Peranan Kepialangan dalam Revolusi Di Palembang 1945-1950
Periode terpenting dalam perjalanan Republik ini adalah perjuangan merebut sekaligus mempertahankan kemerdekaan yang berlangsung dalam kurun waktu 1945-1949. Di sela hiruk pikuk itu salah satu daerah yang memainkan peran cukup menonjol dalam kurun waktu tersebut adalah Palembang. Daerah ini mampu menghidupi dinamika perjuangan itu dengan menjalankan langkah politik dan ekonomi dalam apa yang disebut penulis sebagai kepialangan (brokerage). Aspek kepialangan tampaknya cenderung mempertautkan kekuatan revolusi di Palembang saat itu, meskipun demikian peran seseorang patut pula diperhitungkan sebagai tokoh “pemersatu.”
Pendahuluan
Salah seorang peserta dalam sebuah konferensi beberapa tahun silam, bertanya secara retorik: “What is difference between the Indonesian Revolution and Kentucky Fried Chicken?“1 Pertanyaan “kelakar” yang dilontarkannya sebetulnya menyentuh salah satu persoalan fundamental dalam kajian Revolusi Indonesia, terutama mengenai diskusi hubungan pusat daerah: sejauhmana variabel campuran bumbu-bumbu bikinan daerah dan pusat, perimbangan “cost/benefit” bagi atasan di pusat dan cabang-cabang di daerah, sejauhmana bagian-bagian turut membentuk suatu keseluruhan (nasional) dan seterusnya. Persoalan-persoalan ini tampak paralel dengan gagasan pertanyaan di atas, seraya mengingatkan apa yang lazim berlaku dalam gaya “franchise system.” Formula diramu secara sentral yang dilempar ke pengusaha cabang (lokal) yang selanjutnya bebas meramu dan mengolah sendiri resep baru dalam batas paket yang dikehendaki. Dengan cara demikian mereka berhak memperoleh bagian keuntungan atas prakarsa meramu resep “magic” yang digemari pasar.
Revolusi Indonesia, seperti yang terjadi di mana-mana tampaknya cenderung menjadi bisnis politik elite tingkat tinggi.2 Ia tidak identik dengan “franchise system.” Ada penulis yang mereduksi revolusi sebagai bagian proses modernisasi yang khas lewat jalan kekerasan.3 Revolusi dilukiskannya sebagai ajang persaingan dan aliansi mencapai tujuan yang sama, di mana rekayasa hubungan elit dan massa, pilihan keputusan untung-rugi dalam suatu situasi kritis dan dramatis merupakan hal yang inheren. Revolusi memerlukan “manajemen” ideologi untuk merebut massa pengikut. Agen-agen revolusi di kota dan pedalaman berupaya merumuskan taktik dan strategi. Persaingan dan aliansi yang sangat rawan (vulnerable) dan menggetarkan diredam serta diarahkan untuk mencapai tujuan utama; kemerdekaan nasional.
Indonesia pada masa revolusi ditandai kejadian-kejadian dramatis dengan serangkaian perubahan cepat yang amat menyolok. Saat ledakan revolusi yang dicetuskan di Jakarta — menyusul proklamasi kemerdekaan — segera menjalar ke setiap pelosok negeri. Periode ini, khususnya tahap awal sebelum kedatangan Sekutu pertengahan Agustus 1945 sampai Maret 1946, mengandung titik genting. Perjuangan melawan musuh bersama (Jepang dan Belanda) berjalan seiring dengan munculnya persaingan dan kompetisi dalam berbagai kelompok kekuatan sosial politik yang berbeda-beda.4 Masing-masing memperlihatkan sikap agresif dan radikalisme luar biasa yang seringkali terlepas dan saling berbenturan. Dalam keadaan seperti itu tak satupun kekuatan yang sanggup membendung.5
Revolusi Indonesia, seperti yang terjadi di Palembang, turut menyambar para pesertanya.6 Dibanding daerah lain di Indonesia, khususnya di Sumatera, para pemimpin revolusi di Palembang relatif berhasil menguasai kekuatan-kekuatan revolusi. Daerah itu sejak semula bukan saja satu-satunya daerah di Sumatera di mana letupan konflik internal, yang sering disebut “revolusi sosial,” relatif dihindari tapi berhasil mengontrol berbagai kekuatan revolusi yang berbeda-beda.7 Tidak kalah pentingnya adalah penguasaan sumber-sumber ekonomi. Antara 1946-1947, Palembang tampil sebagai poros kekuatan militer dan ekonomi untuk seluruh Sumatera. Tahun-tahun berikutnya Palembang terus-menerus menjalankan peranannya sebagai mata rantai terpenting jaringan “penyelundupan” Jawa-Sumatera-Singapura yang dilakukan Republik.
