Kebijakan ekonomi makro cenderung tidak memperhatikan masalah gender, padahal berbagai kebijakan ekonomi mempunyai dampak yang berbeda bagi pria dan perempuan. Maria Pakpahan melihat bahwa kebijakan SAP di negara berkembang berupa pengurangan tenaga kerja, pengurangan pelayanan kesehatan dan kenaikan harga berdampak negatif terhadap perempuan. Kondisi perempuan dalam struktur ketenagakerjaan yang memprihatinkan mengindikasikan feminisasi kegiatan ekonomi masih bersifat negatif. Bahkan lebih jauh yang terjadi adalah feminisasi kemiskinan.
Program penyesuaian struktural telah mendominasi arena perekonomian internasional dan menjadi instrumen kebijakan tunggal paling penting yang telah diciptakan untuk “menyelamatkan” situasi ekonomi negara berkembang. Program ini diharapkan menjadi obat mujarab bagi penyembuhan ketidakseimbangan struktural (yang dirasa) yang telah menjadi rintangan bagi kesuksesan negara tersebut.
Penyesuaian struktural telah menjadi fenomena global sepanjang hal tersebut berlangsung di sebagian besar negara di dunia khususnya negara berkembang. Kepentingan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) juga memperkuat situasi global program tersebut dengan mengintegrasikan persepsi para pembuat keputusan dan mendorong resep-resep kebijakan di negara berkembang.
Tulisan ini akan mengulas persoalan penyesuaian struktural yang berkaitan dengan persoalan kelas dan gender serta melihat bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan dan dilaksanakan serta akibat yang ditimbulkan dalam masalah kelas dan gender. Lebih jauh akibat yang merugikan dari penyesuaian struktural terhadap kaum perempuan yang menjadi bagian terbesar kaum miskin di seluruh dunia juga akan dibahas.
Program Penyesuaian Struktural (SAP)
Di banyak negara berkembang, dasawarsa delapan puluhan memperlihatkan kemunduran perekonomian mereka dengan ciri memburuknya faktor-faktor perdagangan terhadap negara industri. Masalah ekonomi tersebut antara lain: penurunan produksi pertanian, keterbatasan permintaan ekspor, terlalu banyaknya pinjaman luar negeri dengan berbagai konsekuensi yang menakutkan sebagai akibat membengkaknya neraca pembayaran, kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang lemah, penyimpangan harga, kerugian banyak perusahaan publik serta meningkatnya proteksi.1
Krisis ekonomi tersebut berkaitan dengan berkembangnya industri substitusi impor untuk mendukung proses industrialisasi yang telah dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an. Kebijakan tersebut ternyata berdampak pada munculnya perusahaan-perusahaan yang sangat tidak profitable meski dilindungi oleh tarif bea masuk yang tinggi dan terus menjadi saluran bagi sebagian besar sumber daya negara. Faktor lain yang menyebabkan krisis tersebut adalah meningkatnya secara dramatis harga minyak pada tahun 1970. Hal ini meningkatkan tagihan minyak bagi banyak negara produsen nonminyak, padahal pendapatan ekspor mengalami penurunan. Dengan demikian masalah neraca pembayaran dari banyak negara menjadi kian besar. Di Amerika Latin dinyatakan bahwa “akumulasi utang yang sangat besar itu merupakan akibat dari keadaan aneh pada tahun 1970-an. OPEC menaikkan harga minyak dan meningkatkan surplus persediaan uang tunai yang kemudian diinvestasikan di bank-bank Amerika Serikat dan Eropa, bangsa-bangsa Amerika Latin membutuhkan uang untuk membayar harga bahan bakar yang lebih mahal, karena itu mereka meminjam banyak uang dari bank-bank Barat. “2
Pada saat yang sama, terdapat tendensi proteksi umum di dunia maju yang membatasi kapasitas sebagian besar negara berkembang untuk mendapatkan pasar ekspor. Padahal dengan jatuhnya harga komoditi secara terus menerus, negara perlu mengekspor lebih banyak lagi hanya untuk memenuhi persyaratan impor domestik dan bunga atas pinjaman. Hal ini berlawanan dengan latar belakang bahwa SAP diperkenalkan untuk memberikan hak ekonomi dari negara berkembang dalam langkah pertumbuhan dan produktivitas. Program ini dibentuk sebagai “adaptasi kepada perubahan yang mendadak atau besar, sering tidak terduga yang mungkin menguntungkan maupun tidak menguntungkan tujuan yang telah dijanjikan oleh pemerintah.”3
Dari definisi di atas jelas bahwa penyesuaian memang dibutuhkan bahkan dalam kondisi pendapatan nilai tukar maupun pendapatan pemerintah sedang menguntungkan sebagai hasil dari pembangunan. Masalah penemuan gas alam dan konsekuensi industri Belanda yang telah ternoda sebagai “penyakit Belanda,” secara jelas menunjukkan kecenderungan tersebut.4
Dalam melaksanakan penyesuaian tersebut, negara berkembang seharusnya membentuk dan menerapkan perubahan struktural bagi mereka sendiri, tetapi kenyataannya di sebagian besar negara berkembang SAP dirumuskan dan dilaksanakan oleh Bank Dunia dan IMF.
1 P. Streeten, “Structural Adjustment and Agriculture,” dalam Commandlh (ed.), Overseas Development Institute (1986), hal. 5.
2 B. Yesilada et al., Agrarian Reform in Reverse (Boulder: Westview Press, 1987), hal. 50.
3 Streeten, loc. cit., hal. 3.
4 Ibid.