“BURUH” dan “politik” adalah dua kata yang dewasa ini tak pernah dihubungkan satu sama lain. Seakan antara keduanya, tak ada, mungkin lebih tepat, tak boleh ada kaitan. Bagi yang sedikit mengenal sejarah pergerakan nasional di Indonesia, ironi ini pasti terasa kuat. Bagaimana misalnya, kita menghilangkan berbagai episode pergolakan buruh, buruh kereta api sebagai satu contoh yang mencolok, dalam cerita kebangkitan menghadapi penjajah? Ironi akan lebih kuat terasa dengan sedikit pengetahuan tentang sejarah moderen bangsa lain di dunia. Dapatkah kita membayangkan kemunculan “negara kesejahteraan” (welfare state) di Eropa pada pertengahan abad ke-20, tanpa terjadinya pelbagai pergolakan buruh di sana sepanjang abad ke-19 sebagai reaksi terhadap dehumanisasi kapitalisme pada waktu itu?
Jadi, “buruh” dan “politik” adalah dua kata yang dalam sejarah Indonesia maupun banyak bangsa lain di dunia, mempunyai kaitan yang amat erat. Terputusnya “buruh” dari “politik”, di Indonesia, adalah gejala yang relatif baru — kurang lebih 20 tahun. Namun, bagi kita yang hanya mengenal “stabilitas” yang hendak dipelihara demi “pembangunan ekonomi”, yang wujudnya “politik massa mengambang”, dan keterputusan ini mungkin sudah dianggap sebagai sesuatu yang lazim.
Akhir-akhir ini pun, ketika peningkatan ekspor non-migas, posisi buruh dalam pembangunan cenderung dilihat dalam hubungannya dengan gagasan tentang suatu “keunggulan komparatif” yang konon kita miliki dalam persaingan di pasar internasional. Keunggulan komparatif yang dimaksud bersumber dari adanya buruh murah, melimpah dan yang tidak suka mengganggu produksi dengan aksi mogok — seperti dalam tahun terakhir sering terjadi di Korea Selatan misalnya. Dari sudut pandang persaingan antar modal dan kebijakan industrialisasi yang dikonsolidasikan negara, terpisahnya buruh dari politik justru memperlancar produksi demi keberhasilan ekspor. Dari sudut pandang buruh, tentu menjadikan mereka lebih rawan terhadap eksploitasi.
Dalam situasi tiadanya organisasi yang efektif melindungi dan memajukan kepentingannya — dengan institusi semacam SPSI yang selama ini lebih berperan sebagai sarana kontrol negara — perkembangan yang akhir-akhir ini terjadi dalam dunia perburuhan sungguh mencengangkan. Tahun 1990, menurut catatan pemerintah, terjadi 61 kasus unjuk rasa dan pemogokan buruh. Pada tahun 1991 terjadi 137 kasus Padahal pada tahun 1988 dan 1989, hanya tercatat masing-masing 39 dan 19 kasus. Menurut Menteri Tenaga Kerja sekitar 90 persen dari kasus terakhir terjadi di wilayah Jabotabek, pusat industri, dan 80 persen di antaranya terjadinya dalam sektor manufaktur. Di sini kita dihadapkan lagi dengan satu ironi: saat kita hampir yakin bahwa pemisahan buruh dari politik telah dituntaskan, terjadi kasus-kasus pembangkangan massal — yang terutama dalam latar belakang ketertiban dan keteraturan sosial politik di masa Orde Baru — menjadi suatu ketidaklaziman yang amat mencolok. Tapi sampai saat ini tidak ada penjelasan yang memadai tentang fenomena tersebut. Namun justru karena pergolakan buruh akhir-akhir ini begitu bertolak belakang dengan suasana sosial-politik umum yang kita alami lebih duapuluh tahun, maknanya mungkin tak bisa disepelekan begitu saja.
Cuma masalahnya, kita teramat biasa mengabaikan sektor masyarakat ini. Kita lebih terbiasa, misalnya, membayangkan resistensi terhadap dominasi negara akan muncul dari kelas menengah, atau pengusaha yang diharapkan dapat menjadi pengimbang kekuasaan negara. Berbagai kajian telah dihasilkan untuk membahas bangkitnya peranan kelas menengah ini dalam suasana umum the rise of capital di Indonesia. Tetapi perkembangan kapitalisme selalu bersisi dua. Di satu pihak terjadi pembentukan sebuah kelas pemodal yang mungkin kian lama semakin percaya diri, meskipun tetap mengandalkan aliansinya dengan negara; di pihak lain, perkembangan kapitalisme juga mengharuskan terbentuknya — secara perlahan, berliku-liku, tetapi pasti — sebuah kelas pekerja industri. Yang tidak ada dalam studi-studi tentang kapitalisme kontemporer di Indonesia adalah kajian hal ini. Vedi R. Hadiz
Pemimpin Umum: Arselan Harahap; Pemimpin Redaksi: Ismid Hadad; Dewan Redaksi: Daniel Dhakidae (Ketua), Taufik Abdullah, Ismid Hadad, M. Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, Rizal Ramli, Didik J. Rachbini, Vedi R. Hadiz, Paulus Widiyanto; Redaktur Pelaksana: Paulus Widiyanto; Staf Redaksi: Nur Iman Subono, E. Dwi Arya Wisesa, Harry Wibowo; Sekretaris Redaksi: Tri Wijayati; Pemimpin Perusahaan: Maruto MD; Wakil Pemimpin Perusahaan: Arys Sutarman; Sirkulasi: M. Sholeh, Sukandar; Iklan: Arys Sutarman; Tata Usaha: Nina Herliana, Sunarwanto; Produksi: Awan Dewangga, Suradi Suprapto, Yahya Sukaria.
Penerbit: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota SPS. ISSN 0301 – 6269. SIUPP: No. 072/SK/MENPEN/SIUPP/D.I/1986, 4 Maret 1986. Alamat: Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420; Telepon: 5663525, 5663527 (direct), 5667139, 5667141, 5674211; Kotak Pos 6275/11062, Jakarta 11062. Bank: BUKOPIN, Cabang S. Parman, Jakarta, No mor Rekening 044.0010.5; Pencetak: PT. Temprint.