Pendahuluan
Secara dramatis Sukarno berseru di depan corong radio: pilih antara Sukarno-Hatta atau PKI—Musso! Dan dengan demikian Sukarno memainkan kartu terakhirnya. Akan tetapi bilangan bagi republik, Peristiwa Madiun adalah persoalan survival maka bagi orang di bawah, di daerah setempat, berarti melaksanakan kedaulatan rakyat menurut pengertian dan kepentingan mereka sendiri.
Tulisan ini meninjau pemberontakan Madiun, September 1948, dari sudut lokal. Ini berarti akan meninjauanya dari sudut hubungan-hubungan pimpinan revolusi pusat, yaitu Sukarno-Hatta dan para politisi nasional, dengan daerah dan dengan revolusi yang terjadi di bawah. Sebab bagaimana pun juga, terlepas dari cita-cita mereka, terlepas dari ideologi mereka yang melakukan pemberontakan dan yang memadamkannya itu adalah manusia-manusia yang melihat persoalan-persoalan dan pilihan-pilihan yang dihadapinya pada waktu itu. Dengan dalil inilah saya akan mencoba menjelaskan pemberontakan Madiun yaitu drama manusia dalam revolusi yang menempatkan orang-orang dalam kedudukan tertentu yang mungkin berlawanan dengan cita-cita, keyakinannya sendiri. Namun bagaimana pun juga drama manusia ini adalah juga drama yang paling kritis bagi republik Indonesia yang pada waktu itu hanya berumur lebih sedikit dari tiga tahun.
Dilihat dari sudut hubungan pimpinan revolusi dan revolusi, ada suatu persoalan yang menonjol yaitu pertentangan antara politik diplomasi pemerintah pusat dan konsepsi kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang kedengarannya bersifat nasional sebenarnya oleh daerah ditafsirkan otonomi mereka dari pusat. Burhan Magenda dalam suatu artikel yang membandingkan revolusi Vietnam dan Indonesia menjelaskan bahwa di Vietnam ada tradisi “negara nasional” yang tidak dapat dibandingkan dengan tradisi-tradisi negara di Indonesia.1¹ Revolusi Indonesia dalam proses-proses sosialnya tidak dapat kita pahami tanpa melihat peristiwa-peristiwa dan perkembangan-perkembangan lokal. Lokalisme mungkin merupakan kunci bagi kita untuk mengerti peristiwa-peristiwa revolusi, Seperti halnya setiap revolusi di mana saja, dan kapan saja, dalam revolusi Indonesia juga terkandung arti hilangnya kekuasaan pusat dan belum adanya kekuasaan baru.
Bagi Indonesia kondisi dan situasi kesenjangan kekuasaan ini adalah unik. Kalau setiap revolusi adalah “unik” maka keunikan revolusi Indonesia ini mungkin juga tidak bisa terlalu ditekankan. Dalam tulisan ini saya akan mencoba memahami persoalan yang dihadapi oleh masing-masing pihak, pusat pimpinan revolusi nasional maupun bagi pihak-pihak lain. Apakah dalam menghadapi masalah-masalah ini pihak-pihak tersebut mempunyai alternatif? Namun harus diingat bahwa pertanyaan-pertanyaan terakhir ini muncul dari dunia pemikiran seorang sejarahwan yang hidup sesudah peristiwa dramatis tersebut berlangsung dan bukan dari seorang pelaku drama sejarah itu sendiri. Menurut ilmu politik revolusi biasanya terjadi di mana pemerintah pusat atau negara rezim lama berada dalam keadaan lemah atau sedang mengalami desintegrasi dan masyarakat atau elemen-elemen sosial di dalamnya mendapat kesempatan untuk mencoba mendirikan tatanan masyarakat dan negara yang baru. Hal ini kelihatannya menjadi sesuatu yang penting bagi revolusi Indonesia: bertekuk lututnya Jepang, pemegang kekuasaan de facto di Indonesia, dan belum datangnya sekutu/Belanda. Dalam keadaan semacam itulah Republik Indonesia berdiri. Namun dilihat dari sudut tempat, kesenjangan tersebut memberikan peluang timbulnya kedaulatan kekuasaan-kekuasaan setempat.
* Artikel ini dibuat dengan bantuan dua mahasiswa yang meneliti surat kabar-surat kabar yang terbit di tahun-tahun empat puluh tahun. Ryadi Gunawan, mahasiswa Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada dan Herwin Sumarda dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kepada mereka penulis mengucapkan terimakasih. Isi tulisan ini adalah tanggungjawab penulis sendiri.
1 Burhan D. Magenda, “The Indonesian and Vietnamese Revolutions in Comparison: An Exploratory Analysis,” Prisma, Indonesian Journal of Social and Economic Affairs, No. 8, hal. 53-66
