I
Pada umumnya kegiatan-kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh negara-negara yang sedang berkembang dewasa ini, tidak lagi semata-mata mengejar sasaran-sasaran tradisionil pembangunan, seperti laju pertumbuhan pendapatan nasional yang maksimal, kesempatan kerja penuh (pekerjaan penuh) dan stabilitas harga. Perluasan kesempatan kerja tidak lagi dipandang sebagai suatu keadaan yang akan datang dengan sendirinya bersamaan dengan pertumbuhan pendapatan nasional yang maksimal, tetapi perlu diusahakan sebagai salah satu sasaran yang berdiri sendiri. Selain itu dicanangkan juga sebagai sasaran, pembinaan struktur ekonomi yang lebih berimbang antara sektor pertanian dengan sektor perindustrian, peningkatan kesejahteraan penduduk melalui pelbagai cara pembagian pendapatan nasional yang lebih merata, mengurangi ketidak serasian laju perkembangan antar daerah dan sebagainya.
Dalam hubungan dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita, kecenderungan demikian tampak dengan jelas sekali, baik dari apa yang telah diterapkan di dalam GBHN, dari apa yang telah diuraikan lebih lanjut dalam Repelita II, maupun dari sejumlah program-program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan dalam Pelita II.
Dalam Bab IV GBHN tentang Pola Umum Pelita II, telah ditetapkan bahwa “dalam Pelita kedua akan digarap secara lebih dalam masalah-masalah yang sejak semula disadari belum akan terpecahkan dalam Pelita I, seperti misalnya masalah-masalah perluasan kesempatan kerja, pembagian kembali hasil-hasil pembangunan secara merata, usaha perbaikan struktur pasar yang masih pincang, peningkatan laju perkembangan ekonomi di daerah-daerah transmigrasi, peningkatan partisipasi rakyat dalam pembangunan melalui koperasi, perhatian lebih besar pada masalah-masalah pendidikan serta faktor-faktor non ekonomis lainnya”. Ketentuan-ketentuan GBHN tersebut telah diterjemahkan sepenuhnya ke dalam Repelita III, telah dan akan direalisir di dalam pelbagai macam program pembangunan, seperti program-program Inpres daerah tingkat I, daerah tingkat II dan desa, Inpres SD, kesehatan, pasar dan penghijauan, program Bimas, BUUD, perkreditan untuk pengusaha golongan ekonomi lemah, resettlement, perumahan murah dan sebagainya. Program-program pembangunan ini memiliki impak redistributif terhadap pendapatan nasional, perluasan kesempatan kerja dan perataan pembangunan antar daerah baik antar daerah tingkat I, tingkat II dan kecamatan.