Suatu Tinjauan Umum
Kemajemukan masyarakat Indonesia masa kolonial tercermin dalam pengelompokan secara vertikal yang sekaligus mencerminkan adanya stratifikasi sosial-ekonomi dan sosial-politik. Kemajemukan ini sekarang makin diikuti oleh pengelompokan secara horisontal, terutama ikatan primordialisme. Primordialisme horisontal ini memiliki potensi konflik yang dapat mengarah kepada disintegrasi nasional, apalagi kalau masing-masing kelompok menggunakan kerangka budaya mereka sendiri dalam berkomunikasi. Hal ini masib merupakan masalah krusial sekaligus tantangan bangsa Indonesia.
Masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, menurut studi Furnivall, merupakan suatu masyarakat majemuk, yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain terutama di dalam suatu kesatuan politik. Di dalam kehidupan politik masa itu, tanda paling jelas dari masyarakat Indonesia yang majemuk adalah tidak adanya kehendak bersama di antara berbagai kelompok masyarakat yang ada. Masyarakat Indonesia masa kolonial, bila dilihat sebagai keseluruhan, terdiri atas elemen-elemen yang satu sama lain saling terpisah, masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada sebagai kesatuan politik yang organis.1
Kemajemukan masyarakat Indonesia masa kolonial itu tercermin dalam pengelompokan secara vertikal, dalam arti masing-masing kelompok masyarakat yang berdiri sendiri-sendiri itu sekaligus juga merefleksikan adanya stratifikasi sosial-ekonomi dan sosial-politik, dan masing-masing lapisan berbeda pula dalam kategori rasnya. Stratum pertama, yaitu orang-orang Belanda atau ras kulit putih lainnya dari bangsa-bangsa Eropa yang merupakan kelompok minoritas, tetapi menduduki puncak atau pemegang kekuasaan politik dan sekaligus pula menguasai sumber-sumber daya ekonomi dalam skala besar seperti industri, pertambangan, dan perkebunan. Stratum kedua, adalah orang-orang yang berasal dari ras Timur Asing yaitu Cina, Arab, dan India, yang juga termasuk kelompok minoritas, pada umumnya bermatapencaharian sebagai pedagang perantara, tetapi kurang atau tidak memiliki akses dan kontrol pada kekuasaan politik. Lapisan ketiga adalah golongan pribumi, yaitu orang-orang Indonesia yang pada umumnya secara horisontal ditandai oleh perbedaan-perbedaan suku bangsa, bahasa, agama, dan kedaerahan. Dalam hal sumber nafkahnya sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian — sebagian kecil di antaranya, yaitu lapisan atas pribumi bekerja sebagai pegawai pemerintah Hindia-Belanda — dan terutama dalam hubungan kepentingan produksi dan distribusi ekonomi dengan pasar yang lebih luas diperantarai oleh stratum yang kedua. Karena itu stratum yang kedua ini disebut pula sebagai broker ekonomi.
1 J.S. Furnivall, Netherlands India: A Study of Plural Economy, (Cambridge: Cambridge University Press, 1944).