Studi Perbanding Thailand, Indonesia, dan Birma*
Studi perbandingan yang menganalisa hubungan politik, reformasi ekonomi dan demokratisasi di Thailand, Indonesia, dan Birma masih langka. Makin menjamurnya studi mengenai reformasi ekonomi dan perubahan politik (political change) yang ada juga ikut membantu menganalisa pengalaman empiris kebijakan reformasi ekonomi di ketiga negara. Tulisan ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan reformasi ekonomi pada tahun 1980-an dan 1990-an mengundang perubahan pesat di berbagai bidang. Sementara desakan masyarakat di ketiga negara untuk sistem politik representatif dan demokratis yang makin menguat ditanggapi dengan cara berbeda.
Hubungan antara politik, kebijakan reformasi ekonomi dan demokratisasi di Thailand, Indonesia, dan Birma (Myanmar) merupakan tema yang menarik untuk dianalisis.1 Upaya awal gagasan dasarnya adalah menjajaki studi perbandingan ketiga negeri dalam menerapkan kebijakan reformasi ekonomi dan konsekuensi politik yang khusus berkaitan dengan proses demokratisasi sejak 1980-an hingga 1990-an.2
Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan kebijakan reformasi ekonomi di ketiga negeri itu? Apa pengaruh keunikan kesejarahan dan karakteristik sosial masing-masing negeri pada pembentukan kebijakan reformasi ekonomi? Bagaimana dinamika politik penerapan kebijakan reformasi ekonomi dan apa konsekuensi politiknya terhadap proses demokratisasi?
Tulisan ini dibagi dalam empat bagian. Pertama, penjelasan singkat kelangkaan studi perbandingan hubungan reformasi ekonomi dan perubahan politik di Thailand, Indonesia, dan Birma. Kedua, survai singkat mengenai studi penerapan kebijakan reformasi ekonomi dan konsekuensi politiknya di negara-negara berkembang. Ketiga, studi kasus Thailand, Indonesia, dan Birma dalam menerapkan kebijakan reformasi ekonomi pada 1980-an dan 1990-an. Keempat, menganalisa hubungan antara penerapan kebijakan reformasi ekonomi dan demokratisasi dengan berpijak dari pengalaman konkret ketiga negeri dan implikasi teoritisnya.
Thailand, Indonesia, dan Birma: Studi Perbandingan
Secara historis, perbandingan ketiga negeri ini sangat menarik mengingat kesamaan dan perbedaannya. Indonesia dan Birma merupakan bekas negeri jajahan yang mengalami krisis politik dan ekonomi di masa pasca-kolonial. Sedang Thailand merupakan satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa manapun. Hal lain adalah ketiga negeri ini pernah (dalam kasus Thailand) dan masih (Indonesia dan Birma) memiliki pemerintahan otoriter serta pihak militer diakui masih mendominasi percaturan politik. Keterlibatan militer dari masa ke masa selain menciptakan di luar wilayah dan lembaga politik sosial yang ada. Menumbuhkan suatu sistem politik yang representatif merupakan aspek penting dalam proses demokratisasi, lihat, Stephan Haggard dan Robert Kaufman, “Economic Adjustment and the Prospects for Democracy,” dalam Stephan Haggard dan Robert Kaufman (ed.), The Politics of Economic Adjustment, International Constraints, Distributive Conflicts, and the State (New Jersey: Princeton University Press, 1992), hal. 319. kestabilan politik juga melahirkan sejumlah krisis politik, terutama tatkala sistem politik yang menomorsatukan stabilitas dan keamanan mulai digugat rakyat.
Yang paling mencolok adalah ketiga negeri ini menerapkan serangkaian kebijakan reformasi ekonomi dalam dua dekade terakhir dengan tujuan memperluas sistem ekonomi pasar. Ketiga negeri ini makin terintegrasi dalam perekonomian dunia. Konsekuensi penerapan kebijakan reformasi ekonomi menghadapkan pemerintahan ketiga negeri dalam situasi di mana kebutuhan untuk memperluas partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan makin meningkat.
Secara akademis studi perbandingan ketiga negeri ini masih langka. Beberapa pakar kebanyakan melakukan studi perbandingan antara dua negara. J.S. Furnival, memelopori studi perbandingan kebijakan pemerintahan kolonial Inggris di Birma dan Belanda di Indonesia; K. Bandyopadhyaya membuat studi perbandingan politik luar negeri dan ekonomi politik antara Indonesia dan Birma; M. Lissak, melakukan studi perbandingan hubungan militer-sipil antara Thailand dan Birma; dan Josef Silverstein, membandingkan kebijakan luar negeri dan kekuasaan militer di Birma dan Indonesia.3 Barangkali hanya Takashi Shiraishi-lah yang pernah membuat studi perbandingan keberadaan dan keterlibatan militer dalam dunia perpolitikan di ketiga negeri ini.4
* Tulisan ini merupakan perbaikan kertas kerja pada The Australian Political Studies Association (APSA) 1996 Annual Conference di The University of Western Australia, Perth, 2-4 Oktober 1996. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Robert Catley, Dr. Harold Crouch, Profesor Emeritus Jamie Mackie, dan Rossi von der Borch untuk komentar konstruktif mereka. Penulis bertanggung jawab atas seluruh isi tulisan ini.
1 Pada 1989 pemerintah militer mengubah nama negeri dari Birma menjadi Myanmar. Perubahan nama ini belum diterima oleh segenap rakyat Birma, dunia internasional, dan kalangan pembaca di Indonesia. Tulisan ini tetap menggunakan nama Birma.
2 Demokrasi dalam pengertian kelembagaan adalah sebuah rezim politik yang menjamin secara fundamental hak-hak sipil berdasarkan pemilihan umum yang kompetitif dan kontes publik. Sedangkan “demokratisasi” adalah perluasan partisipasi dan hak-hak rakyat di luar wilayah dan lembaga politik sosial yang ada. Menumbuhkan suatu sistem politik yang representatif merupakan aspek penting dalam proses demokratisasi; lihat, Stephan Haggard dan Robert Kaufman, “Economic Adjustment and the Prospects for Democracy,” dalam Stephan Haggard dan Robert Kaufman (ed.), The Politics of Economic Adjustment, International Constraints, Distributive Conflicts, and the State (New Jersey: Princeton University Press, 1992), hal. 319.
3 Lihat, J.S. Furnival, Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India (New York: New York University Press, 1947); K. Bandyopadhyaya, Burma and Indonesia: Comparative Political Economy and Foreign Policy (New Delhi and Madras: South Asia Publishers, 1983); M. Lissak, Military Roles in Modernization: Civil-Military Relations in Thailand and Burma (Beverly Hills and London: Sage Publications, 1976); Josef Silverstein, “The Military and Foreign Policy in Burma and Indonesia,” dalam Asian Survey, xxii, 3 (Maret, 1982), hal. 278-291.
4 Takashi Shiraishi, “The Military in Thailand, Burma and Indonesia,” dalam R.A. Scalapino, S. Sato, dan Jusuf Wanandi (eds.), Asian Political Institutionalization (Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, 1989), hal. 157-180.