Pendahuluan
Setelah mengalami kegoncangan akibat krisis Pertamina, pemerintah melakukan tindakan-tindakan penyebatan dengan mengadakan renegosiasi beberapa kontrak yang telah dibuat Pertamina, mengurangi jumlah proyek yang kurang menguntungkan, malah kadangkala mengurangi jumlah pembiayaannya. Selain itu juga mengundurkan ataupun malahan membatalkan rencana-rencana investasi yang dirasa kurang sesuai, mengatur pinjaman-pinjaman jangka menengah dari bank-bank dan supplier asing serta meminjam dari sistem perbankan nasional sejauh memungkinkan.
Semua kebijaksanaan itu telah berhasil terlaksana dengan baik pada tahun 1976. Sebagai akibat dari pinjaman terhadap bank-bank nasional ini jumlah kredit yang dipakai untuk membiayai lembaga-lembaga dan perusahaan pemerintah telah meningkat menjadi 73%, sementara kredit pada pihak swasta hanya sebesar 27%. Bagian terbesar dari kredit yang dipakai pemerintah (sekitar 27%) adalah untuk membayar hutang-hutang yang ditimbulkan Pertamina. Sudah barang tentu sebagai akibat krisis Pertamina ini, debt service ratio Indonesia melonjak dengan cepat, meskipun masih di bawah tingkat 20%.
Perkembangan penawaran uang
Bagian terbesar dari pinjaman luar negeri yang diakibatkan oleh keperluan untuk membiayai hutang-hutang Pertamina telah menyebabkan pembiayaan untuk sektor-sektor investasi pemerintah yang lain mengalami pengurangan. Tabel 1 menggambarkan hal tersebut.
Dalam tahun 1974 dan mungkin saja sebelumnya, Pertamina melakukan suatu investasi besar-besaran yang dibiayai dengan hutang luar negeri jangka pendek. Hutang ini sebagian besar harus dibayar kembali pada tahun 1975, sementara pelaksanaan program investasi tersebut juga harus diteruskan. Untuk ini harus dicari sumber-sumber keuangannya. Hal ini yang mengakibatkan, seperti terlihat dalam Tabel 1, besarnya angka kredit dari Bank Indonesia pada tahun 1975. Di samping itu Bank Indonesia dalam usahanya mengurangi pengaruh dari perluasan kredit kepada pemerintah, terpaksa harus mencari pinjaman dari luar negeri. Ini berarti pengurangan terhadap cadangan devisa yang tersedia pada Bank Indonesia, seperti terlihat pada Tabel 2.
Pada Tabel 2 tampak bahwa cadangan devisa yang telah naik dari US $916 juta dalam bulan September 1973, menjadi US $1,598 juta pada September 1974 yang sebagian disebabkan oleh kenaikan harga minyak, telah turun sampai pada tingkat US $442 juta pada bulan yang sama (kwartal III) di tahun 1975. Tetapi berkat peningkatan hasil ekspor yang menyebabkan surplus dalam neraca pembayaran, angka tersebut dapat ditingkatkan menjadi US $945 juta di tahun 1976 pada kwartal yang sama. Sebagai akibat kekurangan cadangan devisa ini, Bank Indonesia terpaksa memakai SDR dari IMF. Maka tak mengherankan apabila tingkat pertumbuhan penawaran uang melebihi angka 40% di tahun 1974. Perubahan dalam penawaran uang ini mulai menurun sejak 1975 akibat kebijaksanaan pemerintah yang menyebabkan surplus dalam anggaran pemerintah, dan juga disebabkan berkurangnya tagihan dari sektor perbankan kepada pemerintah. Penurunan pada pertumbuhan penawaran uang ini juga tampak nyata pada tingkat inflasi (price inflation) yang semakin menunjukkan angka yang menggembirakan.
* Artikel ini merupakan semacam laporan pengantar yang diikhtisarkan dan diolah kembali dari data dan analisa keadaan moneter yang termuat dalam laporan Bank Dunia, Bank Indonesia serta beberapa sumber referensi lainnya. Terima kasih kepada Redaksi Prisma yang telah membantu memberikan bahan-bahan yang saya perlukan.