Pengembangan bentuk pembangunan alternatif yang mengutamakan keswadayaan masyarakat, khususnya kelompok miskin, penuh dengan berbagai persoalan yang pelik. Untuk mencapai sasaran-sasaran, Lembaga Swadaya Masyarakat perlu memiliki derajat efektivitas keorganisasian tertentu. Tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa LSM masih harus memecahkan persoalan-persoalan yang melekat pada dirinya sendiri.
Strategi Pembangunan Alternatif dan Lembaga Swadaya Masyarakat2
REORIENTASI kebijaksanaan organisasi-organisasi pembangunan, baik donor asing maupun pemerintah, ke arah pembangunan yang lebih grassroots, mencerminkan kekecewaan terhadap strategi top-down yang konvensional. Sayangnya, reorientasi ini jarang benar-benar terjadi. Organisasi-organisasi yang besar biasanya tidak memiliki kapasitaskelembagaan, atau komitmen ideologis untuk memberlakukan perubahan strategi yang dibutuhkan. Untuk alasan ini, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang tampak memiliki kedua ciri ini, lebih cocok untuk melaksanakan bentuk pembangunan grassroots.
1 Artikel ini merupakan ringkasan beberapa bagian dari “Promoting Grassroots Development: Some Insights from Indonesia NGO’s”, yang menjadi tesis B.A. penulis di Universitas Harvard, AS
2 “NGO” atau Lembaga Non-pemerintah dapat diterjemahkan sebagai Lembaga Non-pemerintah. Tetapi di Indonesia, istilah yang lebih dikenal adalah Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Biasanya LPSM merupakan organisasi besar dengan berbagai jenis kegiatan yang salah satu fungsinya adalah membantu LSM tingkat lokal yang lebih kecil. Tetapi dalam praktek, perbedaan ini agak kabur. Oleh karena itu di sini “NGO” diterjemahkan saja sebagai LSM, meskipun yang umumnya dimaksud oleh penulis, dan yang menjadi obyek penelitiannya, adalah organisasi-organisasi yang relatif lebih besar – Redaksi.