Konsep “politik adalah panglima” dalam bidang kebudayaan pernah dikenal dalam sejarah Indonesia. Yang memperkenalkan dan kemudian memperjuangkan konsep itu dengan gigih adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA), mantel organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI).1 Sejarah kita juga menunjukkan bahwa kemudian cuma LEKRA yang gigih memperjuangkan konsep tersebut, sebab Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) mantel organisasi Partai Nasional Indonesia (PNI), Lembaga Seni Budaya Indonesia (LESBI), mantel organisasi Partai Indonesia (Partindo)—untuk menyebut beberapa-juga ikut sibuk mempropagandakan konsep itu. Bahkan sering terjadi bahwa bukan LEKRA yang menjadi propagandis utama konsep “politik sebagai panglima”, melainkan organisasi-organisasi lain yang disebut tadi.2 Tapi mengapa dipilih tahun 1957 sebagai awal dari ofensif konsep tersebut? Bukankah LEKRA sudah berdiri sejak 17 Agustus 1950? Pertanyaan ini mungkin memperoleh jawaban lain jika diajukan di luar hubungan dengan sejarah perfilman Indonesia. Tahun 1957 merupakan tahun penting dalam perjalanan sejarah perfilman di Indonesia pada tahun mana dikenal apa yang kemudian disebut sebagai tahun ramai-ramai tutup studio lantaran para produser tidak lagi sanggup berproduksi. Di samping karena bioskop saat itu sudah dipenuhi film-film impor-hingga sulit mendapatkan waktu dan tempat untuk memutar film-film buatan Indonesia-juga tidak ada instansi pemerintah yang secara khusus mengurusi perfilman. Dunia film masa itu betul-betul merupakan anak yatim-piatu yang terlantar tanpa penampungan. Aksi penutupan studio-sebagai tanda protes kepada pemerintah-terjadi pada tanggal 19 Maret 1957. Berita itu menimbulkan kehebohan. Tapi tanggapan yang paling keras datangnya justru dari golongan kiri—LEKRA dan Serikat Buruh Film dan Sandiwara (SARBUFIS)—yang mendesak agar pemerintah turun tangan dan menasionalisir studio-studio yang ditutup itu.3 Hanya karena campur-tangan militer dan Kementerian Perekonomian—yang memberikan sejumlah janji bantuan—maka studio-studio berhasil dibuka kembali pada tanggal 26 April tahun yang sama.
1 Sumber PKI menyebutkan bahwa “politik adalah panglima” sebagai suatu asas penciptaan diterima secara aklamasi oleh para peserta KSSR (Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner) yang berlangsung di Jakarta dari tanggal 27 Agustus hingga 2 September 1964. Pada konferensi yang dihadiri oleh sekitar 500 anggota LEKRA dan simpatisannya itu, telah pula ditetapkan 5 pedoman penciptaan yang berdasar pada asas “politik adalah panglima” itu. Pedoman-pedoman itu ialah: “Memadukan, meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, tradisi dan kekinian revolusioner, kreativitet individuil dan kearifan massa serta realisme revolusioner dan romantisme revolusioner”. Lihat selanjutnya: D. N. Aidit: “Kibarkan Tinggi-tinggi Pandji Pertempuran Di bidang Sastra dan Seni Revolusioner”, Bintang Merah, Majalah Teori dan Politik Marxisme-Leninisme, Th. XX, September/Oktober 1964, hal. 45. Konsep “politik adalah panglima” lebih menjadi jelas dalam sebuat penerbitan Lembaga Sejarah Hankam yang disusun oleh Nugroho Notosusanto. Di situ tertulis: “Kiranya kita tahu bahwa yang dimaksudkan oleh kaum komunis (termasuk LEKRA) dengan semboyan “politik adalah panglima” ialah, bahwa kegiatan tjipta di bidang seni, sastra, filsafah dan lain-lain, harus tunduk kepada petundjuk-petundjuk, ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan Partai, jakni Partai Komunis. Apa yang tidak sesuai, apalagi bertentangan dengan garis Partai, dengan serta merta dilarang dan ditumpas”. Lihat: Nugroho Notosusanto, Bidang Sosial-Budaja Dalam Rangka Ketahanan Nasional, (Djakarta: Departemen pertahanan-Keamanan, Lembaga Sedjarah Hankam, 1968, hal. 12.
2 Pihak intelijen biasanya menyebut organisasi-organisasi tersebut sebagai “telah disusupi oleh agen-agen PKI”.
3 Antara, 25 April 1957