Sejarah mencatat bahwa pada 4 Februari 1933, awak kapal “Zeven Provincien”, milik Belanda, memulai pemberontakan yang getarannya terasa sampai ke tingkat tertinggi pimpinan politik Negeri Belanda. Pemberontakan itu, suatu episode dalam sejarah pergerakan nasional yang panjang, terjadi dalam konteks depresi ekonomi, kebijaksanaan politik pemerintah yang reaksioner, dan agitasi yang semakin radikal oleh kalangan nasionalis masa itu.
DALAM tahun-tahun permulaan abad XX terjadi suatu perkembangan ekonomi yang pesat di Indonesia. Perkembangan itu disertai dengan perluasan jabatan-jabatan dalam pemerintahan kolonial secara besar-besaran. Dalam kenyataannya perkembangan ekonomi yang pesat itu tidak untuk kemakmuran bagi penduduk pribumi. Perkembangan politik kolonial tersebut diikuti oleh perkembangan humaniterisme, yang kemudian menimbulkan kritik terhadap praktek kolonial yang tidak memiliki pertanggungjawaban moral di tanah koloni. Kritik itu telah menimbulkan atau melahirkan orientasi baru, yang sering dinamakan Politik Etis, Politik Kemakmuran atau Politik Asosiasi.1
1 Tentang perkembangan kolonialisme Belanda di Indonesia, baca Sartono Kartodirdjo, ‘Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia Abad XIX-XX’, Lembaran Sejarah, no, 1, Desember 1967.