Artikel ini membahas hubungan antara populisme fiskal dan dilema kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi konstitusi. Berangkat dari fenomena meningkatnya ketimpangan global maupun nasional yang mendorong kebangkitan populisme, tulisan ini menelaah bagaimana tekanan politik untuk memperluas belanja sosial kerap melahirkan kebijakan fiskal ekspansif berorientasi jangka pendek. Dengan menggunakan kerangka Teori Public Choice dan Ekonomi Konstitusi, artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan publik sering kali merefleksikan transaksi kepentingan politik, bukan semata upaya rasional untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Indonesia, populisme fiskal tercermin pada peningkatan belanja negara, pelebaran defisit, serta kenaikan utang pemerintah yang berpotensi menimbulkan dominasi fiskal terhadap kebijakan moneter. Kondisi tersebut menekan independensi bank sentral, terutama ketika bank sentral diminta berperan dalam pembiayaan fiskal melalui pembelian surat utang negara. Artikel ini menegaskan pentingnya desain kelembagaan dan aturan konstitusional yang kuat untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus mempertahankan independensi kebijakan moneter.
Kata Kunci: dominasi fiskal, ekonomi konstitusi, independensi bank sentral, kebijakan moneter, populisme fiskal, public choice