Kemiskinan sebagai fenomen yang menghalangi orang-orang miskin mengambil bagian dalam kesempatan yang sebenarnya ada, termasuk kesempatan memperoleh pendidikan, disebabkan oleh ketimpangan struktur institusional dalam masyarakat. Sistem pendidikan moderen sebagai salah satu faktor institusional terpenting, ikut mencerminkan ketimpangan struktur masyarakat dan sekaligus melestarikannya. Saling pengaruh antara kemiskinan dan pendidikan ini dibahas secara luas oleh Dr. Johannes Müller dalam tulisan ini.
Permasalahan yang dewasa ini paling menghantui dunia ialah kemelaratan. Diperkirakan bahwa sekitar 800 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan.1 Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang paling dasariah. Mereka seperti terkurung dalam perangkap kemelaratan. Tak berdaya dan tak mampu mengadu nasib mereka yang bagaikan takdir malang. Setiap jalan untuk lolos dari keadaan itu seakan-akan tertutup.
Kenyataan itu terasa lebih pahit lagi kalau dihadapkan pada kemakmuran dan tak jarang kemewahan yang dinikmati orang kaya. Jurang yang semakin mendalam memisahkan “mereka yang punya” dari “mereka yang tidak punya”. Di tingkat internasional, negara-negara yang kaya dari negara-negara yang miskin. Di kebanyakan negara berkembang, kelompok elite yang sangat kecil dari mayoritas rakyat banyak. Suatu ketimpangan baik secara sosio-ekonomis maupun politik yang menimbulkan kesenjangan dan bahkan pertentangan antar-golongan, antar-lapisan dan antar-daerah.
Masalah yang sama, yaitu kemiskinan baik dalam bentuk mutlak maupun dalam bentuk relatif, juga membayangi Indonesia. Sekalipun usaha pembangunan telah membawa banyak hasil yang melegakan namun kemelaratan sebagai masalah paling dasariah tetap belum terpecahkan. Pada tahun 1976, paling tidak 50 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu pula, 40 persen penduduk berpendapatan paling rendah hanya memperoleh 11,15 persen dari seluruh pendapatan nasional, sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan paling tinggi memperoleh 56,73 persen.2 Lebih-lebih rakyat yang hidup di pedesaan atau di daerah-daerah terpencil masih sangat miskin. Dipandang dari sudut pelapisan, maka mereka yang harus mencari nafkah sebagai petani gurem, buruh tani, nelayan kecil, buruh industri, dan sebagainya, yang paling menderita.3 Keadaan itu lebih menyedihkan lagi kalaupun dibandingkan dengan gaya hidup mewah-mewahan yang dipamerkan segelintir orang kaya-raya di kota-kota besar.4
* Sebagian dari karangan ini merupakan pengolahan kembali dari karangan saya: “Pendidikan dalam Cengkeraman Kemelaratan”, Kompas, Senin, 7 April 1980, hal. IV+V.
1 Independent Commission on International Development Issues, North-South: A Programme for Survival, 1980, bab 2.
2 “Prof. Sumitro Djojohadikusumo Tentang Pembangunan: Banyak Kemajuan di Samping Kele-mahan dan Ketimpangan”, Kompas, Senin, 28 Januari 1980, hal. I+XIII. Bandingkan pula: Sritua Arief, Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal, (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1978); Prijono Tjiptoheri-janto, “Perataan Pendapatan: Hasil Beberapa Penelitian”, Prisma, VIII, 1979, No. 2, hal. 65-69.
3 Bandingkan a. l.: “Petabumi Kemiskinan: Menanti Tetesan Kemakmuran”, Prisma, VI, 1977, No. 3, terutama: Sajogyo, “Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa”, hal. 10-17, dan Chris Manning, “Ketimpangan Upah Buruh: Penelitian pada Industri Tenun dan Rokok Kretek”, hal. 18-32; Sajogyo, “Lapisan Masyarakat yang Paling Lemah di Pedesaan Jawa”, Prisma, VII, 1978, No 3, hal. 3-14; Makali/Sri Hartoyo, “Perkembangan Tingkat Upah dan Kesempatan Kerja Buruhtani di Pedesaan Jawa”, ibid., hal. 35-45.
4 Bandingkan misalnya: “Pertaaan Pendapatan Masyarakat: Impian atau Keharusan?”, Prisma, V, 1976, No. 1; Mochtar Lubis, “Jakarta Kota Penuh Kontras”, Prisma, VI, 1977, No. 5, hal. 32-44; Masri Singarimbun, “Pola Konsumsi: Ke Arah Pemerataan?”, Prisma, VII, 1978, No. 10, hal. 3-9.