Prisma

Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur

Analisis Rumah Tangga Berdasarkan Susenas 1993*

Dengan memanfaatkan data Susenas, tulisan ini bertujuan mengukur tingkat kemiskinan rumah tangga di NTT dan mencari faktor yang melatar-belakanginya. Dengan menerapkan teknik regresi logistik, ditemukan proporsi rumah tangga miskin di NTT ternyata masih tinggi. Lebih lanjut, menurut Yeremias T. Keban, determinan kemiskinan di NTT harus dilihat secara lebih komprehensif, tidak hanya menyangkut keterbatasan lingkungan atau ekologis, tetapi juga faktor sosio-demografis rumah tangga, termasuk rendahnya kualitas sumberdaya manusia kepala rumah tangga.

Sebagaimana digambarkan oleh Biro Pusat Statistik,1 Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan suatu daerah kepulauan di Indonesia bagian Timur yang memiliki luas wilayah sebesar 47.349,9 km², beriklim kering, dengan penyebaran hujan yang tidak merata. Kondisi topografisnya berbukit-bukit, dan terdapat banyak padang rumput serta lahan kritis sebagai akibat dari iklim yang kering tersebut. Pada tahun 1971 penduduk propinsi tersebut berjumlah 2.295.279 jiwa, kemudian meningkat menjadi 2.737.166 (1980) dan 3.268.644 jiwa (1990). Dengan kata lain NTT mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,95% per tahun selama 1971-1980 dan 1,79% per tahun selama 1980-1990. Secara administratif, NTT terbagi dalam 12, kabupaten, mulai dari yang paling luas yaitu Kabupaten Kupang (15,5%), Manggarai (15,1%), Sumba Timur (14,8%), Sumba Barat (8,6%), Timor Tengah Selatan (8,3%), Flores Timur (6,5%), Ngada (6,4%), Alor (6,0%), Timor Tengah Utara (5,6%), Belu (5,2%), Ende (4,3%), dan Sikka (3,7%). Kepadatan penduduk meningkat dari 48 jiwa/km² di tahun 1971 menjadi 58 dan 69 jiwa/km² pada tahun 1980 dan 1990.

Meskipun iklim dan topografi NTT kurang mendukung kegiatan sektor pertanian, lapangan pekerjaan penduduk masih dominan tergantung pada sektor pertanian.2 Hal ini terbukti dari proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada 1990 yaitu sebesar 75,2%. Rata-rata pendapatan per kapita pada tahun 1985 sebesar Rp. 213 ribu yang kemudian meningkat menjadi Rp. 345 ribu pada tahun 1990. Peningkatan ini berhasil mengurangi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yaitu 55,66% di tahun 1981 menjadi 24,06% pada tahun 1990.

Karena kondisi fisik di NTT kurang menguntungkan, maka kemiskinan di NTT cenderung dianggap sebagai suatu produk keterbatasan potensi alamnya. Meskipun NTT telah mengalami perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan, namun propinsi ini (termasuk juga Nusa Tenggara Barat) masih dinyatakan sebagai salah satu propinsi termiskin di Indonesia. Hal ini cenderung dikaitkan dengan adanya cukup banyak wilayah yang masih terisolir akibat interaksi faktor-faktor lokasi, jarak, dan keterbatasan sarana transportasi serta infrastruktur.3 Hal ini diperkuat dengan hasil studi kasus yang menyimpulkan bahwa kemiskinan di NTT berkaitan dengan keterbatasan ekologi pertanian, strategi pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan, peranan pengusaha swasta masih terbatas pada lingkungan kota, dan energi sosial seperti sistim kekerabatan, dan sebagainya yang masih kurang mendukung.4

Penekanan terhadap keterkaitan antara gejala kemiskinan dengan faktor kondisi fisik atau ekologi di atas jelas memberi implikasi terhadap arah dan pemilihan alternatif kebijakan pembangunan di masa mendatang. Berbagai kebijakan bersifat makro cenderung diprioritaskan di masa mendatang. Padahal, sebagaimana diketahui, kualitas sumberdaya manusia sebagai aspek mikro juga memegang peran penting dalam mengatasi masalah kemiskinan, khususnya pada tingkat rumah tangga. Karena itu, studi ini mencoba mengaitkan gejala kemiskinan rumah tangga di NTT dengan faktor-faktor penyebab baik makro maupun mikro.

Masalah dan Tujuan

Isu kemiskinan sangat penting diperhatikan karena kemiskinan tidak saja mengancam kelangkaan sumberdaya alam, tetapi juga mengacam stabilitas politik dan kohesi sosial.5 Karena itu, usaha mengurangi kemiskinan terus dirintis pemerintah. Pengamatan dan pengukuran gejala tersebut terus dilakukan dari waktu ke waktu, dan berbagai bentuk program untuk menghilangkannya terus dirancang dan diimplementasikan.


* Terima kasih diucapkan kepada BPS Jakarta atas izin yang diberikan kepada Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada untuk menggunakan data Susenas 1993, dan kepada Hanti Darmini, B.A. yang telah membantu mengolah data tersebut.

1 Lihat, Biro Pusat Statistik (BPS), Profil Kependudukan Propinsi Nusa Tenggara Timur (Jakarta: BPS, 1993).

2 Ibid.

3 Lihat, L. Corner, “East and West Nusa Tenggara: Isolation and Poverty,” dalam H. Hill (ed.), Unity and Diversity: Regional Economic Development in Indonesia Since 1970 (New York: Oxford University Press,

4 Lihat, Sayogyo (ed.), Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994).

5 Lihat, United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1994 (New York: Oxford University Press, 1994), hal. 20.

Anda dapat membaca versi lengkap Artikel edisi ini di LP3ES-Prisma Digital format cetak maupun e-magazine.

Untuk melakukan pemesanan dapat melalui link berikut: LP3ES-Prisma Digital

Bagikan