Gerakan Non-Blok lahir di masa percaturan politik dunia didominir oleh Blok Barat dan Timur. Sejak itu jumlah anggotanya terus bertambah. Namun kian banyak anggota, tak berarti dia semakin kuat. Dalam tubuhnya muncul pertentangan antar anggota sendiri. Pada KTT Havana 1979 tampak jelas adanya usaha pembelokan arah. Kini gerakan Non-Blok berada dalam suatu konstelasi dunia yang berbeda dengan di waktu lahirnya. Bagi P. Swaro, perubahan konstelasi dunia 1980-an, menyebabkan gerakan Non-Blok tidak relevan dan karena itu tak perlu lagi adanya.
Politik non-blok atau nonalignment lahir setelah Perang Dunia II, ketika percaturan politik internasional dikuasai dua blok: Blok Amerika dan Blok Rusia atau Blok Barat dan Blok Timur. Masing-masing menghimpun sekutu dengan membentuk pakta-pakta pertahanan seperti NATO (April 1949), SEATO (September 1953) dan Pakta Warsawa (Mei 1955), untuk menyerasikan kebijakan dan menyatukan tindak-langkah dalam menghadapi lawan.
Dalam masa itu, yang juga sering disebut masa “Perang Dingin” terjadilah peristiwa-peristiwa yang mencerminkan permusuhan antar blok besar tersebut. Misalnya blokade Berlin oleh Uni Soviet yang ditanggapi dengan aksi jembatan udara oleh AS (1948-1949), pemisahan Berlin Timur dari Berlin Barat dengan tembok (Agustus 1961), Perang Korea (1950-1953), krisis Kuba (1961-1962) dan persaingan persenjataan.
Di tengah-tengah “Perang Dingin” yang panas itulah berkembang gagasan yang mewujud menjadi Gerakan Non-Blok atau Nonaligned. Pengejawantahannya yang pertama adalah KTT Non-Blok pertama di Beograd, Yugoslavia, 1-6 September 1961.
Duapuluhlima negara yang hadir sebagian besar adalah dari kawasan Asia-Afrika: Afghanistan, Aljasair, Burma, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Siprus, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Tunisia, Mesir, Yaman dan Yugoslavia. Di samping itu ada tiga peninjau dari Amerika Latin: Bolivia, Brazil dan Ekuador. Tapi lima negara Eropa yang juga diundang ternyata tidak hadir. Masing-masing: Swedia, Swiss, Irlandia, Austria dan Finlandia.
Ketidak-hadiran kelima negara Eropa yang diundang itu dan sikap sejumlah negara Amerika Latin memperlihatkan betapa tidak mudah usaha mengembangkan Gerakan Non-Blok. Mungkin juga disebabkan belum jelasnya konsep non-blok bagi banyak negara.
Sebenarnya kesulitan untuk menghimpun para pendukung Gerakan Non-Blok sudah terasa menjelang dan pada konferensi pendahuluan yang diselenggarakan di Kairo, 5-13 Juni 1961. Sebelum konferensi pendahuluan ini, tiga sponsornya (Presiden Soekarno dari Indonesia, Presiden Mesir Gamal Nasser dan Presiden Yugoslavia Tito) sulit memutuskan negara mana saja yang akan diundang. Demikian pula dalam konferensi pendahuluan itu terjadi perbedaan pendapat mengenai negara-negara yang akan diminta menghadiri KTT Beograd. Ada yang menghendaki agar hanya negara-negara yang menghadiri konferensi pendahuluan sajalah yang diundang ke Beograd, tapi ada pula yang menginginkan supaya sebanyak mungkin negara diminta datang ke Beograd.
Meskipun akhirnya yang menang kelompok kedua (yang menghendaki sebanyak mungkin negara diundang), namun kenyataannya hanya duapuluhlima negara yang menghadiri KTT Beograd.1
1 Perbedaan pendapat terutama terjadi antara Presiden Tito dan Perdana Menteri Nehru. Tito berpendapat, negara-negara yang diundang menghadiri KTT Beograd sebaiknya hanyalah negara-negara yang sudah menghadiri konferensi persiapan di Kairo. Dengan demikian akan dapat terbentuk kelompok negara-negara yang tidak terlalu banyak jumlahnya, tetapi betul-betul bisa menjadi inti yang tangguh untuk mencairkan ketegangan “Perang Dingin”. Tetapi Nehru menghendaki agar sebanyak mungkin negara diundang. Lihat: Ide Anak Agung Gde Agung, Twenty Years Indonesian Foreign Policy, 1945-1965, (Paris: The Hague, Mouton, 1973), halaman 323.