Elit dalam konteks sejarah dan pengalaman empirik sebuah masyarakat kembali menjadi kajian menarik sejak paruh pertama 1980-an. Di antara yang muncul adalah soal di sekitar rekrutmen elit. Di dalam sebuah sistem politik yang demokratis, adalah sebuah keharusan agar beragam kelompok memiliki peluang formal dalam pengambilan keputusan dan ikut menikmati prestise yang selama itu dinikmati elit politik. Rekrutmen elit yang bersifat terbuka merupakan prasyarat dasar ke arah tersebut. Sementara rekrutmen bersifat tertutup, menggiring proses yang ada ke arah pembentukan elit oligarkhis. Namun yang pasti rekrutmen elit politik beserta implikasinya amat menentukan perjalanan politik suatu masyarakat.
Kajian yang serius tentang elit sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang sama sekali baru. Beberapa pakar1 seperti Mosca, kemudian Pareto, bisa dicatat sebagai figur-figur awal yang mengidentifikasi fenomena kehadiran elit dalam setiap masyarakat, terlepas dari tingkat kerumitan atau kesederhanaan masyarakat yang ada. Dalam rumusan kedua ilmuwan tersebut, elit dibaca sebagai minoritas terbatas yang melaksanakan kekuasaan dan pengaruh terhadap masyarakat secara keseluruhan karena keahlian dan kontrol mereka atas berbagai sumber daya yang menyebar dalam masyarakat.
Hanya saja, seperti catatan Moyser dan Wagstaffe,22^2n^ perhatian awal yang sedemikian serius terhadap fenomena elit ini mengalami masa-masa tidur panjang untuk kemudian kembali mengedepan sebagai pusat pergulatan para ilmuwan sosial sejak penggalan pertama 1980-an. Kebangkitan kembali pendekatan ini ditandai, misalnya, dengan kemunculan jurnal baru, Power and Elites, yang mulai diterbitkan pada 1984.
Terlepas dari perbedaan sudut pandang yang digunakan, elit senantiasa dilihat sebagai sebuah gejala sosiologis dan politik yang tidak terhindarkan dalam setiap masyarakat. Elit adalah sesuatu yang inherent dalam setiap masyarakat. Sekalipun demikian, substansi dari kehadiran elit berikut akibat-akibatnya bagi sebuah masyarakat hingga hari ini masih tetap diperdebatkan. Meisel,33^3n^ misalnya, melihat elit dalam makna negatifnya, yakni sebagai sekelompok terbatas individual yang menjalankan kekuasaan atas keseluruhan masyarakat. Kelompok ini ditandai oleh adanya kesadaran, kohesivitas dan sekaligus karakternya yang konspiratif. Dengan hal itu, tidak mengherankan bila Michels,44^4n^ misalnya, merumuskan kehadiran elit sebagai kutukan yang akan semakin menjauhkan masyarakat dari idealisme tentang demokrasi justeru karena tendensi yang inherent di dalamnya ke arah apa yang disebutnya sebagai “hukum besi oligarkhi“.
Seperti yang akan terungkap pada bagian-bagian akhir artikel ini, proses rekrutmen elit politik Indonesia akan bisa dengan mudah tergelincir ke jebakan hukum besi oligarkhi, jika model rekrutmen tertutup yang mengoperasikan secara eksesif satu kriteria kelayakan dan legitimasi tidak segera dilunakkan.
Dalam kontrasnya dengan pendapat tersebut, sejumlah ahli lain justru mendefinisikan elit dalam maknanya yang lebih longgar. Sulaiman, misalnya, menegaskan, “All those who occupy positions of authority are part of the elite.“55^5n^ Dengan demikian, elit menjangkau spektrum yang sangat luas dan jauh dari kohesif, apalagi konspiratif dalam karakternya. Akibatnya, kehadiran elit tidak mesti dibaca dalam makna negatifnya seperti yang dilakukan Michels.
Beberapa ahli seperti Keller, Dye dan Zeigler serta Field dan Higley,66^6n^ sebagai contoh, melihat elit sebagai minoritas individual yang melayani kelompok masyarakat lewat cara sosial yang sangat berguna bagi (kelangsungan) masyarakat. Tokoh-tokoh tersebut tampaknya diilhami oleh rumusan Mills yang melihat masyarakat moderen,77^7n^ terutama Amerika, sebagai sebuah masyarakat yang tersusun ke dalam tiga pelapisan. Pertama, lapisan atas yang terdiri dari elit yang menduduki strata atas struktur politik, militer dan korporasi ekonomi yang memanipulasi massa sehingga mau menerima kekuasaan mereka. Kedua, strata menengah yang diisi oleh elit yang berasal dari anggota kongres dan pemimpin organisasi buruh. Ketiga, massa yang memiliki pengaruh sangat terbatas.
Bertolak belakang dengan kesimpulan Michels, kehadiran elit tersebut mempunyai makna positif. Dia memberikan alasan bagi adanya kepemimpinan dan pemimpin yang sangat fungsional dalam menjamin tertib sosial dalam sebuah masyarakat. Kepemimpinan elit, menurut pendukung gagasan ini, merupakan prasyarat – sekaligus karakter — yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat, termasuk masyarakat demokratis, jika ingin terus bertahan.
* Tulisan ini merupakan penyempurnaan atas makalah pengantar diskusi dalam “Seminar Nasional Proses Pembentukan Elit Politik Indonesia” yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Nasional Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FKNA GMNI), di Gedung LIPI, Jakarta, 10 April 1997.
1 G. Mosca, The Ruling Class (New York: McGraw-Hill, 1939) [Buku ini merupakan versi Inggris yang diedit oleh A. Levingstone dari karya Mosca (1884), Teorica Dei Governi e Governo Parlamentare; V. Pareto, Mind and Society (New York: Harcourt, Brace, 1935) [Ini merupakan versi Inggris yang diedit oleh A. Livingstone dari karya asli Pareto (1923), Trattato di Sociologia Generale].
2 George Moyser and Margareth Wagstaffe, “Studying Elites: Theoritical and Methological Issues,” dalam Moyser and Wagstaffe (eds.), Research Methods for Elite Studies (London: Allen and Unwin, 1987).
3 J. Meisel, The Myth of the Ruling Class (The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1958).
4 R. Michels, Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy (New York: Dover, 1959, edisi asli 1911).
5 E.N. Suleiman, Elites in French Society (Princeton, N.J.: Princeton University Press, Princeton, 1978), hal. 4.
6 S. Keller, Beyond the Ruling Class (New York: Random House, 1963); T. R. Dye dan L. H. Zeigler, The Irony of Democracy, Edisi Ketiga (North Scituate, Mass.: Duxbury Press, 1975); G. L. Field and J. Higley, Elitism (London: Routledge & Kegan Paul, 1980).
7 C. W. Mills, The Power of Elite (New York: Oxford University Press, 1959).