Berbagai sudut dapat digunakan untuk menelaah masalah kemiskinan dan langkah pemecahannya. Dari segi normatif, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang harus dicapai. Dari segi teoritis, kajian terhadap faktor penyebab kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari paradigma pembangunan yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan. Paradigm pembangunan itu juga menawarkan berbagai rumusan upaya penanggulangan kemiskinan yang paling sesuai atau paling tidak mendekati kondisi kemiskinan yang sebenarnya.
Pembangunan yang dipandang sebagai suatu proses transformasi pada dasarnya membawa perubahan dalam proses alokasi sumber-sumber ekonomi, proses distribusi manfaat, dan proses akumulasi yang membawa pada peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan.1 Dalam proses tersebut putaran kegiatan ekonomi akan menghasilkan surplus yang menjadi sumber peningkatan kesejahteraan. Hasil akhir pembangunan tersebut akan dinikmati oleh masyarakat secara merata.
Proses transformasi itu dalam kerangka teoritik dikenal sebagai proses natural. Dalam kerangka teoritik pula proses tersebut mensyaratkan dipenuhinya tiga asumsi dasar. Pertama, peranserta atau partisipasi (full employment). Semua faktor produksi dan setiap pelaku ekonomi ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Kedua, homogenitas. Semua pelaku ekonomi memiliki faktor produksi dan mempunyai kesempatan berusaha serta kemampuan menghasilkan atau produktivitas yang sama. Ketiga, rasionalitas, prinsip efisiensi atau bekerjanya mekanisme pasar. Interaksi antarpelaku pembangunan terjadi dalam keseimbangan sehingga imbalan yang diterima seimbang dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan.
Dalam kerangka empirik, asumsi itu tidak selalu, bahkan sulit untuk dipenuhi. Tidak semua pelaku ekonomi ikut serta dalam proses pembangunan dan tidak setiap penduduk menikmati peningkatan pendapatan sebagai hasil proses pembangunan tersebut. Pelaku yang tidak memiliki sumber daya dan akses dalam pembangunan akan menganggur. Karena menganggur, maka tidak dapat memperoleh pendapatan sehingga menyebabkan kemiskinan. Keadaan demikian biasa disebut sebagai adanya masalah dalam pembangunan. Tiga masalah utama pembangunan ekonomi yang saling bertalian adalah pengangguran, ketimpangan baik antargolongan penduduk, antarsektor maupun antardaerah, serta kemiskinan.
* Tulisan ini disempurnakan dari berbagai makalah yang pernah disampaikan dalam pelbagai kesempatan. Terima kasih kepada Saudara Drs. Sumedi Andono Mulyo yang menghimpun bahan dan menyunting makalah akhir.
1 Dalam kerangka perencanaan pembangunan upaya penanggulangan kemiskinan perlu ditempatkan dalam bingkai proses perubahan struktur (transformation structural) yang sedang berlangsung dalam masyarakat sebagai hasil dari pembangunan; lihat Michael P. Todaro, Economics for A Developing World: An Introduction to Principles, Problems, and Policies for Development, Edisi ketiga (New York: Longman Publishing, 1992), hal. 415; Albert Waterston, Development Planning: Lessons of Experience (Maryland: The Johns Hopkins Press, 1965), hal. 3; dan W. Arthur Lewis, Some Aspects of Economic Development (Tema: Ghana Publishing Corporation, 1965), hal. 37. Penjelasan mengenai proses alokasi, distribusi dan akumulasi yang mengiringi proses perubahan struktur dapat dilacak dalam Hollis B. Chenery dan Moises Syrquin, Patterns of Development 1950-1970 (Oxford University Press, 1975).