sumberdaya alam dan perluasan areal pertanian dalam jumlah yang tidak terkontrol mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Gangguan terhadap kelestarian sumberdaya alam dan kualitas lingkungan, menurut Achmad Suryana dan Effendi Pasandaran, akan lebih diperburuk lagi dengan adanya penduduk miskin dan kantong kemiskinan di suatu wilayah. Demi mempertahankan hidupnya penduduk miskin terpaksa mengeksploitasi sumberdaya alam di sekitarnya. Dalam hal ini perlu dirancang dan dilakukan kebijaksanaan/program pembangunan pertanian berwawasan lingkungan.
Dalam kerangka pembangunan nasional, mandat utama sektor pertanian adalah sebagai penyedia pangan yang cukup bagi penduduknya dan pendukung perkembangan sektor-sektor lainnya. Pada masa mendatang mandat tersebut terasa semakin berat karena laju permintaan terhadap hasil-hasil pertanian terus meningkat sejalan dengan laju penambahan penduduk dan perbaikan pendapatan per kapita. Permintaan terhadap hasil-hasil pertanian akan meningkat baik dalam jumlah, keragaman, maupun kualitasnya.
Peningkatan produksi hasil-hasil pertanian dapat dicapai melalui intensifikasi pemanfaatan sumberdaya alam dan perluasan areal pertanian. Intensifikasi berupa upaya peningkatan produktivitas lahan, yang pada umumnya dicapai dengan pemakaian input kimiawi (pupuk dan pestisida) yang dalam jumlah tidak terkontrol mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Ekstensifikasi pada masa mendatang akan lebih terarah pada pemanfaatan lahan-lahan yang mempunyai produktivitas lahan yang lebih rendah, marginal, atau sensitif lingkungan, karena lahan yang subur telah lama diusahakan. Kegiatan ini akan menimbulkan tekanan yang cukup berat terhadap sumberdaya alam, yang berarti berdampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya alam dan kualitas lingkungan.
Keadaan itu akan lebih diperburuk lagi dengan adanya penduduk miskin atau kantong kemiskinan di suatu wilayah. Untuk sekedar mempertahankan hidupnya, penduduk miskin seringkali terpaksa mengeksploitasi sumberdaya alam, baik yang dalam penguasaannya maupun milik bersama (common property, open access resources) yang mengakibatkan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan di sekitarnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dirancang dan diimplementasikan kebijaksanaan dan program pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan, khususnya dalam hal melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Teknologi untuk hal ini pada dasarnya telah tersedia. Tetapi bagaimanakah dengan degradasi sumberdaya dan lingkungan yang disebabkan oleh kemiskinan yang pada tahun 1990 tercatat sekitar 27 juta jiwa? Pemerintah dan pecinta lingkungan tidak dapat begitu saja melarang mereka untuk tidak merusak lingkungan melalui berbagai peraturan. Seorang profesor botani Amerika Serikat, Jack Ewel, menyatakan: “With our mouth full of bread, we lament the loss of the prairies. What about the plight of those whose mouths are not so full?“1 Dengan perut kenyang, kita berkeluh-kesah akan hilangnya keadaan lingkungan yang nyaman; tetapi bagaimana dengan keadaan menyedihkan dari mereka yang perutnya keroncongan?
Di sinilah letak esensi perlunya penanggulangan kemiskinan. Upaya ini akan meningkatkan harkat dan kesejahteraan, dan bila diprogramkan secara tepat sekaligus dapat memperbesar peluang untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya dan kenyamanan lingkungan hidup.
Anatomi Kemiskinan di Pedesaan
Berdasarkan perhitungan Biro Pusat Statistik (BPS), pada tahun 1990 di Indonesia masih terdapat 27,2 juta rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini merupakan 15,08 persen dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah ini sebanyak 17,8 jiwa (65,4 persen) berada di pedesaan, yang berarti 14,3 persen dari penduduk pedesaan tergolong miskin. Karena ekonomi pedesaan masih berciri dominan agraris, maka tidak mengherankan jika 81,2 persen dari penduduk miskin tersebut berpenghasilan utama dari pertanian.2
Pada tingkat analisis agregat, sejalan dengan ungkapan Burki,3 ada 6 faktor yang menyebabkan kemiskinan masih tetap melekat pada sebagian penduduk pedesaan dengan ciri sebagian besar bermata pencaharian pertanian. Keenam faktor tersebut adalah: (1) pertumbuhan ekonomi yang lamban; (2) stagnasi produktivitas tenaga kerja; (3) tingkat semi pengangguran yang tinggi; (4) tingkat pendidikan formal yang rendah; (5) fertilitas yang tinggi; dan (6) degradasi kemampuan sumberdaya alam dan lingkungan.
Sesuai dengan struktur perekonomian nasional, secara agregat pertumbuhan ekonomi pedesaan dan sektor pertanian bergerak lebih lamban dibandingkan dengan sektor industri. Selama periode Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) sektor pertanian tumbuh sekitar 3,5 persen, sementara perekonomian nasional meningkat dengan sekitar 7 persen per tahun. Keadaan ini jelas tidak akan mampu mengangkat dengan cepat semua penduduk pertanian lapisan terbawah untuk hidup di atas garis kemiskinan.
Produktivitas tenaga kerja pertanian jauh lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas di sektor lainnya. Pada tahun 1990 produktivitas kasar tenaga kerja pertanian sebesar 638 ribu rupiah per orang, sementara untuk tingkat nasional sudah mencapai 1,6 juta rupiah.4
1 Dikutip dari tulisan singkat Jack Ewel. “Conservation and Agriculture: A Commentary In. Sustainable Development and Biodiversity, Conflicts and Complementarities, CIIFAD, N.Y., 1992. Tulisan Prof. Ewel ini memberikan inspirasi kepada CIIFAD untuk mengadakan simposium yang menghasilkan prosiding ini.”
2 Biro Pusat Statistik, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia 1976-1990. Jakarta, 1991.
3 .F. Burki. Development Strategy for Poverty Alleviation, Asian Development Review, 8 (1): 1-17, 1990.
4 Produktivitas tenaga kerja sektoral secara kasar dapat dihitung dengan membagi PDB sectoral engan tenaga kerja yang berada di sektor tersebut. Rasio ini menunjukkan produktivitas rata-rata tenaga kerja yang bekerja di sektor yang bersangkutan.