Upaya memperkaya perangkat kebijaksanaan moneter fiskal dibutuhkan untuk mengatasi kemungkinan goncangan-goncangan dalam perekonomian dalam negeri akibat semakin terbukanya sektor riel dan moneter Indonesia. Tersedianya banyak perangkat kebijaksanaan pengendalian makro memungkinkan pemerintah memiliki berbagai pilihan untuk menghadapi setiap masalah yang mungkin terjadi.
BERBAGAI paket deregulasi beberapa tahun belakangan ini telah banyak menghilangkan distorsi dalam sektor riel maupun sektor moneter dari perekonomian Indonesia. Di sektor moneter Paket 27 Oktober 1988 (Pakto 27) beserta penyempurnaannya telah membawa beberapa perubahan struktural dalam dunia perbankan. Perubahan-perubahan itu berupa antara lain, makin besarnya tingkat persaingan antar bank, berkembangnya pasar uang maupun pasar modal dan makin tingginya tingkat integrasi pasar uang nasional dengan pasar uang dunia.
Namun demikian, beberapa masalah ekonomi makro yang esensial masih harus dibenahi dalam rangka persiapan menuju tahap lepas landas pada Pelita VII nanti. Masalah-masalah itu pada dasarnya merupakan kesiapan institusi dan struktur ekonomi untuk menghadapi berbagai jenis pandangan yang akan dihadapi dalam tahap lepas landas itu. Salah satu masalah institusional yang sangat penting adalah berkaitan dengan perangkat-perangkat kebijaksanaan fiskal dan moneter untuk pengendalian perekonomian secara makro, Kebijaksanaan moneter dan fiskal pada dasarnya ditujukan untuk pengendalian sisi permintaan agregat dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang cukup tinggi serta laju inflasi yang rendah. Yang dimaksud dengan permintaan agregat adalah keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa produksi nasional. Permintaan agregat itu merupakan penjumlahan dari permintaan dalam negeri untuk konsumsi dan investasi dengan permintaan dari luar negeri berupa ekspor.