Mengapa perjalanan revolusi di Palembang mengambil arah dan relatif lebih sukses mengendalikan kekuatan-kekuatan revolusi yang muncul masa itu? Seberapa jauh peranannya yang unik di bidang politik, ekonomi (perdagangan) maupun militer? Jawabannya sangat kompleks dan harus dicari pada berbagai faktor yang saling berkaitan dalam bingkai kesejajaran setempat sejak sebelum PD II, periode Pendudukan Jepang dan masa revolusi. Simpul mendasar dalam memahami perkembangan sejarah daerah ini, khususnya pada periode revolusi, ialah pentingnya peranan “kepialangan” (brokerage).8 Konsep kepialangan mengacu pada peranan jaringan hubungan perorangan atau kelompok orang yang berfungsi sebagai mekanisme integratif dalam menggalang pelbagai kekuatan sosial politik, di samping sebagai saluran efektif dalam mengontrol sumber ekonomi. Meskipun kepialangan bukan khas milik Palembang, yang juga dapat ditemukan dimana-mana, gejala itu sesuai dengan sifatnya tampak tumbuh lebih subur di Palembang karena didukung kondisi tertentu daerah tersebut.
1 Konferensi bertema “Revolusi Indonesia 1945-1950,” diadakan di Utrecht, Belanda, pada 17-20 Juni 1986. Sebagian makalah konferensi diterbitkan dalam J. Van Gor (ed.), The Indonesian Revolution (Utrecht: Utrechtsche Historische Cahiers, Jaargang 7, 1986); lihat juga Heather Sutherland, “The Indonesian Revolution: A Review,” Indonesia, 42 (Cornell, Oktober 1986), hal. 113.
2 Ellen Kay Trimberger, “A Theory of Elite Revolutions,” Studies in Comparative International Development, no.7 (1979), hal. 191-207.
3 Lihat, misalnya Samuel P. Huntington, Tertib Politik di dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jilid II (Jakarta: CV. Rajawali, 1983).
4 Sartono Kartodirdjo, “The Role of Struggle Organizations as Mass Movements in the Indonesian Revolution,” Masyarakat Indonesia, VII, No. 1-2 (1980), hal. 1-24.
5 Lihat Selo Soemardjan, “Bureaucratic Organization in A Time of Revolution,” Administrative Science Quarterly, No. 2 (1957), hal. 182-199; Anthony Reid, “The Revolution in Regional Perspective,” dalam J. Van Goor, op.cit., hal. 183-200.
6 Bahan makalah ini didasarkan disertasi penulis di Vrije Universiteit, Amsterdam tentang “Kepialangan, Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950,” (1991) dengan promotor Heather A. Sutherland. Dalam makalah ini penulis hanya memberikan pokok-pokok sifat dan penampilan revolusi di Palembang lewat penelitian bahan arsip, di samping penelitian lapangan. Sumber-sumber yang digunakan berasal dari gabungan pelbagai jenis sumber arsip dan lapangan, antara lain Algemeen Rijksarchief (ARA), Den Haag; Public Record Office (PRO), London; Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional, Jakarta.
7 Konsep “revolusi sosial” dan ragam penampilannya di Indonesia pada masa revolusi lihat Reid, loc. cit.
8 Konsep “kepialangan” (brokerage) dipinjam dari J. Boissvein, “Patrons as Brokers,” dalam Sociologische Gidds, 16e, No. 6 (November-Desember 1969), hal. 379-86; Lihat juga, Sharon Kettering, Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth-Century France (New York, Oxford: Oxford University Press, 1986); F.G. Bailey, Stratagems and Spoils. A Social Anthropology (Oxford: Basic Blackwell, 1980).