KITA tak dapat menghindar dari perubahan sosial, ekonomi dan politik, yang secara gradual telah menciptakan masyarakat yang sangat dinamis. Ketegangan sosial terjadi di sana-sini, konflik kepentingan telah menjadi ciri dunia politik yang semakin tak terelakkan. Di dalam masyarakat bertarung aktor-aktor politik yang telah dan tengah mengalami proses transformasi pendidikan dari berbagai latar belakang. Kecenderungan itu telah merembet pula ke dunia organisasi kemasyarakatan (ormas) dan orsospol, utamanya parpol di Indonesia.
Kondisi semacam ini setidaknya memberi “pekerjaan rumah” bagi dua pihak, pemerintah sebagai pembina sosial politik dan para aktivis ormas serta orsospol sendiri. Persoalan utama yang dihadapi adalah menyangkut pengelolaan masyarakat, ormas, juga partai politik dengan berbagai konflik kepentingan di dalamnya. Kita menyaksikan begitu seringnya terjadi konflik intern parpol dan ormas dalam beberapa tahun terakhir, yang merupakan fenomena tarik menarik kepentingan arus bawah dan arus atas.1
Akar dan Posisi Ormas
Cikal bakal munculnya suatu ormas dapat dikatakan ada dua, yakni sebagai perwujudan aspirasi dari bawah dan sebagai perwujudan kepentingan dari atas. Ormas yang muncul dari bawah awalnya berwujud “gerakan” yang dipelopori oleh aktor-aktor tertentu yang mengakar di dalam masyarakat tempat mereka berada. Di antara mereka, sebagaimana awal mula terbentuknya sebuah organisasi, terlebih dahulu terjalin persekongkolan hati nurani untuk mengembangkan aktivitas bersama, atau memiliki visi dan tujuan bersama.
Bila kelompok atau “gerakan” itu telah berupaya mengembangkan aktivitas, atau karena tuntutan simpatisannya yang semakin bertambah, maka para aktor gerakan berupaya mewadahi dengan memapankannya dalam bentuk organisasi yang terstruktur. Artinya, ormas yang muncul dari bawah merupakan ekspresi kepentingan atau tuntutan masyarakat (yang kemudian menjadi massanya). Desakan arus bawah itulah yang membangkitkan dan kemudian lebih menggairahkan segala aktivitas ormas.
Proses kemunculan ormas yang kedua, lebih merupakan perwujudan kepentingan dari atas, seringkali hadir sebagai tawaran dari aktor-aktor birokrat atau para aktivis partai politik. Karena ia lebih merupakan tawaran,
melainkan lebih bersifat wadah yang menawarkan akses aspiratif bagi anggota masyarakat.2Artinya, wadah ini ditawarkan sebagai saluran aspirasi alternatif atau kebutuhan yang secara terbuka menyiapkan dirinya untuk, misalnya, memediatori kepentingan-kepentingan dengan lembaga suprastruktur yang ada. Ormas dalam proses bentukan kedua inilah yang sering disebut dengan istilah “onderbouw.”
Perbedaan utama kedua jenis ormas tersebut adalah, yang mengalami proses pembentukan pertama belum terlalu dicemari oleh kepentingan politik arus atas. Dia lebih bersifat antisipatif terhadap kemungkinan ancaman eksistensi dan substansi gerakan awalnya, dimana aktivitasnya lebih berdimensi sosial dan ekonomi. Sementara ormas dalam proses pembentukannya yang kedua seringkali sudah sarat dengan muatan atau “political mission” orsospol tertentu, atau setidaknya, orsospol tertentu itu secara penetratif memberi muatan politik untuk kepentingannya dalam berbagai aksi ormas tersebut, walaupun yang nampak ke permukaan adalah aktivitas yang sama dengan ormas pembentukan masyarakat (basis massa).
Tetapi ormas dalam proses bentukan pertama tidak selalu steril dengan pengaruh politik dunia luar. Ketika para aktor (aktivis-pimpinannya) mengalami proses sosialisasi politik—dan itu memang mesti terjadi—, maka dua kemungkinan dapat terjadi: pertama, para aktivis mencoba membendung arus luar (termasuk arus atas) dan kemudian semakin menegaskan identitas dan ideologi ormasnya; dan kedua, para aktivis larut pada kehendak arus luar (atas), yang berarti identitas dan ideologi ormasnya semakin direlatifkan. Kemungkinan kedua ini
lebih mungkin terjadi apabila (1) para aktivisnya memiliki kepentingan-kepentingan politik tertentu atau mereka memiliki keinginan untuk berkiprah di kancah politik, dan (2) berkaitan dengan itu, ada “political pressure” yang tak bisa dihindari.
Kalau ditelaah secara cermat, maka ditemukan tiga elemen penting suatu ormas, yakni: (1) ideologi gerakan, (2) masyarakat sebagai basis, dan (3) para aktor penggerak dalam posisinya sebagai tokoh masyarakat di wilayah basis maupun pengurus yang berada di tingkat struktur organisasi. Ketiga elemen itu dalam perkembangannya sering tak dapat menghindari pengaruh eksternal berupa faktor politik dengan berbagai muatannya. Baik massa sebagai basis ormas maupun pengaruh luar sama-sama memiliki kepentingan, sehingga ormas berfungsi sebagai wadah yang mengakomodasikan kepentingan keduanya. Singkatnya, ormas menjadi mediator aspirasi antara masyarakat dan lembaga-lembaga suprastruktur politik. Gambaran mekanisme aspirasi dan kepentingan itu kurang lebih sebagai berikut:
1 Konflik internal Nahdlatul Ulama (NU) selama sepuluh tahun terakhir, merupakan fenomena menarik untuk ditelaah. Memang tidak semua ormas mengalami konflik terbuka. Nampaknya hal ini berkaitan dengan posisi ormas bersangkutan dalam kancah politik praktis.
2 Walaupun demikian, para birokrat yang menjadi inisiator sebuah ormas biasanya memiliki kepentingan politik maupun ekonomi. Wadah ormas dijadikannya ruang manuver untuk merebut berbagai kepentingan yang diidamkan. Bandingkan dengan sejarah berdirinya AMPI, KOSGORO, MKGR, dan berbagai organisasi kekaryaan (yang berada di bawah naungan Golkar) juga dengan organisasi politik (PPP).