Suatu Aplikasi Fungsi Produksi Agregat Indonesia, 1985-1991*
Tulisan ini mengaplikasikan fungsi produksi agregat Cobb-Douglas terhadap data tahunan 26 propinsi Indonesia 1985-1991. Tulisan ini menggunakan alat analisa ekonometri panel data, yang memungkinkan masing-masing propinsi memiliki parameter efisiensi yang berbeda-beda. Dengan alat tersebut, perbedaan parameter tahunan propinsi dihasilkan tidak hanya dari data yang dimiliki oleh propinsi yang bersangkutan, namun didapatkan dari seluruh karakteristik propinsi di dalam penelitian. Pengelompokan observasi ke dalam sub sampel menurut kategori tertentu menampilkan karateristik kelompok masing-masing fenomena yang terjadi di dalam perekonomian.
Dalam pembangunan nasional Indonesia, salah satu kondisi spasial yang penting untuk dibicarakan adalah masalah Kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Indonesia Timur. Memasuki Pembangunan Jangka Panjang II, masalah ketertinggalan Kawasan Indonesia Timur menjadi perhatian banyak pihak. Ketertinggalan Kawasan Indonesia Timur ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, yang kontradiktif dengan potensi alam yang berlimpah, dan jumlah kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kawasan Indonesia Barat.
Ketimpangan pertumbuhan antardaerah ini merupakan masalah nasional yang mendesak untuk dipecahkan. Akibat ketimpangan tersebut dapat dirasakan baik dalam kaitan ekonomi, maupun dalam kaitan sosial politik. Dalam hal pendapatan, jelas terlihat ketertinggalan Kawasan Indonesia Timur dibandingkan dengan Kawasan Indonesia Barat, begitu pula dalam hal prasarana ekonomi, dan pembangunan fisik lainnya. Hal ini sedikit banyak juga akhirnya terbawa ke faktor-faktor sosial politik, yang juga merupakan akibat kesenjangan tersebut.
Kebijaksanaan mengenai pertumbuhan daerah, secara umum, merupakan hasil kombinasi antara kebijaksanaan (policy) –baik kebijaksanaan pusat maupun kebijaksanaan daerah– di satu pihak, dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan di pihak lain. Namun dalam struktur pemerintahan, di mana pemerintahan atasan memegang kuasa terhadap pemerintahan bawahan, maka ada kekuatan lebih dari kebijaksanaan pusat dibandingkan dengan kebijaksanaan daerah.
Kebijaksanaan pertumbuhan daerah sering dikaitkan dengan pilihan antara kebijaksanaan efisiensi nasional di satu sisi dan kebijaksanaan pertumbuhan daerah di sisi yang lain. Bentuk konkret dari dua alternatif ini, di Indonesia, adalah masalah perimbangan keuangan pusat-daerah. Sistem perpajakan yang pada prakteknya ditarik di daerah, namun pengalokasiannya kembali dilakukan oleh pusat, dengan “menyisihkan sedikit” untuk daerah, dianggap sebagai salah satu pengurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal PAD inilah yang idealnya –dalam sistem desentralisasi– menjadi tulang punggung pendanaan pemerintah daerah dengan sistem desentralisasi.
Kebijaksanaan daerah, karena itu, harus melihat ke arah dua buah sasaran pokok. Pertama, sasaran umum yang mirip dengan kebijaksanaan nasional berupa pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan. Kedua adalah perincian dari sasaran pertama yang memperhitungkan aspek spasial perekonomian seperti efisiensi lokal, masalah migrasi, konvergensi pendapatan perkapita antardaerah, dan sebagainya.
Sehubungan dengan sasaran kedua itulah maka timbul berbagai macam model untuk menganalisa masalah regional. Salah satunya adalah model neoklasik untuk pertumbuhan regional1. Salah satu ciri khusus dari model neoklasik ini adalah adanya kemungkinan substitusi antar faktor produksi modal dan tenaga kerja, dan terjadinya proses penyamaan produktivitas input antar daerah.
Pertumbuhan Ekonomi
Masalah pertumbuhan ekonomi merupakan suatu pembicaraan klasik dalam literatur ilmu ekonomi. Banyak pemerhati masalah ekonomi yang telah berbicara mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Begitu pula berbagai konsep telah diutarakan, yang menghasilkan berbagai aliran dalam masalah pertumbuhan ekonomi. Namun secara keseluruhan, teori pertumbuhan ekonomi biasanya berhubungan dengan pola atau potensi ekonomi jangka panjang (economy’s long-run trend or potential) dan alur pertumbuhan (growth path)2.
Dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara awam dikatakan, perlu pendapatan yang tinggi untuk dapat mencapai kesejahteraan atau meningkatkan standar hidup3. Pertumbuhan ekonomi tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat yang jumlahnya juga meningkat4. Karena itulah pembicaraan mengenai pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian banyak kalangan.
* Tulisan ini disarikan dari skripsi penulis pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1994. Pada penulisan skripsi tersebut penulis mendapatkan bimbingan dari DR. Miranda S. Goeltom. Namun demikian tanggung jawab penulisan sepenuhnya tetap berada pada penulis.
1 Model yang dapat dipakai untuk analisa regional misalnya teori Harrod-Domar, teori basis ekspor dan teori neoklasik.
2 William H. Branson, Macroeconomic: Theory and Policy, 3rd. ed. (Singapore: Harper & Row Publisher, 1989), hal. 561.
3 Peningkatan standar hidup sebenarnya lebih dari sekedar peningkatan pendapatan. Di dalamnya termasuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, gizi, kesempatan bekerja, kebebasan individu, kebudayaan, dan juga perbaikan lingkungan hidup.
4 Jeffrey D. Sachs dan Felipe Larrain B., Macroeconomics In The Global Economy (Singapore: Harvester Wheatsheaf, 1992), hal. 547.