Perdagangan internasional yang mengarah pada perdagangan bebas ternyata berpengaruh negatif pada wanita. Hesti R. Wijaya melihat bahwa kebijakan di bidang perdagangan internasional tidak menyentuh masalah gender; akibatnya kaum wanita, khususnya wanita di pedesaan dirugikan baik di sektor domestik maupun dalam menjalankan peran produktifnya. Karena itu mengasah kepekaan masalah gender perlu mendapat prioritas tertinggi.
Secara normatif, meskipun banyak negara tidak membedakan laki-laki dan perempuan, dan lebih 120 negara meratifikasi konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi pada Wanita, keterabaian perempuan masih banyak terjadi. Isu persamaan status perempuan masih merupakan persoalan dunia dan akan menjadi topik pembicaraan pada Konferensi Dunia IV tentang Wanita dalam Pembangunan di Beijing bulan September 1995. Karena berstatus lebih rendah daripada lelaki, perempuan dianggap inferior, seringkali eksistensinya terlupakan dan tidak diperhitungkan. Mereka merupakan separuh penduduk yang tidak tampak atau tersembunyi. Banyak perempuan yang atas inisiatif sendiri telah bekerja dan berkontribusi pada pembangunan, pada bangsa dan negara, namun tak banyak terungkap tentang mereka. Data statistik tentang perempuan belum seluruhnya muncul. Dari sedikit yang muncul, kesenjangan antara lelaki dan perempuan jelas menunjukkan ketertinggalan perempuan daripada lawan jenisnya.1
Meskipun Dasawarsa Wanita sudah dicanangkan PBB tahun 1975-1985, dan gerakan wanita telah mendunia, namun hingga kini isunya masih tergolong baru. Kebijakan tak mudah dilaksanakan karena berbagai alasan seperti adat, budaya, kekhawatiran, ketidaktahuan, sinisme, serta pandangan rendah kebanyakan orang terhadap perempuan dan isunya. Dalam program pembangunan sektoral, isu perempuan belum banyak terjamah. Perempuan masih merupakan sumberdaya manusia yang tak tampak (invisible). Contohnya di sektor pertanian, terlepas dari keberadaan perempuan tani yang sudah sejak dulu berperan di sektor ini dalam proyek maupun kegiatan rutin pertanian, mereka belum termasuk dalam daftar kelompok sasaran.2
Kalau peran perempuan pedesaan dalam sektor yang secara tradisional sudah melibatkan mereka saja isunya belum tampak, apalagi yang berkaitan dengan globalisasi. Hubungan antara isu global yang makro dengan perempuan di pedesaan yang mikro tentu jauh tak terlihat. Meski perempuan berperan dan berkontribusi dalam peningkatan ekspor non-migas baik pada produk industri manufaktur maupun produk pertanian, isu perempuan di bidang ekonomi belum terangkat ke permukaan, terlebih isu ekonomi yang berhubungan dengan globalisasi. Padahal baik langsung maupun tidak langsung, secara akut globalisasi akan melanda perempuan pedesaan pada 1990-an. Di tingkat internasional, sampai tahun 1985 saat berakhirnya Dasawarsa Wanita yang dicanangkan PBB isu ini belum muncul. Itulah sebabnya dokumen Forward Looking Strategy for the Advancement of Women toward the year 2.000 (Strategi yang Diharapkan Memajukan Perempuan Menjelang Tahun 2.000) belum mencakupnya. Tanpa memperhatikan perempuan dalam kebijakan nasional dan internasional termasuk liberalisasi perdagangan, bisa jadi perempuan tak akan pernah mendapatkan manfaat.
Peran Perempuan dalam Perekonomian Pedesaan
Sebagai negara agraris, jumlah perempuan usia di atas 10 tahun dalam sektor pertanian luas yang berada di wilayah pedesaan mencapai 40 persen.3 Berbagai penelitian dalam sektor pertanian menunjukkan bahwa peran perempuan pada kegiatan pertanian sangat substansial.4 Kesemuanya menyebut adanya pembagian kerja seksual di mana perempuan melakukan kerja selama proses produksi yang meliputi penanaman, penyiangan, pemeliharaan, panen, pasca panen, pemasaran, baik yang bersifat manajerial tenaga buruh, pada komoditi tanaman pangan ataupun tanaman industri yang diekspor. Beberapa pekerjaan malahan ada yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti halnya menanam bibit, menabur benih dan menyiang. Dalam proses budi-daya, nyaris tak ada benih jatuh ke bumi tanpa sentuhan tangan perempuan. Bahkan dalam pengairan, yang selama ini dianggap kerja lelaki, perempuan ternyata ikut menentukan kapan pengairan dilakukan, banyaknya kuantitas air, kedalaman air, frekuensi pengairan, termasuk “bagian kerja laki-laki” seperti adanya saluran irigasi yang memerlukan perhatian, misalnya pematang yang bocor.5 Berarti, tanpa keterlibatan perempuan, proses produksi tak akan berlangsung, termasuk komoditi ekspor yang diperdagangkan secara internasional.
1 Untuk Indonesia, baca misalnya BPS, Indikator Sosial Wanita Indonesia (Jakarta: Kerjasama BPS dengan UNICEF, 1993) Jakarta; Kantor Menteri Negara Urusan Peran Wanita, Analisa Situasi Wanita (Jakarta, 1994).
2 Hesti R. Wijaya, “Wanita, Sumberdaya Manusia yang Terabaikan: Perempuan Tani dalam Penyuluhan Pertanian,” dalam Masyarakat Indonesia, Vol. XX, No. 2, 1993, hal. 233-256.
3 Dihitung dari Tabel 17.6 dan 17.7 BPS, lihat, BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (Jakarta, 1993).
4 Baca misalnya Hesti R. Wijaya et all., “Peningkatan Peran Wanita Tani dalam Proyek Pertanian Lahan Kering,” Laporan Baseline Study (Malang: Pusat Penelitian Studi Wanita UNIBRAW, 1993); juga Wijaya, loc. cit.
5 M.A. Oomen-Myin, “The Position of Female Farmers in Irrigation Projects in Indonesia,” A Discussion Paper, Embassy of the Netherlands, Jakarta, Mimeo, 1986; Wilma Wentholt, “Female Farmers from Invisible Workers to Active Participants,” A Discussion Paper, Women and Development Section, Royal Netherlands Embassy, Jakarta, Mimeo, 1991; M. Casey, Sociological Madura Groundwater Irrigation Project: Study of Women in Agriculture in Madura (Pamekasan: Groundwater Development Consultants (International) Ltd., 1989); Hesti R. Wijaya, “Wanita Tani dalam Pembangunan Pertanian: Pengembangan Irigasi Air Tanah,” makalah inti dalam Lokakarya “Wanita dan Irigasi Pertanian di Madura,” diselenggarakan di Pamekasan 28-29 Juli 1992 oleh Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Air Tanah (BP P2AT) Jawa Timur, Dirjen Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum.