Pengembangan kelembagaan telah menjadi fokus utama bagi sejumlah besar proyek pembangunan bantuan luar negeri sejak pertengahan tahun 1980-an. Tulisan ini diawali dengan beberapa informasi pendukung mengenai perencanaan pembangunan daerah di Indonesia untuk menyusun konteks analisa yang akan dibuat dari sifat tugas-tugas perencanaan. Dengan cara ini, dapat dipaparkan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh lembaga perencanaan untuk mencapai kinerja yang memuaskan, terutama dipengaruhi oleh sifat yang tak terpisahkan dari kegiatan badan/lembaga tersebut, dan oleh bagaimana persaingan terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut diusulkan suatu pendekatan multi tingkat bagi pengembangan kelembagaan.
Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, secara administratif terdiri dari 27 provinsi, 305 kabupaten dan kotamadya, 3.839 kecamatan dan 64.097 desa dan kelurahan. Tuntutan untuk menghasilkan suatu perencanaan pembangunan yang menyatukan seluruh daerah di wilayah kepulauan terbesar di dunia ini adalah tugas yang sungguh berat bagi pemerintah Indonesia.
Perencanaan pembangunan di Indonesia secara resmi meliputi semua tingkat pemerintahan, dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Perencanaan yang komprehensif pada tingkat pusat dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di setiap provinsi dan abupaten/kotamadya. Di samping itu perencanan sektoral dilaksanakan oleh unit-unit perencanaan di instansi-instansi sektoral yang ada pada masing-masing tingkat administratif.
Tulisan ini diawali dengan deskripsi tentang peraturan-peraturan perencanaan pembangunan daerah, yang diikuti dengan penjelasan mengenai BAPPEDA dan kegiatannya. Setelah itu kami akan memperkenalkan kerangka kerja analitik yang telah dipilih untuk dapat memahami BAPPEDA dan konteksnya.
* Tulisan ini merupakan terjemahan dari District Development Planning in Indonesia: Improving Institutional Performance. Untuk terjemahan tersebut, penulis dibantu oleh Bp. Taswin Munir. Tulisan ini bersumber dari pengalaman dalam hal pengembangan kelembagaan yang diperoleh di beberapa BAPPEDA Tingkat II di Sulawesi Regional Development Project. Antara 1984 dan pertengahan 1994, CIDA mendanai komponen bantuan teknis dari SRDP. SRDP adalah proyek pengembangan kelembagaan yang difokuskan pada enam BAPPEDA Tingkat II di empat provinsi di Sulawesi.