Pembangunan secara tidak terduga memisahkan masyarakat menjadi dua kelompok yang berbeda tajam satu dari yang lain. Ada satu kelompok inti yang stabil, kuat ekonominya, terjamin masa depannya. Ada satu kelompok lain yang tidak stabil, mudah bergeser dari satu sektor ke sektor lain, cepat berpindah pekerjaan. Kelompok inilah yang disebut massa apung. Mereka adalah kelompok yang paling besar. Kehidupan ekonominya hanya berlangsung dari tangan ke mulut, semuanya habis untuk makan dan tidak terlibat dalam ekonomi pasar. Hans Dieter Evers memusatkan perhatiannya kepada kelompok yang disebut terakhir ini yaitu para pelacur, pembantu rumahtangga, tukang becak, buruh kontrak di bidang industri pembangunan.
Keterbelakangan di kota
Daerah perkotaan sudah lama dipandang sebagai pusat kemajuan dan pembangunan, bertentangan dengan daerah pedesaan yang dianggap terbelakang dan belum maju. Orang kota “moderen” dan kaum tani “tradisional”, yang buta berita dan melek berita, karena pemilikan media sumberdaya insani versus sumber daya bendawi, teknologi rendah versus teknologi tinggi, ekonomi subsistensi yang tidak produktif versus produksi padat modal untuk pasar, adalah serangkaian perbedaan yang diakui ada antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan.
Tentu saja dikotomisasi ini ada benarnya. Sebagian besar penduduk, setidak-tidaknya di Indonesia, tinggal di daerah-daerah pedesaan di mana pendapatan benar-benar rendah, penderitaan manusia bertumpuk dan fasilitas buku, sekolah dan rumahsakit sangat kurang. Tapi sementara tekanan dan analisa serius diberikan pada masalah-masalah keterbelakangan di daerah pedesaan struktur dan proses keterbelakangan di kota sedikit sekali diketahui. Barulah dalam tahun-tahun terakhir beberapa konsep baru serta pendekatan teoritis muncul dan mungkin ada gunanya diterapkan dalam analisa tentang keterbelakangan di kota.
Tampaknya bahwa justru karena dalam segi-segi tertentu kota-kota lebih “maju”, mereka juga lebih maju dalam perjalanan menuju keterbelakangan; bahwa beberapa masalah pembangunan mendapatkan artikulasi yang lebih keras dibanding dengan di tempat-tempat lain. Ini terutama berlaku dalam hal apa yang kita pandang sebagai ciri-ciri utama dari pembangunan: pembagian pendapatan dan kekayaan yang semakin tidak merata, berbagai kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar di samping penyebaran ekonomi subsistensi di perkotaan. Ini bukanlah “urbanisasi berlebihan” (over urbanization), suatu konsep yang sering digunakan, melainkan “keterbelakangan perkotaan” (urban underdevelopment) yang agaknya merupakan aspek urbanisasi Indonesia yang sangat menentukan.
Dalam alinea-alinea berikut kita mencoba menandai beberapa ciri keterbelakangan perkotaan di Jakarta, ibukota Indonesia.
Distribusi pendapatan dan pembentukan kelas di Jakarta Telah dikumpulkan cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa sekian kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan di tahun 1960-an dan 1970-an telah mengakibatkan terjadinya pemusatan kekayaan serta pendapatan di tangan kelas elite/atas di samping distribusi pendapatan yang makin lama makin tidak merata, terutama di Jakarta sebagai ibukota. Dalam periode 1963/1964 hingga 1970 data yang diperoleh dari Survai Ekonomi dan Sosial Nasional (SUSENAS), Survai Biaya Hidup dari Pusat Statistik serta sumber-sumber lainnya menunjukkan bahwa “tingkat hidup yang sesungguhnya bagi sekitar 40 persen penduduk kelas bawah telah memburuk, jurang antara golongan kaya dan miskin di daerah-daerah perkotaan semakin lebar, dan bahwa selama ini pertumbuhan antara Jakarta d Oleh Hans-Dieter Eversengan kota-kota besar lainnya termasuk daerah-daerah pedesaan di Jawa semakin pincang.”1
1 Dwight King dan Peter D. Weldon, “Distribusi Pendapatan dan Tingkat Hidup di Jawa 1963-1970,” Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XXIII, No. 4, 1975, hal. 373-404, Koentjaraningrat, “Mobilitas Penduduk Desa Sekitar Jakarta”, Masyarakat Indonesia, 1, 1974, hal. 99-112.